PATI, Lingkar.co – Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah menyoroti masih adanya orang kaya yang mendapatkan BPJS Kesehatan gratis. Sementara orang miskin malah tidak dapat. Karena itu, ia meminta petugas bersungguh-sungguh dalam verifikasi dan validasi (verval) dalam penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kadang-kadang orang yang status ekonominya mampu, masih terdaftar dalam DTKS. Di sisi lain, orang yang tidak mampu malah tidak terdaftar,” kata Muntamah. Hal itu ia sampaikan usai audiensi dengan ormas Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) Pati di ruang Banggar DPRD Pati, kemarin.
Dengan adanya proses verval yang sungguh-sungguh dan objektif, ia berharap yang menerima bantuan dari pemerintah berupa BPJS Kesehatan gratis atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) benar-benar orang yang tidak mampu.
DPRD Pati Tanggapi Aduan JKN-KIS Sulit Diakses
“Dengan banyaknya nama yang masuk DTKS, sulit tercover di bantuan sosial. Sebab DTKS sudah terlalu banyak menyimpan data. Oleh karena itu, pihak terkait dalam hal ini pemerintah desa dan Dinas Sosial Pati harus benar-benar melakukan verval pada data masyarakat yang akan masuk DTKS,” imbuhnya.
DTKS sendiri merupakan data yang memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, jika ada masyarakat yang keadaan ekonominya sudah berubah mapan, maka seharusnya tidak masuk dalam DTKS lagi.
“Data yang masuk harus masyarakat miskin. Sedangkan yang sudah berubah status sosial ekonominya, ya harus di drop. Kalau DTKS harus nambah-nambah yang miskin terus, maka jadinya tidak bisa tercover di bantuan sosial,” pungkasnya. (Lingkar Network l Falaasifah – Lingkar.co)
