Akan Lindungi Ahmadiyah dan Syiah, MUI Ingatkan Yaqut Berperilaku seperti Menteri, Bukan Ketum GP Anshor

  • Bagikan
Waketum MUI Anwar Abbas menilai pernyataan Menag Yaqut soal Ahmadiyah mengundang kontroversi. (ANTARA/LINGKAR.CO)
Waketum MUI Anwar Abbas menilai pernyataan Menag Yaqut soal Ahmadiyah mengundang kontroversi. (ANTARA/LINGKAR.CO)

JAKARTA, Lingkar.co – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta, agar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berperilaku seperti menteri. Hal itu terkait ucapannya untuk melindungi Ahmadiyah dan Syiah, meski saat ini masih menyandang jabatan Ketua Umum GP Ansor.

Pernyataan Yaqut sebelumnya disampaikan saat menanggapi guru besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas, terutama mereka yang kerap tersisih dan dipersekusi.

“Saya mengimbau menag sekarang ini kan masih Ketum GP Ansor tapi sekarang sudah jadi menteri, ya perilakunya juga harus seperti menteri. Beliau juga anak muda, ya kalau bisa sering-sering minta pendapat dulu ke orang tua,” ujar Anwar, Jumat (25/12).

Pasalnya menurut Anwar, pernyataan Yaqut akan mengundang kontroversi.”Pernyataan menag pasti akan mengundang kontroversi. Itu diungkit lagi, diangkat lagi, umat Islam akan tersedot lagi pada perdebatan. Hingga akhirnya negeri ini enggak pernah aman,” jelasnya.

Anwar menuturkan, sejak lama ajaran Ahmadiyah dianggap sesat di Indonesia karena mengakui keberadaan nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam ajaran Islam selama ini dikenal Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir.

Kendati demikian, Anwar tak melarang upaya dialog yang ingin dibangun Yaqut dengan kelompok-kelompok tersebut. Namun, menurutnya, hal itu harus dipertimbangkan dengan matang lantaran sudah lama menjadi persoalan.

“Kalau dialog ya boleh-boleh saja, itu kan sebenarnya problem berpuluh-puluh tahun. Menghabiskan waktu atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Yaqut menyatakan pemerintah akan melindungi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

Menurut Yaqut, mereka adalah warga negara yang harus dilindungi.Ia juga menyatakan bahwa Kemenag akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang selama ini terjadi.

Pernyataan itu sendiri merupakan respons atas permintaan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas, terutama mereka yang kerap tersisih dan dipersekusi. (ara/aji)

Peneliti RCMG Yakin Kementan Telah Antisipasi Dampak Banjir dan Kekeringan bagi Petani

  • Bagikan
error: Ijin Dulu baru Copas BOSS !!