Arsip Tag: Lurah Semarang

354 Pejabat Pemkot Semarang Dilantik, Agustina Tegaskan Jabatan Harus Bersih dari Praktik Uang

Lingkar.co — Sebanyak 354 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Aula Gedung Much Ikhsan Balaikota Semarang, Selasa (10/3/2026).

Pelantikan tersebut terdiri dari pejabat administrator dan pejabat pengawas yang akan mengisi sejumlah posisi strategis di tingkat organisasi perangkat daerah hingga wilayah kecamatan dan kelurahan.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar mampu melanjutkan kinerja pejabat sebelumnya sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih kurang.

Ia mengibaratkan tugas baru para pejabat tersebut seperti pelari estafet yang menerima tongkat dari pendahulunya.

“Mereka harus seperti seorang pelari yang menerima tongkat estafet dari pendahulunya. Harus mampu meneruskan keberhasilan, memperbaiki yang kurang, dan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan,” ujarnya.

Selain itu, Agustina juga menegaskan bahwa proses pengangkatan jabatan harus bersih dari praktik permintaan uang. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara yang dilantik tidak terlibat dalam praktik semacam itu.

“Saya sampaikan juga terkait isu adanya permintaan uang. Saya minta hal-hal seperti itu dihentikan karena tidak baik dan bisa berkorelasi dengan urusan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Joko Hartono, menjelaskan bahwa dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 51 orang merupakan pejabat administrator dan 303 orang pejabat pengawas.

Pejabat administrator tersebut antara lain mengisi jabatan camat, sekretaris kecamatan, kepala bidang, hingga sekretaris dinas. Sedangkan pejabat pengawas meliputi lurah, sekretaris kelurahan, serta kepala seksi di berbagai perangkat daerah.

Menurut Joko, pengisian jabatan ini sekaligus menutup sejumlah kekosongan jabatan, termasuk 55 posisi lurah yang sebelumnya kosong karena pensiun.

“Alhamdulillah hari ini sudah terisi semuanya. Harapannya setelah ini para pejabat bisa segera menjalankan tugas barunya, apalagi menjelang Lebaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh proses rotasi dan promosi jabatan tersebut telah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara sehingga dipastikan telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, proses penempatan pejabat juga menggunakan manajemen talenta yang menilai kinerja, potensi, integritas, serta perilaku pegawai secara komprehensif, termasuk melalui penilaian 360 derajat dari atasan, rekan kerja, hingga bawahan. (Adv)

Tiga Minggu ke Depan, Pemkot Semarang Fokus Isi 44 Kursi Lurah yang Kosong

Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menargetkan dalam waktu tiga minggu mendatang seluruh kekosongan jabatan lurah bisa terisi. Saat ini, terdapat 44 posisi lurah yang belum memiliki pejabat definitif sehingga untuk sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan bahwa kekosongan jabatan ini muncul akibat gelombang pensiun, ada ASN yang wafat, serta rendahnya minat pegawai untuk mengisi posisi lurah.

“Sudah kami rapatkan, dan yang mengejutkan memang jabatan lurah kurang diminati. Padahal posisi ini strategis karena langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat,” ujar Agustina, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, pengisian jabatan tidak bisa dilakukan sekaligus karena setiap mutasi akan memunculkan kekosongan baru. “Kalau satu orang dipindah, maka posisinya di tempat asal akan kosong lagi. Jadi proses ini harus kami atur seperti puzzle, satu per satu,” jelasnya.

Agustina memastikan, rotasi jabatan lurah akan dibarengi dengan pengisian lowongan di eselon lain. “Perkiraan kami sekitar tiga minggu ke depan sudah terisi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, menambahkan bahwa kekosongan jabatan lurah sebelumnya tidak bisa segera diisi karena adanya aturan pilkada. Regulasi melarang mutasi enam bulan sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah.

“Sekarang aturan itu sudah selesai, jadi kami siap tancap gas. Targetnya semua jabatan lurah bisa segera terisi,” kata Joko.

Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. “Biasanya sekretaris lurah merangkap sebagai Plt, sehingga masyarakat tetap terlayani meskipun belum ada lurah definitif,” tandasnya. ***