BLORA, Lingkar.co – Bupati Blora Djoko Nugroho menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Blora meningkat. Dia juga menyebut jika peningkatan tersebut turut disebabkan oleh ketersediaan pupuk bagi petani.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora baru-baru ini. Dikatakannya selama delapan bulan pandemi Covid-19 ini membuat angka kemiskinan meningkat.
“Apakah ini terkait dengan pupuk? Jelas iya dikarenakan hampir 75 persen masyarakat Blora adalah petani. Pupuk merupakan kebutuhan utama, sementara distribusi pupuk dari pusat tidak sesuai kebutuhan petani,” ungkap Bupati Blora, Djoko Nugroho.
Bahkan dia juga menyebut jika di tahun 2021 mendatang kebutuhan akan pupuk meningkat. Namun kuota pupuk dari pusat diakuinya justru berkurang. Hal itulah yang kemudian menjadi tugas bersama.
Bupati menegaskan tentang pentingnya pengawasan dari pemerintah untuk kelancaran pendistribusian pupuk mulai dari hulu sampai hilir.
“Saya minta para camat untuk selalu melakukan pengawasan tentang distribusi pupuk ini, jangan sampai masyarakat yang menderita dengan ketidaklancaran distribusi ini,”tegas Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawati menyebut pentingnya diadakan rekonsiliasi dan penyelarasan data antara Kartu Tani dan Elektronik Rencana Data Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).
“Saya meminta untuk segera dilaksanakan rekonsiliasi dan penyelarasan data antara Kartu Tani dan E-RDKK dengan BRI secara berkala sehingga resiko selisih data bisa diminimalisasikan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan, ” ucap Sekda.
Seperti diketahui rakor KP3 ini selain diikuti jajaran pemkab Blora juga diikuti oleh perwakilan Kodim 0721/Blora, Polres Blora, OPD terkait, serta Camat. (hms/mg9/aji)
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
