BLITAR, Lingkar.co – Anggota DPRD Kabupaten Blitar Fraksi PKB Adib Zamhari mengundurkan diri dari partainya…
Politik
Dapatkan berita politik terbaru dan terkini dari Lingkar.co, aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan berita terabaru atau donwload Aplikasinya di Play Store.
PPP Gelar Bazar Daging Ayam Murah di Akhir Ramadhan
JAKARTA, Lingkar.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama PT Pangan Dari Indonesia menggelar bazar murah…
Gus Mahin Toha: DPC PPP Purworejo Harus Lebih Aktif
PURWOREJO, Lingkar.co – Pondok Pesantren Lirboyo Kediri unit Darussalam, KH Mahin Toha menekankan kepada DPC…
PPP Instruksikan Seluruh Kader Perempuan Sosialisasikan UU TPKS
JAKARTA, Lingkar.co – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Ermalena MHS instruksikan…
PPP Berharap Hari Kartini Jadi Inspirasi Perempuan Indonesia Membangun Negeri
JAKARTA, Lingkar.co – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Atik Heru mengatakan…
Pasca Rapimnas, Petinggi PPP Sowan ke Gus Baha
REMBANG, Lingkar.co – Pasca menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II, di Jakarta 15-16 April 2022,…
Rapimnas II PPP, Suharso Tekankan Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024
JAKARTA, Lingkar.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Jumat-Sabtu, 15-16…
Gus Muhaimin: Indonesia Perlu Redefinisi dan Perubahan Strategi Pembangunan
JAKARTA, Lingkar.co – Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyebut…
DPRD Pati Nilai Pengeroyokan Ade Armando Tak Seharusnya Terjadi
PATI, Lingkar.co – Kasus pengeroyokan terhadap salah satu dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armado saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Senin (11/4) lalu menarik perhatian salah seorang anggota DPRD Pati, Sukarno. Ia berpendapat, kasus tersebut mencederai aksi demo mahasiswa yang menuntut keadilan pemerintah.
Komisi A DPRD Muslihan Tanggapi Isu Penundaan Pemilu
PATI – Anggota Komisi A DPRD Pati, Muslihan dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024. Ia berpendapat, menunda pemilu menyimpang dari konstitusi atau Undang-Undang (UU). Ia juga berpendapat, ada banyak tahapan untuk menunda pemilu.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.