MEDAN, Lingkar.co – Realisasi APBD 2021 Sumatera Utara (Sumut) hingga 24 September 2021, mencapai 57,02 persen atau sekira Rp7,82 triliun.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut, di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Senin (27/9/2021).
Hadir dalam rakor sejumlah kepala daerah se-Sumut, dan unsur Forkominda. Rakor tersebut, dibuka oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Gubernur Edy, meminta kepada seluruh kepala daerah agar tidak ragu merealisasikan anggaran.
“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar,” kata Gubernur Edy.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, mencapai
sekira Rp7,82 triliun atau 57,02 persen.
Capaian itu meningkat 7,72 persen, setelah mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, pada 18 Agustus 2021.
Percepatan serapan anggaran juga diikuti Pemerintah Daerah lainnya seperti Kabupaten Langkat sebesar 56,48 persen.
Kemudian, Serdangbedagai sebesar 55,76 persen, dan Tapanuli Tengah sebesar 55,63 persen.
Total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September 2021, mencapai 48,92 persen.
Hadir pula dalam rakor tersebut, Kapolda Sumut, Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut IBN Wiswantanu,.
Kemudian, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Kwinhatmaka.
“Di sini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubernur Edy .
FAKTOR LAMBATNYA REALISASI ANGGARAN
Gubernur Edy menjelaskan, lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni.
Faktor lainnya, kata dia, karena takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam.
Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).
“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada SILPA, selain karena faktor alam ya seperti bencana atau yang lainnya sehingga program itu tidak bisa dijalankan,” jelasnya.
“Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” terang Gubernur Edy.
Selain realisasi APBD, ia juga mengingatkan, percepatan realisasi anggaran penanganan Covid-19.
Gubernur Edy, mengatakan, per 18 September 2021, Pemprov Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 sebesa 50,7 persen atau sekira Rp87,2 miliar.
“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” pungkasnya.**
Kontributor Sumut : Matius Gea
Editor : M. Rain Daling
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps