Lingkar.co – Ramai dalam perbincangan santri tentang kasak-kusuk isu gerakan beraroma politik pihak tertentu berkeliling mendatangi pengurus wilayah dan pengurus cabang NU untuk mengumpulkan dukungan bagi calon Rais Aam PBNU.
Mengetahui hal itu, sejumlah aktivis muda NU yang tergabung dalam Aliansi Santri Gus Dur mengungkapkan keprihatinan mendalam. Ketua Aliansi Santri Gus Dur Muhammad Sholihin menyatakan, warga NU sudah terluka batinnya atas adanya konflik elit PBNU. Sekarang warga semakin terluka batin mengetahui jabatan Rais Am diperebutkan sampai membentuk tim sukses untuk persiapan Muktamar.
“Warga NU merasa malu dan resah, mengapa ada konflik di elit PBNU, dan ada gerakan politik ambisi menjabat Rais Aam,” tutur Sholihin di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Sholihin mengingatkan, sejak NU didirikan, tidak pernah ada orang berambisi menjadi Rais Aam. Bahkan setiap ada yang dipilih sebagai Rais Aam, selalu menolak karena merasa tidak mampu mengemban amanah besar tersebut.
“Mari kita baca sejarah NU, dulu Mbah Wahab ditunjuk paksa menjadi Rais A m menggantikan KH Hasyim Asy’ari yang telah wafat. Lalu Kyai Bisri Syansuri dipaksa jadi Rais Am setelah Mbah Wahab wafat,” ungkap alumni pesantren yang didirikan KH Abdul Wahab Hasullah yakni Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini.
Lebih lanjut ia menuturkan, ketika Muktamar NU digelar di Ponpes Krapyak Yogya, sang tuan rumah yaitu KH. Ali Maksum, bersikeras tidak mau dicalonkan menjadi Rais Am. Bahkan Kiai Ali tidak menghadiri sidang pleno pemilihan. Dan demikian seterusnya berlaku di setiap pemilihan Rais Am PBNU. Selalu rebutan menolak, hingga akhirnya ada satu orang yang dipaksa ‘mengalah’ mau menerima amanah.
“Ada deklarasi calon Rais Aam. Lalu poster bergambar calon Rais Am beredar di media sosial, bahkan dipromosikan, hal itu sungguh menurunkan marwah ulama,” ujar Sholihin geram campur sedih. .
Kriteria Rais Aam PBNU
Menurut Sholihin, Rais Aam PBNU adalah pemegang otoritas tertinggi di kepengurusan NU. Hal itu membedakan dengan struktur kepengurusan di organisasi kemasayarakatan lainnya. Maka dari itu, kata dia, Rais Am hanya patut ditempati oleh ulama yang sempurna dari segi keilmuan, keteladanan akhlak, dan wawansan kebangsan.
“Rais Am harus diisi orang yang ‘sempurna’ dalam keilmuan, keteladanan, maupun wawasan kebangsaan,” tutur Sholihin yang pernah kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
Untuk memilih sosok ‘sempurna’ itu, lanjutnya, harus diserahkan kepada para kyai sepuh yang masyhur zuhudnya, masyhur wira’inya. Sehingga jiwa tulus mereka bisa memilih siapa yang patut menjadi pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah ada di dalam sistem pemilihan melalui Ahlul Halli wal Aqdi.
Sejalan dengan hal itu, ia mengajak, seluruh pihak di NU membiatkan Muktamar berjalan sebagaimana tradisi yang telah lama berjalan, yaitu calon Rais Aam baru diketahui ketika Muktamar telah sampai pada tahap akhir, yaitu pemilihan calon pengurus PBNU.
“Biarlah berjalan sesuai tradisi pemilihan Rais AM diserahkan kepada par kyai sepuh di NU yang lebih tahu dan memahami kebutuhan dan kepentingan Nahdlatul Ulama untuk menjaga peran besar NU bagi agama bangsa dan negara, pungkas dia.
Sedangkan Ketua Tanfidziyah PBNU, katanya, tidak harus ulama, tidak harus kiai yang berkualifikasi sangat tinggi. Karena Tanfidziyah adalah pelaksana alias eksekutor, maka yang perlu ditonjolkan adalah kemampuan berkerja dan mampu adu gagasan.
Sholihin menyatakan, setiap calon Ketua Umum PBNU harus menyampaikan visi dan misi, dan siap beradu gagasan untuk dinilai oleh seluruh pengurus wilayah dan pengurus cabang NU di forum Muktamar.
Maka, menurut tokoh NU asal Indramayu ini, calon Ketua Umum PBNU harus sosialisasi untuk bisa diterima. Dan jika dia terpilih, mampu membawa maslahat untuk umat, bangsa, dan bahkan panggung global peradaban dunia. (*)
