Fraksi PPP DPRD Pati Beri Usulan terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

PATI, Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun anggaran 2021.

Pada rapat paripurna itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto.

Pada penyampaian pandangan umum, disampaikan bahwa Fraksi PPP DPRD Pati menilai bahwa penggunaan APBD sudah dilakukan dengan tepat, bertanggungjawab dan sejalan sesuai dengan prinsip demokrasi sebagai bentuk manifestasi dari good governance and clean government. Selain itu, disampaikan juga bahwa Fraksi PPP ingin penetapan APBD dilaksanakan secara tepat waktu.

Fraksi PPP DPRD Pati Harap Raperda Rencana Pembangunan Industri Buat Warga Sejahtera

“Penetapan APBD hendaknya dilakukan tepat waktu untuk mendorong percepatan dan akselerasi belanja daerah. Belanja yang dilakukan dari awal tahun dapat mempercepat pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu juga diupayakan dalam perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD tidak terlalu jauh,” papar Suriyanto.

Di sisi lain, Fraksi PPP juga memberikan masukan bahwa, seharusnya Laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam menyajikan informasi tentang penurunan atau kenaikan saldo anggaran harusnya dilakukan komparasi setelah penyesuaian berkaitan dengan perubahan anggaran dan dilakukan juga koreksi kesalahan periode sebelumnya.

Penggunaan APBD juga didorong untuk ditekankan pada peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

Fraksi PPP DPRD Pati Setujui Raperda Rencana Pembangunan Industri

“Penetapan perubahan APBD sudah selayaknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang konstitusional sehingga diharapkan penyesuaian anggaran dapat meng-cover kebutuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, terutama dalam memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan program peningkatan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Capaian APBD pun diminta untuk ditingkatkan dan diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melalui pengelolaan yang cerdas, cermat dan profesional.

“Selanjutnya Fraksi PPP mengapresiasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Demikian pandangan umum Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pati. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan,” tutup Suriyanto. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkar.co)