Lingkar.co – Pemerintah terus mempercepat pematangan proyek strategis nasional berupa tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Infrastruktur ini dirancang sebagai pelindung utama kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman kerusakan lingkungan yang semakin serius.
“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Sabtu (23/05/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan rancangan induk (master plan) agar proyek pengendali banjir rob tersebut dapat segera diimplementasikan secara lebih matang.
“Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi,” tegasnya.
Proyek giant sea wall merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Upaya ini dinilai mendesak karena kawasan Pantura menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional.
AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk menggantungkan hidup di wilayah tersebut. Sejumlah daerah seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, hingga Kendal juga menghadapi penurunan muka tanah antara 5 hingga 20 sentimeter per tahun.
“Sehingga membutuhkan intervensi nyata melalui pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Selain pembangunan fisik tanggul laut, pemerintah juga akan mengintegrasikan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), termasuk penanaman mangrove secara masif untuk meredam abrasi dan gelombang laut.
Tidak hanya sebagai upaya mitigasi bencana, proyek yang direncanakan membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik ini juga ditujukan untuk melindungi kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sentra produksi pangan dari ancaman intrusi air laut.
Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 80 miliar dolar AS, pemerintah membuka peluang bagi partisipasi investor swasta, baik domestik maupun internasional. Untuk tahap awal di wilayah Teluk Jakarta saja, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai 8–10 miliar dolar AS.
Penulis: Putri Septina
