Ketua DPRD Demak Ajak Semua Pihak Kerja Sama Selesaikan Kasus Pembebasan Lahan Jalan Tol Semarang-Demak

DEMAK, Lingkar.co – Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak yang saat ini sudah mulai dikerjakan, menuai pro kontra dari kalangan masyarakat. Hal tersebut lantaran menimbulkan dampak buruk baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penggarapan proyek.

Tak hanya itu, adanya kasus pembebasan lahan tol milik Akhmad Suparwi pun belakangan viral di kalangan masyarakat. Salah satu wilayah yang terkena pembebasan lahan terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet pun turut angkat bicara mengenai kasus pembebasan lahan.

“Kasus itu sudah diurus. Kelihatannya sudah sampai Pengadilan Negeri. Semoga ada titik terang,” ucapnya ketika ditemui, belum lama ini.

Korban Bencana Alam Terima Bantuan, Ketua DPRD Demak: Harap Bisa Bermanfaat

Slamet menyampaikan, dengan adanya kejadian tersebut, baik pemerintah, penggarap proyek, maupun warga harus memiliki kesepahaman dalam upaya pembangunan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Demak. Ia juga mengingatkan kepada semua pihak untuk saling menghargai demi kepentingan bersama.

“Bagaimana pun, pemerintah harus bisa menghargai hak-hak warga. Mestinya, warga juga harus memahami kepentingan nasional. Sehingga, ketika memang itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, ya mestinya semua bisa menyadari dan memahami apa-apa yang berkaitan dengan hal itu. Untuk dikaji, yang mana yang jadi prioritas atau kepentingan bersama. Pembangunan tol ini ‘kan pasti ada dampak baik buruknya,” imbuhnya.

Pihaknya berpesan, agar ke depan, pemerintah serta penyelenggara proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak bisa mengkaji ulang dan menuntaskan setiap permasalahan dengan solusi terbaik. Utamanya, kaitan kasus pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan tol.

Ketua DPRD Demak Sebut Kebijakan MyPertamina untuk Kepentingan Bersama

“Mestinya, kita harus bikin kajian dulu. Dampaknya pembangunan itu apa untuk Kabupaten Demak. Misal dampaknya hanya mengalihkan rob, ya itu dikaji dengan matang. Atau masalah pembebasan lahan ini, ya semua harus dikaji dan melibatkan stakeholder yang ada. Baik dari daerah, provinsi maupun nasional itu harus kita koordinasikan. Mulai dari pembangunan tolnya, rob yang diakibatkan, sampai ke pembebasan lahan milik warga ini harus dituntaskan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Akhmad Suparwi merupakan salah seorang dari banyaknya warga Desa Pulosari yang menjadi korban pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk jalan tol. Kasus ini, bahkan sudah ia alami sejak 1997 silam. (Lingkar Network | Tammalia Amini – Koran Lingkar)