PATI, Lingkar.co – Peraturan Presiden (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dinilai Ketua DPRD Pati Ali Badrudin sangat memberatkan para nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Pati, sehingga mereka melakukan demonstrasi besar-besaran untuk meminta penghapusan PP tersebut.
Lingkar.co
Berita Terbaru
DPRD Pati Dukung Inovasi Minyak Kelapa Sawit
PATI, Lingkar.co – Naiknya harga minyak dunia membuat banyak negara melakukan berbagai inovasi guna mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri. Salah satunya membuat bio solar dengan bahan baku kelapa sawit.
DPRD Pati Ingatkan Prokes saat Pagelaran Seni
PATI, Lingkar.co – Pergelaran budaya yang sering masyarakat Pati adakan sangat berpotensi menimbulkan kerumunan. Anggota DPRD Pati, Muhammad Nur Sukarno atau yang akrab dengan nama sapaan Karno pun meminta kepada masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan (prokes).
Jokowi Perbolehkan Buka Masker di Ruang Terbuka
JAKARTA, Lingkar.co – Presiden Joko Widodo perbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker meskipun di ruang terbuka….
Jess No Limit dan Siska Kohl Resmi Pacaran
JAKARTA, Lingkar.co – Tobias Justin atau yang sering dikenal dengan Jess No Limit resmi berpacaran…
Pencekalan UAS Bikin Citra Negatif Bagi Singapura
Jakarta, Lingkar.co – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menyayangkan pencekalan Ustad Abdul Somad…
PPP Jabar Gelar Halal Bi Halal untuk Perkuat Soliditas Pengurus
JAKARTA, Lingkar.co – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat menggelar…
Tak Penuhi Kuorum, DPRD Pati Tunda Pembentukan Pansus Angket
PATI, Lingkar.co – Rapat Paripurna DPRD Pati dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Ujian Calon Perangkat Desa (Perades) gagal dibentuk hari ini, Selasa (17/5). Hal tersebut terjadi lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum.
Ramai Keluhan Jalan Rusak, Ini Tanggapan DPRD Pati
PATI, Lingkar.co – Meski sudah ada perbaikan jalan yang ada di beberapa ruas jalan Kabupaten Pati, namun masih banyak masyarakat Pati yang mengeluhkan jalan rusak. Seperti jalan Tayu-Dukuhseti yang baru-baru viral di media sosial karena belum mendapatkan perbaikan.
Komisi A DPRD Pati Minta Pelaku Politik Jalankan Amanah UU Pemilu
PATI, Lingkar.co – Meski pemilihan umum (pemilu) baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang, Anggota Komisi A DPRD Pati, Warsiti sudah memberikan himbauan kepada seluruh partai politik (parpol) untuk mematuhi UU Pemilu.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.