PATI, Lingkar.co – Semakin tingginya permintaan kelapa sawit untuk kepentingan konsumsi dalam negeri, membuat negara Indonesia harus pandai-pandai mengelola perkebunan kelapa sawit.
Anggota DPRD Pati, Sukarno pun mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan ekspor kelapa sawit. Meski begitu, ia khawatir kebijakan itu dapat membuat Indonesia mendapat kecaman dari World Trade Organization (WTO).
“Dengan kebijakan pemerintah stop ekspor CPO (hasil industri kelapa sawit), jika dilihat dari kepentingan dalam negeri memang benar. Tapi, disisi lain kemungkinan Indonesia bisa digugat lewat WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia,” ujarnya, belum lama ini.
DPRD Pati Dukung Inovasi Minyak Kelapa Sawit
Bukan tanpa sebab Indonesia bisa digugat oleh WTO, Sukarno mengungkapkan hal tersebut bisa saja terjadi karena sebelumnya Indonesia telah menyetujui perdagangan pasar bebas.
Meski telah dilakukan kebijakan pengurangan ekspor kelapa sawit, politisi dari fraksi Golkar ini nampak kecewa dengan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Seharusnya, dengan dimaksimalkannya industri kelapa sawit, dapat meningkatkan industri minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri.
“Walaupun ada kebijakan stop ekspor CPO, tapi saat ini harga minyak goreng curah masih berkisar Rp18.000 per liternya. Sedangkan, minyak goreng kemasan Rp24.000 per liternya,” terang Sukarno.
Hal tersebut sungguh disayangkan oleh Sukarno. Sebab, masyarakat Indonesia terpaksa membeli minyak goreng dengan harga yang mahal di negeri penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. (Lingkar Network | Lingkar.co)
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
