Ramai Isu Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis tes PCR, Begini Aturan Baru Bepergian

SEMARANG, Lingkar.co – Sejak Senin (1/10/2021) ramai pemberitaan menyangkut isu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir andil dalam bisnis tes PCR.

Dalam keterangan pers yang Lingkar.co kutip dari Antara, juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyanggah isu miring tersebut.

Menurut Jodi, Luhut tak memiliki maksud berbisnis dalam keterlibatannya dalam Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab.

Sebelumnya, kuat dugaan Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR. Lantaran dua perusahaan yang terafiliasi dengannya yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, ikut mengantongi saham di GSI.

“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI. Apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa lebih murah. Sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata Jodi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Baca Juga:

PPKM Turun ke Level 2, Sejumlah Kebijakan Dilonggarkan

Menurut Jodi, Luhut hanya memiliki persentase saham kecil dan tah memiliki kontrol mayoritas di dua perusahaan yang terkait GSI.

“Hanya memiliki tak sampai 10persen dari keseluruhan saham. Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” katanya.

Jodi menceritakan keikut sertaan Luhut Binsar Pandjaitan dalam pendirian GSI yaitu karena ajakan beberapa kolega Menko Marves.

Tujuannya untuk menyediakan tes Covid-19 dengan skala besar pada awal masa pandemi tahun lalu.

“Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” ujarnya.

Jodi menuturkan, karena kelompok bisnis tersebut sudah mapan dan bergerak utamanya di sektor energi. Maka pembentukan GSI tidak untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.

Klarifikasi Erick Thohir

Selain Luhut Binsar Pandjaitan, tersiar nama Erick Thohir dalam kubangan isu menteri yang ikut bisnis tes PCR.

Melalui Staf Khusus Kementrian BUMN, Arya Sinulingga, Menteri BUMN tersebut membantah keras soal tudingan Erick Thohir ikut berbisnis tes PCR.

Menurut Arya, tudingan Erick Thohir ikut berbisnis tes PCR sangat tendensius. Karena melihat dari data yang ada, GSI hanya menyediakan sekira 2,5persen dari keseluruhan.

“Isu bahwa Bapak Erick Thohir bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan Bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000. Jadi hanya 2,5 persen dari keseluruhan total tes PCR di Indonesia,” kata stafsus Menteri BUMN itu di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Arya menambahkan, tudingan Erick Thohir ikut berbisnis tes PCR itu terlalu tendensius dan cenderung salah sasaran.

“GSI hanya menyediakan 2,5persen jadi 97,5persen lainnya oleh pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5persen gitu. Kalau mencapai 30persen, 50persen itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” tegas Arya.

Kemudian di GSI sendiri, lanjut Arya, memang ada yang namanya Yayasan Adaro sebagai pemegang saham dan ini adalah yayasan kemanusiaan, sahamnya hanya 6persen.

Jadi bisa dikatakan, kata dia, yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR.

Arya mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Menteri BUMN Erick Thohir tak lagi aktif dalam yayasan Adaro.

“Di Adaro ini, Bapak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau pengkaitan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali,” tegasnya.

Aturan Baru Perjalanan Udara Jawa-Bali

Pemberlakuan kebijakan PPKM Level 1-4 kembali diperpanjang oleh pemerintah mulai 2 sampai 15 November 2021.

Keputusan perpanjangan PPKM ini termaktub dalam Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021 yang di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam Inmendagri tersebut terdapat peraturan untuk mengatur perjalanan menggunakan transportasi.

Pertama, pengguna transportasi udara atau pesawat terbang harus memiliki kartu vaksin.

Kedua, bagi pengguna perjalanan udara yang masuk atau keluar di wiliayah Jawa-Bali yang telah mendapatkan vaksin lengkap harus menyertakan hasil tes antigen H-1 sebelum keberangkatan.

Sementara itu, bagi pelaku perjalanan udara yang masuk atau keluar Jawa-Bali namun hanya mendapatkan vaksin dosis pertama harus menunjukkan hasil tes PCR setidaknya H-3 sebelum keberangkatan.

Ketiga, untuk pelaku perjalanan udara antar wilayah Jawa-Bali dan sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap harus menunjukkan hasil tes antigen setidaknya H-1 sebelum keberangkatan.

Adapun bagi pelaku perjalanan antar wilayah Jawa-Bali namun hanya mendapatkan vaksin dosis pertama, maka harus menunjukkan hasil tes PCR setidaknya H-3 sebelum keberangkatan.

Penulis: Muhammad Nurseha

Editor: Muhammad Nurseha