Klaster Covid-19 PTM Terbatas, Menteri Nadiem Klarifikasi Sejumlah Miskonsepsi

  • Bagikan
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, dalam keterangan pers secara virtual, Senin (27/09/2021) sore. FOTO: Tangkap layar YouTube Setpres/Lingkar.co
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, dalam keterangan pers secara virtual, Senin (27/09/2021) sore. FOTO: Tangkap layar YouTube Setpres/Lingkar.co

JAKARTA, Lingkar.co – Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, meluruskan sejumlah kesalahpahaman terkait isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang beredar dalam masyarakat.

Hal itu ia ungkapkan dalam keterangan pers secara virtual melalui kanal YouTube Setpres , Senin (27/09/2021) sore.

Dia mengatakan, miskonsepsi pertama, terkait isu adanya klaster Covid-19 akibat PTM terbatas mencapai 2,8 persen satuan pendidikan dalam satu bulan terakhir.

“(2,8 persen) itu adalah data kumulatif (sejak Juli 2020), bukan data per satu bulan,” ujar Menteri Nadiem.

Miskonsepsi Kedua, penularan Covid-19 belum tentu terjadi pada satuan pendidikan.

Nadiem menuturkan, persentase tersebut bukan data klaster melainkan data jumlah sekolah yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19.

“2,8 persen dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang [terkena] COVID-19, itu pun belum tentu mereka melaksanakan PTM,” ujarnya.

Ketiga, isu mengenai 15 ribu murid dan tujuh ribu guru yang terkonfirmasi positif selama PTM terbatas.

Nadiem menegaskan bahwa data tersebut berasal dari satuan pendidikan yang belum terverifikasi.

“Itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali erornya. Contohnya, banyak sekali yang melaporkan jumlah positif Covid-19 melampaui daripada jumlah murid di sekolah–sekolahnya,” ungkapnya.

KOLABORASI DENGAN KEMENKES

Lebih lanjut, dia menegaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan pengendalian Covid-19 pada satuan pendidikan.

“Ke depannya kami akan ada dua kolaborasi dengan Kemenkes,” kata Menteri Nadiem.

Pertama, strategi surveilans dengan memastikan bahwa ke sekolah-sekolah mendukung fasilitas random testing/sampling.

“Kita akan secara spesifik akan menutup sekolah kalau sudah melampaui lima persen positivity rate,” kata Menteri Nadiem.

Dia meyakini, data yang akan diperoleh akan lebih valid dan tepat sasaran serta tidak merugikan.

Strategi kedua, adalah integrasi aplikasi PeduliLindungi dan implementasinya pada satuan pendidikan.

“Kami sangat mendukung program ini yang secara proaktif akan menemukan dan secara statistik akan mencapai level akurasi yang tinggi untuk menunjukkan apakah kita patut khawatir apa tidak,” jelasnya.

WASPADAI LEARNING LOSS

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nadiem, mengaku khawatir mengenai masih sedikitnya jumlah sekolah yang melaksanakan PTM terbatas, yang berpotensi menyebabkan learning loss.

“Saya lebih khawatir bahwa hanya 40 persen dari sekolah kita yang bisa melakukan PTM, saat ini baru melakukan PTM,” ucapnya.

“Jadi ada 60 persen sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM yang belum (melakukannya),” sambungnya.

Menteri Nadiem memaparkan, sejumlah penelitian menunjukkan adanya risiko learning loss yang dapat terjadi akibat pembelajaran jarak jauh yang kurang optimal.

Menurutnya, data dari Bank Dunia dan berbagai macam institusi riset menunjukkan betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi.

“Ini di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi. Apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PTM,” jelasnya.

“Bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen,” sambungnya.*

Penulis : M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling

  • Bagikan
error: Ijin Dulu baru Copas BOSS !!