Kebijakan PPKM, Pemerintah Jangan Buat Rakyat Galau

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. FOTO: Dok. DPR/DPR/Lingkar.co
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. FOTO: Dok. DPR/DPR/Lingkar.co

JAKARTA, Lingkar.co – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan, pemerintah harus berani menentukan masa pembatasan terukur.

Penegasan itu terkait keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang PPKM Level 2, 3 dan 4 Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021.

Kata Netty, penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung.

“Jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan PPKM mingguan,” kata Netty, dalam keterangn persnya, Selasa (10/8/2021).

Menurutnya, rakyat butuh kepastian, sampai kapan kondisi bisa membaik. 

“Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik,” katanya.

Menurut politisi PKS itu, pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya.

Pemerintah melalui jajarannya harus berani menyebutkan kapan situasi membaik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan harapan kepada rakyat.

Kata Netty, yakinkan masyarakat bahwa strategi yang dilakukan pemerintah dapat memperbaiki kondisi pandemi.

“Misal dalam waktu tiga  bulan ke depan, kondisi membaik, Dan PPKM level 3-4 berhenti,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu menyebutkan, dukungan apa dari rakyat, agar strategi pengendalian pandemi berhasil.

Jika pemerintah tidak mampu membangun rasa aman dan harapan pada rakyat akan membaiknya situasi, maka jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang, namun rakyat malah abai dan tidak peduli.

Baca Juga:
Ini Cara Puskemas Bugangan Beri Vaksin Covid-19 Masyarakat Rentan

INDIKATOR KESEHATAN MASIH MEMPRIHATINKAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, juga mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah.

Hal itu terkait penerapan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 telah sebulan lebih, namun indikator kesehatan masih memprihatinkan.

Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 berbagai daerah. 

“Positivity rate serta angka  kematian masih konsisten di atas 1.000,” kata Netty.. 

Data yang ia terima juga menyebutkan, angka kematian luar Jawa Bali, juga meningkat.

Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di  Lampung lebih tinggi ketimbang Bali, Yogyakarta dan Banten.

Netty juga menyinggung data rendahnya capaian testing luar Jawa-Bali yang masih jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Misalnya, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang mana  rasio tesnya hanya 0,9 banding 1.000 penduduk per minggu.

“Target testing adalah  400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu  dan itu pun  lebih  terkonsentrasi di Jawa-Bali,” ujarnya.

“Jangan sampai  kasus Covid-19 wilayah luar Jawa-Bali seperti abu dalam sekam,” terang legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Terakhir, Netty meminta pelaksanaan vaksinasi berbasis kesehatan masyarakat untuk mencapai herd immunity.

“Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah, dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaksin,” tutupnya.*

Penulis : M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling