Lestari Sebut PPKM Tak Mampu Tekan Covid-19, Ganjar Dukung Penuh PPKM

  • Bagikan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (DOK. LINGKAR.CO)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (DOK. LINGKAR.CO)

JAKARTA, lingkar.co  – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tahap II harus berdasarkan evaluasi PPKM tahap I. Pasalnya, kebijakan itu, selain menyisakan sejumlah persoalan di masyarakat juga tidak mampu menekan angka persebaran Covid-19.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengungkapkan, di tengah pemberlakuan PPKM Jawa-Bali tahap I, pertambahan jumlah positif Covid-19 justru menembus angka 10.000 per hari. Bahkan, Sabtu (16/1) lalu, rekor penambahan positif Covid-19 mencapai 14.224 kasus.

Ads Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022

“Kondisi tersebut harus segera diketahui akar masalahnya dan segera di atasi bersama, lewat upaya-upaya yang masif dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat,” ujar Rerie.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Apabila cara-cara sistematis dan terukur tidak dilakukan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan yang diambil pemerintah berubah hanya nama semata, sementara penyebaran Covid-19 tetap tidak terkendali.

Lanjutnya, perpanjangan kebijakan PPKM sekaligus dibarengi perbaikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lapangan berdasarkan hasil evaluasi itu.

Rerie meminta pemerintah transparan terkait upaya-upaya apa saja yang masih kurang pada pelaksanaan PPKM Jawa-Bali tahap I yang mengakibatkan kebijakan PPKM tidak manpu menekan kasus positif Covid-19 secara signifikan.

Dengan mengetahui sumber masalah yang harus diatasi, pemerintah bisa mengajak dan melibatkan masyarakat bersama-sama untuk mengatasi sejumlah masalah tersebut.

Sejauh ini, pemerintah baru menetapkan kebijakan PPKM di tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari mendatang.

Bahkan orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah itu mengklaim tak hanya tiga eks karesidenan, seluruh daerah di Jateng siap 100 persen untuk menerapkan kebijakan PPKM. Padahal, dirinya menyadari bahwa berdasarkan penerapan PPKM pertama hasilnya belum banyak berpengaruh menekan penyebaran covid-19.

”Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya,” katanya.(ant/lut)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.