DPRD Pati Muslihan Laporkan Hasil Reses Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Ekonomi
Berita  

DPRD Pati Muslihan Laporkan Hasil Reses Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Ekonomi

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil reses anggota dewan tahap I tahun 2022 masa keanggotaan 2019-2024 dan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, belum lama ini.

Polemik Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur, Ini Kata DPRD Pati
Berita  

Polemik Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur, Ini Kata DPRD Pati

PATI – Pemerintah pusat berencana menaikkan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 untuk wisatawan lokal. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, belum lama ini. Diakui oleh Luhut, hal itu untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sebagai bangunan bersejarah dan cagar budaya yang harus dilestarikan.

Fraksi PPP DPRD Pati Setujui Raperda Rencana Pembangunan Industri
Berita  

Fraksi PPP DPRD Pati Setujui Raperda Rencana Pembangunan Industri

PATI – Sektor ekonomi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Pati. Dalam rapat paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dalam agenda Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri, Fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh anggota dari Komisi B, Narso.

DPRD Pati Muslihan Apresiasi Kegiatan Reses Tahap 1 Anggota Dewan
Berita  

DPRD Pati Muslihan Apresiasi Kegiatan Reses Tahap 1 Anggota Dewan

PATI – Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil reses anggota dewan tahap I tahun 2022 masa keanggotaan 2019-2024 dan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

DPRD Pati Tanggapi Aturan Nunggak BPJS Kesehatan
Berita  

DPRD Pati Tanggapi Aturan Nunggak BPJS Kesehatan

PATI – Baru-baru ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai aturan pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika masyarakat menunggak iuran BPJS Kesehatan, akan dikenai denda sebesar Rp 30 juta. Hal ini mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Muntamah.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.