Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekolah Rakyat harus dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Untuk memenuhi target ini diperlukan terobosan dan strategi khusus.
Instruksi presiden di atas disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat kerja bersama tim formatur Sekolah Rakyat, Selasa (06/05/2025).
Didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul menekankan pentingnya optimalisasi titik lokasi sekolah rakyat dan jumlah rombongan belajar (rombel) sebagai strategi percepatan.
“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Gus Ipul.
Pada rapat tersebut, diputuskan intensifikasi rombel di titik-titik yang sudah siap, disertai perluasan jumlah lokasi baru yang memenuhi syarat “siap pakai”.
Dari 65 lokasi yang telah terverifikasi, diproyeksikan akan bertambah menjadi 100 lokasi hingga akhir kuartal ini. Jumlah tersebut memungkinkan capaian daya tampung sekitar 10.000 siswa.
“Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat misalnya, tergantung kapasitas bangunan,” ujar Salahudin Yahya, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
Strategi ini didukung oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa banyak bangunan di kabupaten/kota siap dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat tanpa memerlukan pembangunan baru. Dalam transisi ini, renovasi ringan dengan anggaran APBN menjadi opsi utama.
Baca Juga: Kemendikdasmen Usulkan PAUD Jadi Bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun
Menanggapi opsi ini, Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden tidak keberatan jika dana digunakan untuk renovasi, asal akuntabel dan efektif.
Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh menekankan pentingnya mengelola persepsi publik. “Kita perlu menyampaikan bahwa perluasan titik dan optimalisasi rombel adalah bentuk efisiensi, bukan pelemahan kualitas. Semua tetap dalam standar mutu,” katanya.
“Ini bukan sekadar ekspansi kuantitas. Ini adalah upaya kolektif untuk menghadirkan pendidikan rakyat yang terjangkau, bermutu, dan merata,” Wakil Mensos Agus Jabo menambahkan.
Sekolah Rakyat siap menjadi simbol pendidikan transformatif dengan menjangkau ribuan siswa sebelum akhir tahun 2025.
Pemerintah optimistis kombinasi antara efisiensi dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.
Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.
