PATI – Banyaknya anggota dewan yang tak datang saat rapat paripurna sangat disesalkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Ali Badrudin. Ia pun dengan tegas meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Pati untuk memproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.
politik
3 Kali Rapat Paripurna Dewan, Ini Jawaban Bupati Pati Terhadap Raperda Pembangunan Industri
PATI – Ketiga kali secara berturut-turut, DPRD Pati mengadakan rapat paripurna. Pada Senin (23/05) DPRD Pati menggelar rapat penjelasan Bupati Pati, Haryanto terkait Raperda Rencana Pembangunan Industri.
Ali Badrudin Tanggapi Anggota Dewan yang Tak Hadir saat Rapat Paripurna
PATI – Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyayangkan anggota dewan yang tak hadir dalam sidang paripurna terkait jawaban Bupati Pati terhadap pandangan fraksi terkait Raperda Rencana Pembangunan Industri pada Rabu (25/05) lalu.
Fraksi Demokrat DPRD Pati Berharap Kawasan Industri Serap Tenaga Kerja Lebih Banyak
PATI – Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati telah mengadakan rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Pati. Fraksi Demokrat DPRD Pati pun berharap Raperda ini membuat warga Pati sejahtera.
Kebijakan Bebas Masker, Dewan Ingin Warga Pati Tak Sepelekan Prokes
PATI – Belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan bebas masker di luar ruangan. Hal ini mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati sekaligus Wakil Ketua Komisi D, Endah Sri Wahyuningati. Ia mengaku mendukung kebijakan tersebut.
DPRD Pati Beri Usulan terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
PATI – Sebagai organisasi atau lembaga yang membawahi masyarakat desa, sudah seharusnya Pemerintah Desa (Pemdes) bekerja lebih ekstra untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program desa yang ada di Kabupaten Pati, saat ini nampaknya tak berjalan sesuai harapan.
Pemkab Pati Diminta Dewan Proaktif Pantau Penggunaan Dana Desa
PATI – Penggunaan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Pati menjadi perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Oleh karena itu, DPRD Pati meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk monitoring Dana Desa tersebut.
Nunggak BPJS Kesehatan Dikenai Denda, DPRD Pati Imbau Perlu Ada Sosialisasi
PATI – Aturan terkait pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak BPJS Kesehatan, mendapat sejumlah sorotan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati.
Fraksi Demokrat DPRD Dukung Raperda Pembangunan Industri Pati
PATI – Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pati tahun 2022-2042. Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi dari Partai Demokrat setuju terhadap raperda tersebut.
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus SIM, SKCK dan STNK, Sukarno: Kebijakan Kurang Tepat
PATI – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan masyarakat yang hendak mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) harus terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan pada 6 Januari 2022.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.