JAKARTA, Lingkar.co – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempersiapkan desain dan kajian tentang Ibu Kota Negara (IKN). Meskipun, saat ini pengesahan undang-undang (UU) IKN urung dilakukan.
“Tentang IKN, memang kami sedang mempersiapkan desain dan kajian atau software. Namun tetap menunggu pengesahan undang-undangnya dan Bapak Presiden Joko Widodo yang akan mengumumkannya,” ujar Menteri Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta kemarin.
Menteri PUPR mengatakan bahwa anggaran untuk IKN ini belum ada, bahkan dalam pagu indikatif tahun anggaran 2022 ini terdapat catatan belum termasuk IKN, food estate dan Kawasan Industri Terpadu. Tiga hal itu yang jadi catatan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Baca Juga:
Telan Anggaran Rp 113,7 Miliar, Benteng Pendem di Ngawi akan Direstorasi
“Jadi terkait IKN-nya kami sedang menyiapkan untuk groundbreaking, istana, jalan dan air serta drainase. Tapi itu sedang kami siapkan software atau desain dan kajian-kajian mengenai IKN namun tetap menunggu pengesahan undang-undang IKN dari DPR RI,” kata Menteri Basuki.
Perpindahan Ibu Kota Dikaitkan Pertumbuhan Penduduk
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana ibu kota baru dikaitkan dengan penambahan penduduk Indonesia yang terus terjadi. Erick mengatakan ada dua teori terkait upaya untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk tersebut yang dilakukan oleh dua negara berbeda.
Pertama, Amerika Serikat, bagaimana kota-kota kecil dan desa-desa di negara itu ditumbuhkan ekonominya. Kampus Columbia University berdiri di sebuah desa atau kota kecil, bukan di kota besar. Sementara, China memiliki cara lain yaitu membangun kota-kota baru di negaranya.
Baca Juga:
Banyaknya Program Prioritas, PUPR Ajukan Anggaran Bina Marga Sebesar Rp39,70 Triliun
“Kedua cara ini adalah pilihan. Lalu apakah Indonesia harus seperti China yang gencar membangun semua ibu kota baru dan kota-kota baru, Indonesia belum tentu kuat dalam hal anggarannya,” katanya.
Menteri BUMN itu mengatakan bahwa pilihannya tentu Indonesia harus menumbuhkan sebuah ibu kota baru. Tetapi titik-titik pertumbuhan di desa-desa dan kota-kota kecil di wilayah lainnya harus ikut ditumbuhkan juga supaya terjadi keseimbangan.(ara/lut)
