Penuhi Panggilan KPK, Ini Pernyataan Anies

  • Bagikan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berjalan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). FOTO: ANTARA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berjalan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). FOTO: ANTARA

JAKARTA, Lingkar.co – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/9/2021) siang.

KPK memanggil Anies untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, Tahun 2019.

Anies tiba di KPK menumpang mobil dinasnya berpelat nomor polisi B-1-DKI.

Kepada wartawan, Anies, memberikan sedikit pernyataan sebelum masuk ke gedung KPK.

Dia mengatakan, kedatangannya ke KPK untuk memenuhi undangan sekaligus memberikan keterangan.

Dan sebagai warga negara, kata Anies, dirinya ingin ikut serta dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

“Sebagai warga negara yang ingin ikut serta dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memenuhi panggilan tersebut,” kata Anies, Selasa (21/9/2021).

Ia pun berharap, keterangannya nanti dapat membantu tugas penyidik KPK dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul tersebut.

“Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses.” Kata Anies.

“Jadi saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan. Semoga itu bermanfaat bagi KPK,” lanjutnya.

DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Selasa (21/9/2021).

Selain Anies, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Edi juga telah hadir memenuhi panggilan penyidik KPK pada hari yang sama.

Pemeriksaan keduanya, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Jakarta Timur, Tahun 2019.

Anies dan Prasetya, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.

Selain Yoory, KPK menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR).

Kemudian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudy Hartono Iskandar (RHI), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menduga Sarana Jaya melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Kemudian, tidak dilakukannya kajian “appraisal”, dan tanpa dukungan kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Selanjutnya, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP.

Selain itu, adanya dokumen yang disusun secara “backdate”, dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya, sebelum pelaksanaan proses negosiasi.*

Penulis : ANTARA | M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling

  • Bagikan
error: Ijin Dulu baru Copas BOSS !!