Lingkar.co – PKB dan PAN mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD masing-masing.
Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi.
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” kata Gus Jazil, sapaan karibnya, seperti ditulis di Antara, Jumat (13/12/2024).
Dia menuturkan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait perbaikan sistem politik di Tanah Air sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang mengusulkan pula perbaikan sistem politik.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik,” ucap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Salah satunya, kata dia, usulan agar pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
Sebab, menurut dia, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota, adapun gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi selama ini
“Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD. Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” ucapnya.
Dia mengatakan PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) lantaran selama ini publik lebih fokus pada pilpres, sehingga pileg menjadi kurang mendapatkan perhatian.
“Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres,” paparnya.
Dia mengatakan perbaikan sistem politik itu dapat dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, dan undang-undang lainnya.
“Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan bahea pemikiran serupa sudah lama dibahas di internal PAN.
“Kalau Presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada,” kata Saleh.
Menurut dia, PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana, apalagi sudah pernah diterapkan.
Saleh mengatakan bahwa hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.
“Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat kalau tidak bisa bekerja, menurut dia, malah tidak ada gunanya.
“Hari ini kami menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” tuturnya.
Meski demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah. Pasalnya, ada UU dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi.
Kalau mau mudah, lanjut Saleh, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut telah selesai dan dipahami semua pihak.
“Karena ini dari Presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit sebab hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya. (*)