Menkeu: Hanya Jateng, Realisasi Belanja APBD Lebih Tinggi dari Pendapatan

  • Bagikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, saat memaparkan realisasi pendapatan dan belanja hingga Agustus 2021, dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Kamis (23/9/2021). FOTO: Tangkap layar/Lingkar.co
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, saat memaparkan realisasi pendapatan dan belanja hingga Agustus 2021, dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Kamis (23/9/2021). FOTO: Tangkap layar/Lingkar.co

JAKARTA, Lingkar.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut, kondisi pemulihan ekonomi di daerah belum berjalan optimal.

Hal itu karena belum optimalnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Kementerian Keuangan mencatat, pada Januari – Agustus 2021, realisasi pendapatan APBD 2021 mencapai 53,7 persen dari target.

Adapun, realisasi belanja APBD hingga Agustus 2021, tercatat 44,2 persen dari target. Atau ada selisih sekira 9,5 persen antara belanja dengan pendapatan.

Baca Juga : Modal Indonesia Menuju Endemi Covid-19

“Realisasi pendapatan APBD (53,7%) lebih tinggi ketimbang realisasi belanja APBD (44,2%),” kata Menkeu Sri, dalam konferensi pers virtual “APBN Kita”, terlihat dari YouTube Kemenkeu, Selasa (28/9/2021).

Dia menyebut, hampir seluruh provinsi belum merealisasikan APBD dengan maksimal. Atau, mayoritas pemda dengan jumlah belanjanya lebih rendah dari pendapatan.

Padahal kata Menkeu Sri, pemerintah telah melakukan transfer dana ke APBD cukup tinggi dan sesuai dengan tata kelola penyaluran.

“Terlihat ada daerah yang jumlah realisasi pendapatan dan belanjanya mendekati, ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar tapi belanjanya masih jauh lebih rendah,” jelasnya.

HANYA PROVINSI JAWA TENGAH

Jawa Tengah, menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia dengan realisasi belanja lebih tinggi dari pendapatannya.

“Dari 34 provinsi, hanya Jawa Tengah, yang tercatat realisasi belanja lebih tinggi dari realisasi pendapatan, yakni selisih 0,63 persen,” kata Menkeu Sri.

Sebaliknya, kata Menkeu Sri, Provinsi Banten mencatatkan realisasi belanja paling kecil ketimbang pendapatan, yakni selisih 19,7 persen.

“Banten, nilai transfernya sudah cukup besar, namun belanjanya masih sangat rendah,” ucapnya.

“Sedangkan Jawa Tengah, adalah yang ditransfer dan langsung dibelanjakan. Artinya, masyarakat langsung menerima,” lanjutnya.

BERIMBAS KE MASYARAKAT

Dia menilai bahwa pemerintah pusat melakukan transfer dana ke APBD sesuai dengan tata kelola penyaluran.

Namun, kata dia, pemerintah daerah masih belum membelanjakan sesuai dengan dana yang mereka terima.

“Lambatnya realisasi APBD dapat berimbas secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat,” kata Menkeu Sri.

Menurutnya, salah satu dampak paling terlihat dari lambannya realisasi anggaran adalah terlambatnya penyerahan insentif tenaga kesehatan.

“Saat belanjanya sudah kita mintakan dengan tata kelola dengan persyaratan salur mereka (pemda) tidak langsung belanjakan,” kata Menkeu Sri.

“Sampai akhir Agustus (2021) masih jumlah belanjanya masih di bawah jumlah yang mereka terima,” lanjutnya.

NAIKNYA DANA SIMPANAN PEMDA

Menkeu Sri mengatakan, lambatnya realisasi belanja Pemda dapat terlihat dari naiknya simpanan dana Pemda pada perbankan.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga Agustus 2021, dana Pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp178,95 triliun, naik 3,01 persen atau Rp5,22 triliun dari Juli 2021 (MtM)

“Hal ini menjadi perhatian kami, kalau kita lihat jumlah simpanan pemerintah daerah pada Agustus 2021 mengalami kenaikan dan nilanya masih cukup tinggi,” tegasnya.

Menkeu Sri mengatakan, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2020 (YoY), terdapat penurunan sebesar Rp48,19 triliun atau 21,21 persen.

Adapun saldo rata-rata pada akhir tahun selama tiga tahun terakhir sebesar Rp96 triliun.

Lebih lanjut, Menkeu Sri mengatakan, masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar ketimbang nilai operasional tiga bulan ke depan.

Dia mengatakan, selisih tertinggi antara nilai simpanan dengan biaya operasional 3 bulan adalah Jawa Timur, sebesar Rp9,9 triliun.

Kemudian, Aceh, sebanyak Rp4,3 triliun, dan Jawa Tengah, sebesar Rp4,2 triliun.

Sementara selisih terendah, DKI Jakarta sebesar Rp2,5 triliun, Lampung Rp1,1 triliun, dan Nusa Tenggara Barat, sebanyak Rp900 miliar.

Merujuk pada data tersebut, Menkeu Sri menegaskan, agar Pemda lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan kas di daerah.

“Pemanfaatan kas di daerah perlu lebih optimal lagi,” pungkasnya.***

Penulis : M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling

  • Bagikan
error: Ijin Dulu baru Copas BOSS !!