Serukan Gunakan Hak Pilih, Petisi JPPPM Ajak Pemilu Damai

Lingkar.co – Ketua Umum Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah (JPPPM), Nyai Hj. Hanik Maftuhah menyerukan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Selain itu, JPPPM juga membuat petisi pelaksanaan Pemilu damai.

Istri dari KH Afif Masykur, pengasuh Ponpes Sirojul Rohim, Temanggung ini berharap agar masyarakat tidak apatis dan golput karena akan mengancam keberlanjutan politik yang berintegritas bangsa Indonesia. Oleh karena itu JPPPM harus berpartisipasi dalam pemilu nanti.

“Kita junjung tinggi asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi,” di sela-sela acara Hari Lahir (Harlah) ke-8 JPPPM di Ponpes Darul Amanah Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Minggu (10 /12/2023)

Nyai Maftuhah pun menegaskan l, dirinya tidak mengarahkan dukungan kepada partai politik dan caleg tertentu, juga tidak mengarahkan kepada pasangan Capres-cawapres tertentu.

Pihaknya, hanya mengajak seluruh anggota dan masyarakat indonesia untuk menyukseskan pemilu dan turut serta menjadi bagian yang mendorong proses demokratisasi di indonesia berjalan secara wajar, lancar, dan demokratis.

Bahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk melawan segala bentuk politik kekerasan, politik identitas, ujaran kebencian, dan politisasi agama.

“Kami meneguhkan diri menjadi jam’iyyah yang fokus pada peran-peran pemberdayaan perempuan pengasuh pesantren dan mubalighah dalam tafakur fiddin yang membawa kemaslahatan untuk umat,” tandasnya.

Dukungan Wamenag RI

Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki sangat mendukung petisi ribuan bu nyai yang tergabung dalam JPPPM. Yakni, mengawal pemilu 2024 yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.

“Kami mendukung penuh petisi pemilu damai ini. Karena bisa menjadi sebuah ikhtiar pemilih dalam menciptakan situasi yang aman dan damai. Selain itu, karena kami juga di pondok pesantren selalu mengajarkan kepada santri agar bisa menjadi patron dan garda terdepan dalam menjaga demokratisasi di Indonesia, jadi kami juga memang memberi pendidikan politik dan demokrasi kepada santri,” jelas Wamenag.

Wamenag pun berharap, JPPPM turut mengawal dan menyukseskan pelaksanaan pemilu. Pihaknya juga menolak politik identitas yang mengatasnamakan agama sebagai kampanye elektoral.

Deklarasi pemilu damai ini merupakan rangkaian dari Harlah ke 8 JPPPM. Selain Wamenag RI, Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki juga hadir dalam kegiatan yang diikuti lebih dari 2.000 ibu nyai pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat