JAKARTA, Lingkar.co – Pemerintah harus menjadikan angka kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi sebagai bahan dalam melakukan evaluasi PPKM.
Hal itu terucap dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangannya, Senin (23/8/2021), menanggapi akan berakhirnya PPKM level 4 pada hari ini.
“Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus Covid-19. Tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi,” kata Puan.
Dia mengatakan, berdasarkan data harian kasus Covid-19, angka kematian pasien masih berada di atas angka seribu orang per hari.Meski kata dia, penambahan kasus cenderung turun.
Per 22 Agustus 2021, terdapat 1.030 pasien Covid yang meninggal dunia. Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, angka kematian Covid-19 yang tinggi jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera terselesaikan oleh pemerintah.
“Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM,” ucapnya..
Data Kementerian Kesehatan per Sabtu (21/8/2021), 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.
“Bagi daerah-daerah yang angka kasus kematian Covid-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan,” ucapnya.
“Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO,” ucap Puan lagi.
Baca Juga:
Gunakan Medsos untuk Tingkatkan Minat Kunjungan, Yakinkan Tempat Wisata Aman
MENINGKATKAN FASKES
Puan juga berharap pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan untuk daerah-daerah yang angka kematiannya masih tinggi.
Sehingga kata dia, perawatan terhadap pasien Covid-19, khususnya yang bergejala sedang hingga berat, dapat secara maksimal.
“Optimalisasi penanganan pasien Covid di rumah sakit mutlak dilakukan. Dan sebisa mungkin untuk daerah-daerah dengan tingkat kematian tinggi, maksimalkan pelayanan isolasi terpusat,” ujarnya.
“Dengan begitu pasien-pasien Covid-19 berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun,” sambungnya.
Puan menyoroti data Satgas Covid-19 pekan lalu mengenai 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan, yakni Jateng, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi.
“Harus ada evaluasi mengapa daerah-daerah ini masih mengalami peningkatan kasus, termasuk juga harus ada perbaikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK tersebut, menyatakan bahwa upaya testing, tracing dan treatment harus lebih optimal lagi..
Puan mengingatkan, percepatan vaksinasi harus berjalan beriringan dengan upaya-upaya penanganan Covid lainnya.
“Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor,” ucap legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Pastikan kata Puan, semua berjalan bersamaan, karena semuanya penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai Corona.
PEMERINTAH HAPUS DATA KEMATIAN
Sebelumnya, pemerintah menghapus angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, menjelaskan perihal tersebut.
“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu,” ujarnya, dalam siaran pers kepada Lingkar.co, Rabu (11/8/2021).
Hal itu, kata Jodi, karena temuan input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian.
Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan banyak penumpukan angka kematian, atau bahkan ada cicil pelaporan, sehingga pelaporannya terlambat.
“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” ujarnya.
Menurutnya, data yang bias itu menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM pada suatu daerah.
Jodi menuturkan, untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni:BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing) dan pengetesan (testing), kondisi sosio-ekonomi masyarakat.***
Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling
