Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) menyambut positif rencana program rehabilitasi jalan provinsi di Jawa Tengah tahun 2025. Program strategis yang digagas oleh Pemerintah Provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
Kepala Bidang Bina Marga DPUTARU Rembang, Nugroho Tri Hutomo, mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut. “Kami dari DPUTARU Kabupaten Rembang sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus berupaya meningkatkan kualitas jalan provinsi. Program rehabilitasi tahun 2025 ini adalah bukti nyata dari komitmen tersebut, dan kami menyambut baik setiap inisiatif yang bertujuan untuk kemajuan infrastruktur,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jawa Tengah melalui sembilan Balai Pelaksana Jalan (BPJ). Untuk wilayah eks-Karesidenan Pati, yang meliputi Kabupaten Rembang, pelaksana program adalah BPJ Pati.
“BPJ Pati akan menjadi unit pelaksana yang membawahi wilayah eks-Karesidenan Pati, yang mana Kabupaten Rembang termasuk di dalamnya,” jelas Nugroho.
Fokus rehabilitasi di Kabupaten Rembang akan menyasar ruas Jalan Lasem-Sale, satu-satunya jalan provinsi di wilayah tersebut. “Sesuai dengan statusnya, penanganan ruas Jalan Lasem-Sale sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tegasnya.
Mengenai belum adanya informasi detail teknis pelaksanaan dan jadwal pasti proyek, Nugroho menyatakan pemahaman dari pihaknya sebagai pemerintah daerah kabupaten. “Sebagai pemerintah daerah kabupaten, kami menyadari bahwa program ini adalah kebijakan dan implementasi dari pemerintah provinsi. Kewenangan DPUTARU Kabupaten Rembang terbatas pada ruas jalan kabupaten atau jalan desa yang menjadi tanggung jawab kami. Tentu, kami akan selalu siap berkoordinasi apabila ada hal-hal yang bersinggungan atau memerlukan dukungan dari tingkat kabupaten,” katanya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi informal telah terjalin melalui relasi personal dengan pihak terkait di BPJ Pati, meskipun informasi formal terkait detail pelaksanaan memang belum diterima. (*)
Penulis: Fikri
