Kemendikbud Sebut Pemda Berwenang Penuh Ambil Kebijakan PTM

  • Bagikan
BELAJAR: Kegiatan pembelajaran siswa di MI Miftahul Huda 4 sebelum pandemi covid-19. (NISA HAFIZHOTUS SYARIFA/LINGKAR JATENG)
BELAJAR: Kegiatan pembelajaran siswa di MI Miftahul Huda 4 sebelum pandemi covid-19. (NISA HAFIZHOTUS SYARIFA/LINGKAR JATENG)

JAKARTA, Lingkar.co – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Na’im menegaskan, pemberian izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk penyelenggaraan pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2021 hanya bisa atas seizin pemerintah daerah dan Kementerian Agama di daerahnya masing-masing.

“Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan,” katanya.

Menurut Ainun, pemberian izin PTM bisa dilakukan serentak dalam satu wilayah provinsi atau kabupaten dan kota. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula pemberian izin dilakukan bertahap per wilayah kecamatan, desa atau, kelurahan.

Hal tersebut, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, Ainun memaparkan, terdapat beberapa poin utama berkaitan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi.

Pertama, berkaitan dengan keputusan membuka sekolah yang memang harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah melainkan juga pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orangtua murid.

“PTM [Pembelajaran Tatap Muka] sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah,” bebernya.

Ia menambahkan, berkaitan dengan kewajiban sekolah untuk memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat.

“Misalnya terkait, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah,” ungkapnya.

Ainun menyebut, terdapat dua prinsip dasar dalam memutuskan kebijakan terkait pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Pertama yakni memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama. Kedua adalah memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan.

“Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pandemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung,” imbuhnya. (ara/aji)

Baca Juga:
Vaksinasi Lansia di Tiga Kecamatan Masih Rendah

  • Bagikan
error: Ijin Dulu baru Copas BOSS !!