PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

Lingkar.co – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, menyatakan partainya menolak rencana amandemen konstitusi yang kini sedang ramai dibicarakan usai pertemuan MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan mantan Ketua MPR Amien Rais.

Pihaknya menyatakan keberatan atas salah satu gagasan dalam wacana amandemen tersebut, yakni pemilihan presiden melalui MPR.

“Saya bersama fraksi PPP tentu menolak keras kalau kembali ke konstitusi yang lama dimana presiden dipilih oleh MPR,” katanya, Minggu (9/6/2024).

Anggota Komisi VI DPR RI yang sering disapa Awiek tersebut menegaskan bahwa pemilihan presiden yang dilakukan secara tidak langsung justru akan menggerus nilai-nilai demokrasi yang telah dicapai melalui reformasi.

“Iklim demokrasi yang sudah dibukan justru jangan diputar kembali,” imbuhnya.

Dia menyebut, gagasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) itu akan mengembalikan sistem parlementer di mana presiden dipilih secara tidak langsung, yakni melalui parlemen, bukan oleh rakyat.

Dia mengkhawartirkan kondisi ini akan memicu pemerintahan yang otoriter.

lebih lanjut, Awiek juga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi antara Bamsoet dengan PPP untuk membicarakan amandemen UUD.

Namun, ia menyebut bahwa Bamsoet pernah mengunjuki PPP untuk membahas soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 2023.

Sedangkan menurut Bamsoet, Amien Rais terbuka dengan ide amandemen konstitusi.

“Walaupun beliau telah meletakan perubahan atas UUD, mulai dari amandemen pertama sampai keempat, beliau tidak keberatan untuk UUD ini disempurnakan kembali,” katanya setelah pertemuan dengan Amien Rais.

Pertemuan Amien Rais dengan Bamsoet sebelumnya bertempatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/6/2024), dengan pembahasan peluang amandemen UUD 1945, khususnya untuk mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden.