Lingkar.co — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Handi Priyanto, mulai memetakan potensi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usai resmi dilantik sebagai Sekda definitif, Handi langsung bergerak melakukan pemetaan terhadap peluang pendapatan dari dinas-dinas penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
“Kami semalam itu rapat dengan dinas-dinas, memetakan mana saja yang bisa digenjot untuk meningkatkan PAD kita,” ujar Handi saat ditemui di Oudetrap Kota Lama Semarang, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, upaya meningkatkan PAD memerlukan inovasi karena setiap sektor pajak memiliki karakteristik yang berbeda.
“Sehingga kita coba pilah satu per satu. Saya rasa peluang itu cukup terbuka besar manakala kita lakukan mapping sejak awal, kemudian kita siapkan rencana untuk berbuat apa sehingga secara bersama nanti kita akan lakukan upaya meningkatkan PAD,” jelasnya.
Handi mengatakan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi pajak makanan dan minuman, hotel, hiburan, parkir, hingga tenaga listrik memiliki peluang besar untuk dioptimalkan melalui sistem digitalisasi.
Ia menilai penerapan digitalisasi dalam pengelolaan pajak tidak akan membebani masyarakat karena pajak yang dibayarkan nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah.
“PBJT ini tidak memberatkan masyarakat karena pajak itu uang titipan yang harus disetorkan ke kas daerah dan nantinya kembali lagi ke masyarakat melalui pembangunan,” katanya.
Menurut Handi, tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah memastikan seluruh pajak yang dibayarkan masyarakat dapat masuk ke kas daerah tanpa adanya kebocoran.
“Tugas Bapenda di sini nanti bagaimana memastikan uang yang dibayarkan masyarakat bisa sampai ke kas daerah tanpa ada kebocoran,” terangnya.
Selain sektor pajak, Pemerintah Kota Semarang juga berencana menerapkan sistem pembayaran non tunai atau cashless pada retribusi pasar dan pedagang kaki lima (PKL) yang dikelola Dinas Perdagangan.
“Rencana akan diterapkan pembayaran cashless dalam waktu dekat sehingga untuk meminimalisir kebocoran di pasar,” pungkasnya. ***
