KARANGANYAR, Lingkar.co– Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku belum memperoleh surat mengenai perpanjangan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Sosial Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat. Bupati berpendapat, mestinya kalau ada perpanjangan, dilakukan di wilayah-wilayah tertentu.
“Tidak boleh diberlakukan sama. Kalau disuruh memilih, saya memilih tidak melanjutkan PPKM, ya kasihan juga masyarakat. Nggak mungkin setiap saat PPKM terus diperpanjang,” kata Juliyatmono Kamis (21/1/2021).
Menurutnya, dengan diberlakukannya PPKM terus menerus, masyarakat menjadi tidak memiliki kepastian. Padahal, mereka menggantungkan nasibnya dari usaha yang dilakukan.
“Yang berisiko dampak ekonominya. Ini kan justru memperlemah imun. Apalagi kalau sampai ada pemikiran seperti itu (memicu konflik sosial, Red),’’ tambahnya.
Menurut Bupati, justru yang harus disosialisasikan terus menerus adalah edukasi dispilin personal. Kuncinya itu. kalau masing-masing pribadi, tidak disiplin, tidak ada kontrol dalam dirinya, sampai kapanpun tidak akan berakhir.
Seketat apapun aturan, kalau masyarakat tidak disiplin, mengabaikan keselamatan, justru menyebabkan virus tidak terkendali.
“Menurut saya, sampai ke luar rumah, bekerja, bertemu dengan siapa, durasi berapa lama, itu harus kontrol terus. Sehingga masing-masing orang waspada,’’ ujar Juliyatmono.
Pemerintah secara resmi akan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang di sejumlah daerah Jawa dan Bali. Kebiajakan itu diambil dalam rangka pengendalian penyebaran virus corona (covid-19).(jok/lut)
PPKM tdk perlu dilanjutkan karena tdk efektif & tdk efisien.
Terapkan & disiplinkan PROKES selama 24 jam. Tdk hanya malam saja.
Kalau tdk bisa mengcover wilayah 100% bisa dg random sebatas dg aparat yg dimiliki.