Berita  

Paguyuban BPD Geruduk DPRD Blora, Berikut Poin-poin Aspirasinya

Paguyuban BPD saat melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Blora, Senin (19/9/2022). LILIK/LINGKAR.CO
Paguyuban BPD saat melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Blora, Senin (19/9/2022). LILIK/LINGKAR.CO

BLORA, Lingkar.co – Sejumlah Perwakilan Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan dari 16 kecamatan dan 271 desa di wilayah Kabupaten Blora menggeruduk Kantor DPRD Blora. Kedatangan mereka pada Senin (19/9/2022) sore itu tak lain dan tak bukan untuk beraudensi menyatakan aspirasi.

Helmi Hidayat selaku juru bicara (jubir) perwakilan BPD kabupaten Blora, saat Lingkar.co konfirmasi mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk beraudensi dengan komisi A DPRD Blora dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Hal tersebut mereka lakukan untuk menyampaikan beberapa poin yang selama ini menjadi hambatan warga. Beberapa dari poin tersebut yakni meminta kepada pemerintah kabupaten Blora agar merevisi perbup no 35 tahun 2017.

“Poin pertama kita mempertanyakan terkait bengkok desa yang slama ini masih di kelola oleh kepala desa dan perangkat desa. Padahal menurut UU Desa no 6 th 2014 dan permendagri 110 th 2016, harusnya bengkok tersebut masuk menjadi pendapatan asli desa(PAD). Untuk itu kita berharap ada regulasi yg jelas baik itu perbup maupun perda terkait pengelolan bengkok desa ini,” ungkapnya.

Kemudian poin selanjutnya BPD mempertanyakan terkait BOP BPD yg slama ini regulasinya tidak jelas. Sehingga, menurut mereka banyak kades yang masih semena-mena.

“Bahkan banyak yang tidak memberikan BOP kepada BPD. Untuk itu melalui audiensi ini ada kejelasan serta tindak lanjut dari pihak- pihak terkait dalam hal ini PMD. bagaimana BPD bisa bekerja sebagaimana tupoksinya, jika BOP saja tidak di berikan. Padahal sesuai aturan BPD berhak mendapatkan oprasional tersebut,” terang Helmi.

Tak Lelah Perjuangkan Hak

Salah satu contoh, lanjut Helmi, desa yang tidak mendapatkan BOP adalah desa Wonosemi Kecamatan Banjarejo.

Helmi selaku ketua di paguyuban BPD Wonosemi menyatakan akan terus mengawal aspirasi terkait BOP tersebut. Khususnya untuk daerah Wonosemi dan umumnya untuk seluruh wilayah di Kabupaten Blora.

“Saya tidak akan lelah untuk memperjuangkan itu smua. Agar di Kecamatan Banjarejo khususnya dan pada umumnya di kabupaten Blora. Temen- teman BPD bisa mendapakan BOP tersebut sebab itu hak kami,” ungkap Helmi pada Selasa (20/9/2022) siang.

Helmi berharap hasil audensi tersebut dapat mensinergikankan kembali pemerintah desa dengan BPD.

“Iya, Mensinergikan PERDA nomor 7 th 2016, Bab III pasal 7 huruf c : dimana BPD berhak mendapatkan BOP dalam APBDesa. Kemudian PERBUP nmr 35 th 2017. Bab VII. paragraf 4. pasal 55 ayat 3. Karena BOP tidak menyebut standart minimal prosentase BOP dari APBDes, maka terjemahannya jadi bias. Tindak lanjutnya DPRD dengan TAPD akan membahas detail pd TA 2023. terkait dengan PADes dari aset desa. BPD mendorong segera ada aturan turunan yang jelas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada komisi A DPRD Blora yang telah menerima audensi dari paguyuban BPD..

“Kami juga mengucapkan terimakasih banyak kepada supardi slaku ketua komisi A beserta anggota yang sudah menerima dan menfasilitasi audiensi ini,” imbuhnya.

Sementara itu ketua Komisi A DPRD Blora Supardi juga dikonfrimasi kembali menceritakan kami menerima audensi tersebut, dan menegaskan sesuai dengan surat yang diterima yakni penguatan peran BPD.

“Kami menampung aspirasi teman BPD, yang terpenting tidak memusuhi Kades. Untuk membuat regulasi tidak bisa langsung jadi harus melalui proses ada tahapannya. Seperti ibu kepala dinas PMD sudah berkali kali berkunjung ke daerah untuk belajar dan mempelajari regulasi tersebut,” bebernya.

Penulis: Lilik Yuliantoro

Editor: Muhammad Nurseha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.