Lingkar.co – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang agar menjalankan tugas kepemiluan dengan efektif.
gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam pembahasan pelaksanaan dan persiapan Pemilu 2024.
Sekertaris Komisi A, M Sodri menuturkan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan merepotkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena untuk pertama kalinya menjalankan Pemilu serentak.
“Pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024 itu ternyata dengan sistem pemilu serentak ini, banyak temen-temen di PPS merasa akan sangat kedodoran,” tutur Sodri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU Kota Semarang di balaikota Semarang, Senin (7/3/2023).
Menurut Sodri, KPU harus mempersiapkan berbagai persiapan secara matang, agar Pemilu yang akan datang bisa berlangsung dengan efektif.
“Pertanyaan kami, untuk pemilu seperti ini apa yang dipersiapkan agar pekerjaan KPU Bisa efektif. terutama yang menyangkut kesejahteraan, kesehatan, dan waktu kerja temen-temen yang memungut suara, yaitu PPK dan PPS,” ujarnya.
Dari hasil RDP tersebut, Sodri memberikan catatan tentang bagaimana Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang yang lalu. Ia sebut sebenarnya hanya memilih satu pasang karena lawan kotak kosong.
Kendati demikian, dirinya masih mendapati keteledoran dalam penghitungan suara di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tersebut.
“Catatan saya lagi, Pilkada kemarin masih ada ketidak-sesuaian hitungan di beberapa TPS yang menjadikan kendala penetapan hasil pemilu. Pertanyaan saya apa yang disiapkan KPU untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” pungkas Sodri.
Oleh karena itu, Sodri menginginkan agar prediksi tentang kendala teknis tersebut, dapat diantisipasi terlebih dahulu.
“Jadi kita di dewan pengin, hal-hal yang menjadi kendala baik secara teknis maupun non teknis, bisa kita antisipasi bersama,” ungkapnya.
Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Goeltom mengatakan, ia akan segera menyiapkan data-data serta kebutuhan KPU dalam pelaksanaan Pemilu.
“Kami akan menyiapkan data pada siang hari ini dan akan kami lengkapi dengan keluhan-keluhan dari PPK dan PPS. Lalu kemudian kami akan menghimpun usulan terkait kebutuhan fasilitasi pelaksanaan pemilu,” ujar Nanda, panggilan akrabnya.
KPU, jelas Nanda, akan mendiskusikan dengan jajaran PPK dan PPS soal beban dan target kerja agar tidak terjadi kecerobohan yang berdampak pada hasil Pemilu.
“Kemudian kami juga akan mendiskusikan terkait beban kerja, fasilitas, serta waktu kerja. Terutama pekerjaan-pekerjaan pemungutan suara yang ditarget lumayan cepat. Kami juga tidak ingin terjadi kecerobohan-kecerobohan yang disebabkan beban dan target yang besar,” harapnya. (*)
Penulis: Alan Henry
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat
