Legislator Minta Pemerintah Jujur Evaluasi PPKM Darurat

JAKARTA, Lingkar.co – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, meminta pemerintah jujur dan obyektif. Dalam evaluasi PPKM Darurat di Jawa-Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli 2021.

“Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan 7-11 Juli dan 13 Juli, pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, hari lainnya (Senin-Sabtu) terlihat lalu lintas bebas dimana-mana,” jelas Luqman, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/7/2021).

Selain itu, menurutnya, beberapa tempat perbelanjaan tetap buka seperti hari-hari biasa, meski bukan penyedia bahan makanan dan peralatan kesehatan.

Baca Juga:
Legislator Minta Pemerintah Jujur Evaluasi PPKM Darurat

Bahkan, kata Luqman, ia melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan, sehingga seolah-olah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat.

“Saya melihat semua itu, tanggal 13 Juli di beberapa tempat yang masuk wilayah administrasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Sebelumnya, pada tanggal 7-11 Juli, saya memantau beberapa daerah di Jawa Tengah, juga melihat hal serupa,” kata Politisi dapil Jawa Tengah VI itu.

Jika demikian, ia menilai, sebaiknya pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19.

Ia menilai yang utama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun.

Kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat.

“Juga banyak daerah yang tidak memberi penjelasan clear mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung,” pungkasnya.

JOKOWI PERINTAHKAN EVALUASI PPKM DARURAT

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali.

“Presiden minta saya evaluasi, besok (jumat) atau nanti sore akan kita lakukan cara bertindak apa yang kita lakukan untuk berikutnya,” kata Luhut, dalam konferensi pers melalui kanal youtube Kemenko Marvest, Kamis (15/7/2021).

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan sejumlah para ahli terkait masukan selama pelaksanaan PPKM darurat.

“Kita sangat hati-hati melihat ini, kami hitung sampai kapan kami akan melakukan ini,” ucap dia.

Sementara itu, Luhut menyatakan kenaikan kasus harian Covid-19 telah mencapai 44,51 persen. Sedangkan kenaikan kasus paling tinggi yakni pada Rabu (14/7/2021) yang mencapai 54.517 orang. *

Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling