Arsip Kategori: Pendidikan

Pendidikan

Berita, Pendidikan

Dua Buku ADP Tegaskan Peran Kaum Intelektual dalam Merespons Perubahan Sosial dan Keberagamaan Ditengah Disrupsi Digital

Lingkar.co – Asosiasi Dosen Pergerakan Indonesia (ADP) meluncurkan dua buku strategis berjudul Islam dan Transformasi Sosial, dan Islam Cinta, Kesetaraan dan Ekoteologi dalam rangkaian Seminar Nasional di Gedung Rektorat Lantai 4 Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, Sabtu (25/4/2025).

Ketua Umum ADP, Abdurrahman Mas’ud, mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional ADP yang berlangsung selama 24–26 April 2026.

“Selain sebagai forum akademik, peluncuran buku ini juga menegaskan peran kalangan dosen dan intelektual dalam merespons perubahan sosial dan keberagamaan di tengah disrupsi digital,” katanya.

Buku pertama, Islam Cinta, Kesetaraan dan Ekoteologi, menghadirkan gagasan tentang Islam sebagai agama kasih sayang (rahmah), yang menekankan moderasi beragama, kesetaraan gender, serta kesadaran ekologis.

Buku ini ditulis oleh Aksin Wijaya, Ali Muhtarom, Taufiqur Rohman, Teti Hadiati, Rufi’ah, Nur Rif’ah Hasaniy, Sulistyorini, Lailatuzz Zuhriyah, Achmad Bahrur Rozi, Ahmad Subakir, Ibnu Muchlis, Dawam Multazam, Jumaiyah, Marhumah, Fitriyani, Chotijah Fanaqi, Aly Masyhar, Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Eko Ernada, dan Ali Formen.

Sementara itu, buku kedua, Islam dan Transformasi Sosial: Percikan Pemikiran Para Intelektual Pergerakan Indonesia, mengulas peran Islam dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, termasuk dampak teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Buku ini ditulis oleh Abdurrahman Mas’ud, Eko Ernada, Ilman Nafia, Nazwa Ilmy, Aprilia Cantika, Rufi’ah, Jumaiyah, Muhammad Sirajudin Fikri, Sutantri, Ida Farida, Akhmad Taufiq, Muhamad Fathi Ilmy, Nahdiya Ilmy, M. Noor Harisudin, Syamsul Umam, dan Septi Gumiandari.

Abdurrahman Mas’ud menyebut kedua buku ini sebagai refleksi kolektif para intelektual muslim pergerakan dalam membaca ulang kondisi keberagamaan di Indonesia.

“Buku ini adalah percikan pemikiran para intelektual pergerakan yang berupaya menawarkan solusi atas berbagai persoalan sosial dan keagamaan di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, konflik bernuansa agama tidak bisa dipahami secara sederhana karena berkaitan erat dengan faktor politik, ekonomi, dan konstruksi sosial. Dalam kondisi tersebut, agama sering tampil dalam dua wajah sekaligus: sebagai sumber kedamaian dan potensi konflik.

Karena itu, ADP mendorong rekonstruksi pemahaman keagamaan yang transformatif. Gagasan Islam cinta yang diangkat dalam buku pertama, misalnya, diposisikan sebagai pendekatan untuk membangun kehidupan beragama yang damai, toleran, dan berkeadaban.

Sementara buku kedua menekankan pentingnya peran pendidikan, ijtihad, dan pendekatan multidisipliner dalam menjawab tantangan zaman.

Selain seminar dan peluncuran buku, rangkaian kegiatan ADP juga diisi dengan diskusi akademik, perumusan rekomendasi, serta agenda organisasi menuju Musyawarah Nasional.

Hal ini menegaskan bahwa kegiatan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi diarahkan pada langkah konkret dalam penguatan peran intelektual di ruang publik.

Melalui peluncuran ini, ADP berharap kedua buku tersebut dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam memahami Islam secara lebih moderat, humanis, dan relevan dengan tantangan era digital. (*)

Berita, Infrastruktur, Pendidikan

Pemkab Pati Pastikan SDN Mencon 01 Segera Dibangun Kembali

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memastikan bangunan SD Negeri Mencon 01 di Kecamatan Pucakwangi yang roboh akan segera dibangun kembali. Kepastian itu disampaikan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra usai meninjau langsung lokasi bersama Dinas Pendidikan, Sabtu (25/4/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah percepatan agar proses penanganan segera berjalan dan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan guna memastikan pembangunan dapat dilakukan sesuai prosedur.

“Alhamdulillah minggu sebelumnya kami sudah ke Jakarta, dan tanggal 5 nanti sudah ada verifikasi. Minggu setelah itu sudah bisa dilaksanakan pembangunan,” ujar Chandra.

Selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas belajar siswa tetap difasilitasi. Pemerintah desa setempat turut berperan dengan menyediakan lokasi sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Selama pembangunan, anak-anak difasilitasi oleh Pak Petinggi Mencon. Untuk kelas 1 sampai kelas 5, bulan Mei nanti sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pendopo beliau,” jelasnya.

Chandra juga meminta dukungan dari pihak sekolah dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu.

“Mohon dukungannya dari kepala sekolah dan semua pihak, agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik, diawasi, dan menghasilkan bangunan yang bagus,” tuturnya.

Usai meninjau SD Negeri Mencon 01, Chandra melanjutkan kunjungan ke SMP Negeri 2 Pucakwangi. Sekolah tersebut direncanakan akan direvitalisasi menyusul kondisi bangunan yang mulai mengalami kerusakan. (*)

Lifestyle, Pendidikan

Peluang Besar Seni Budaya, Spartavbud Siap Jadi Jembatan Pemasaran Seniman

Lingkar.co – Yayasan Dewi Sartika (YDS) Semarang kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) keempat dalam rangkaian program Dana Indonesiana Kementerian Kebudayaan RI Tahun 2025. Kegiatan ini melibatkan pelaku seni, budayawan, akademisi, hingga praktisi media guna memperkuat pengembangan platform digital Spartavbud.

Ketua pelaksana kegiatan, Yanuar Aris Budiarto, menyampaikan bahwa sejak FGD pertama digelar, kehadiran platform Spartavbud mendapat respons positif dari kalangan seniman dan budayawan di Kota Semarang.

Menurutnya, platform ini dirancang sebagai jembatan pemasaran karya seni dan budaya, sehingga para pelaku kreatif dapat lebih mudah mempromosikan sekaligus menjual produk mereka.

“Platform SPARTAVBUD ini dinilai memiliki ‘nyawa’ dan semangat pemberdayaan yang berpotensi memperkuat ekosistem seni dan budaya,” ujarnya dalam kegiatan yang digelar di Gedung Business Learning Center (BLC) Unwahas Semarang, Kamis (23/4/2026).

Pada FGD kali ini, pembahasan difokuskan pada strategi penguatan promosi dan distribusi konten secara masif sebelum aplikasi benar-benar dikembangkan.

“Nah, pada FGD kali ini kami fokus pada topik ‘Strategi Pasukan Iklan & Distribusi Konten Massal SPARTAVBUD’, kami berharap sebelum aplikasi ini didevelop, sudah ada masukan dari para budayawan dan masyarakat yang akan jadi penggunanya,” jelas Yanuar Aris Budiarto.

Dosen Seni Rupa UPGRIS sekaligus Ketua AECI Satya Nirmana Foundation Semarang, Singgih Adhi Prasetyo, menilai sektor seni rupa memiliki potensi ekonomi besar yang belum tergarap maksimal.

“Peluangnya besar, termasuk untuk pola kerja freelance. Saya yakin platform SPARTAVbud ini mampu memberdayakan pelaku seni budaya dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Spartavbud berpotensi menarik minat mahasiswa karena konsepnya membuka peluang penghasilan tambahan.

“Kepentingan pelaku seni budaya adalah dibantu promosi, dan kepentingan masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, adalah butuh penghasilan tambahan. Maka konsep ini langkah jitu,” katanya.

Sementara itu, Direktur Gambang Semarang Art Company, Tri Subekso, menilai Spartavbud memiliki keunggulan dibanding platform lain karena membawa idealisme pemberdayaan komunitas.

“Spartavbud ini punya idealisme, punya ‘nyawa’ untuk memfasilitasi teman-teman komunitas,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya proses kurasi yang ketat agar kualitas karya tetap terjaga, mengingat beragamnya karakter pelaku seni dan kebutuhan pasar.

FGD ini juga menghadirkan praktisi seni visual seperti Rofikin serta perwakilan komunitas Wayang On The Street, Krisna Phiyastika.

Dari kalangan media, turut hadir Hery Priyono dan Prasetyo Widodo yang memberikan perspektif terkait promosi dan pemasaran karya seni.

Prasetyo menilai, tantangan terbesar bukan lagi pada kesadaran seniman terhadap branding, melainkan pada kemampuan menjual karya.

“Brand awareness seniman sudah cukup, tapi bagaimana menjual karya itu yang masih lemah. Narasi produk harus dibangun agar memikat konsumen,” paparnya.

Hal senada disampaikan Hery Priyono yang menilai Kota Semarang tidak kekurangan seniman maupun event budaya berkualitas, namun masih lemah dalam aspek pemasaran.

“Aplikasi seperti Spartavbud ini bisa jadi batu loncatan para pelaku seni dan budaya untuk memperkenalkan dan menjual karyanya,” ungkapnya.

Ia bahkan menyebut militansi seniman Semarang tetap tinggi meski tantangan besar terus dihadapi.

“Seniman Semarang itu ‘gila’. Sudah tahu Semarang itu kuburan seni, tapi tetap nekat berkesenian,” ujarnya.

Melalui forum ini, Spartavbud diharapkan tidak hanya menjadi platform digital, tetapi juga solusi nyata untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya secara lebih terstruktur, berkelanjutan, serta mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku kreatif. ***

Berita, Pendidikan

7.921 Siswa SD di Rembang Ikuti TKA

Lingkar.co – Sebanyak 7.921 siswa sekolah dasar (SD/MI/sederajat) di Kabupaten Rembang mengikuti pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dimulai sejak 20 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 374 sekolah dan berlangsung tertib tanpa kendala berarti.

Pelaksanaan TKA menjadi bagian dari evaluasi pembelajaran yang bertujuan mengukur kemampuan akademik siswa. Berbeda dengan Ujian Nasional sebelumnya, hasil TKA tidak menentukan kelulusan, melainkan digunakan sebagai pemetaan capaian belajar.

Kepala Seksi Peserta Didik, Penilaian, dan Kurikulum SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Rembang, Shofiyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA berjalan lancar dengan sistem pembagian sesi.

“Tidak seperti ujian nasional. TKA ini gabungan dari asesmen sebelumnya dengan sistem TKA itu sendiri,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, setiap siswa mengikuti ujian selama dua hari dalam satu sesi. Sesi pertama digelar pada 20–21 April, disusul sesi kedua pada 22–23 April. Selanjutnya, sesi ketiga dijadwalkan pada 27–28 April dan sesi keempat pada 29–30 April.

Sistem bergiliran diterapkan agar pelaksanaan ujian tetap kondusif. Sementara itu, kegiatan tidak dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu.

Dalam hal penilaian, hasil TKA tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan kategori capaian seperti cukup, lumayan, dan baik. Setiap peserta nantinya akan memperoleh sertifikat sebagai gambaran kemampuan akademik mereka.

“Hasil ini digunakan untuk mendukung rapor pendidikan sekolah serta menjadi salah satu pertimbangan pada jalur prestasi saat melanjutkan pendidikan,” jelasnya.

Selama pelaksanaan, peserta diwajibkan mematuhi aturan, termasuk larangan mendokumentasikan atau menyebarkan soal ujian. Jika terjadi kendala teknis, siswa diminta segera melapor kepada pengawas atau proktor.

Durasi pelaksanaan dalam satu sesi berkisar antara satu hingga satu setengah jam. Hingga hari ketiga, siswa dinilai sudah cukup terbiasa dengan pola ujian yang diterapkan.

“Anak-anak sudah pernah mengerjakan model seperti ini saat kelas lima, jadi tidak terlalu kaget,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Sukseskan TKA, Pemkab Kediri Minta Semua Dampingi Peserta Didik

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Kediri meminta agar semua pihak mendampingi belajar peserta didik. Sebab, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang sekolah dasar akan dilaksanakan pada 20-30 April 2026.

Meski hasil TKA tidak menjadi syarat yang menentukan kelulusan siswa. Pun demikian, TKA ini penting untuk mengukur capaian akademik siswa.dan akan menjadi salah satu komponen untuk masuk sekolah jenjang berikutnya, melalui jalur prestasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin menyampaikan, Bupati Hanindhito Himawan Pramana sangat konsen terhadap pendidikan anak dan memberi perhatian untuk kesuksesan pelaksanaan TKA.

Untuk kesuksesan pelaksanaan TKA, Muhsin meminta tiap satuan pendidikan mulai dari kepala sekolah, guru, pengawas, dan petugas teknis untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

“Tak lupa bagi orang tua kami juga mengimbau agar selalu memotivasi anak dan berikan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar,” pesannya, Senin (20/4/2026).

Diterangkan Muhsin, TKA ini berbasis komputer, dan tiap peserta akan mengikuti ujian inti selama dua hari yakni Matematika dan Bahasa Indonesia. Jadwal pelaksanaan TKA dibagi menjadi empat gelombang menyesuaikan dengan sarana prasarana yang dimiliki sekolah.

Gelombang 1 dilaksanakan pada 20-21 April, gelombang 2 pada 22-23 April, gelombang 3 pada 27-28 April dan gelombang ke-4 pada 29-30 April.

Adapun, hasil TKA nantinya akan diumumkan 24-26 Mei. Setiap peserta yang mengikuti ujian ini mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknasmen).

“Untuk melanjutkan ke jenjang menengah (SMP) melalui jalur prestasi, nilai TKA memiliki bobot 70 persen, dan 30 persen dari nilai rapor,” terangnya.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari jenjang SD ke SMP sendiri dibagi dalam empat jalur. Yakni, jalur domisili dengan kuota minimal 40 persen, prestasi minimal 25 persen, afirmasi minimal 20 persen dan mutasi maksimal 5 persen.

“Mas Bup (Bupati Hanindhito) mengharapkan semua anak dapat melanjutkan sekolah, jangan sampai ada anak di Kabupaten Kediri tidak sekolah. Untuk itu kami mengimbau pelaksanaan SPMB nantinya dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi,” pungkasnya. (*)

Berita, Nasional, Pendidikan

Jadwal Pencairan PIP 2026 SD, SMP, SMA: Ini Tahapan dan Cara Cek Penerima

Lingkar.co – Banyak siswa dan orang tua menanyakan kapan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 mulai dicairkan. Informasi jadwal ini penting agar dana bisa dimanfaatkan tepat waktu untuk kebutuhan sekolah.

PIP merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan mencegah anak usia sekolah putus pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Pada 2026, cakupan penerima diperluas untuk jenjang SD hingga SMA/SMK.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran dana PIP dilakukan secara bertahap dalam tiga termin, mengacu pada Persesjen Kemdikbudristek Nomor 14 Tahun 2022. Berikut rinciannya:

Termin 1 (Februari – April)
Dana diberikan kepada siswa pemegang KIP yang terdaftar dalam DTKS.

Termin 2 (Mei – September)
Penyaluran berdasarkan usulan dinas pendidikan, pemangku kepentingan, serta aktivasi SK nominasi.

Termin 3 (Oktober – Desember)
Tahap akhir mencakup penerima KIP (DTKS), usulan dinas, dan hasil aktivasi SK nominasi.

Saat ini telah memasuki April, sehingga pencairan masih berada pada Termin 1, terutama untuk siswa SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah terdaftar sebagai penerima.

Kriteria Penerima PIP 2026

Penerima PIP merupakan peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu, di antaranya:

  • Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  • Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin
  • Yatim/piatu atau tinggal di panti sosial
  • Berpotensi putus sekolah atau kembali bersekolah
  • Terdampak bencana atau konflik
  • Penyandang disabilitas
  • Memiliki orang tua/wali berstatus narapidana

Selain itu, penerima juga bisa berasal dari usulan dinas pendidikan daerah.

Nominal Bantuan PIP 2026

Besaran bantuan berbeda tiap jenjang:

  • SD/SDLB/Paket A: Rp450.000/tahun (Rp225.000 untuk siswa baru/kelas akhir)
  • SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000/tahun (Rp375.000 untuk siswa baru/kelas akhir)
  • SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1.800.000/tahun (Rp900.000 untuk siswa baru/kelas akhir)

Nominal disesuaikan dengan masa penerimaan dalam satu tahun anggaran.

Cara Cek Penerima PIP 2026

Siswa atau orang tua dapat mengecek status penerima secara online melalui situs resmi:

  1. Kunjungi situs PIP Kemendikdasmen
  2. Pilih menu “Cari Penerima PIP”
  3. Masukkan NISN (10 digit)
  4. Masukkan NIK (16 digit)
  5. Isi kode verifikasi
  6. Klik “Cek Penerima PIP”
  7. Status akan muncul otomatis

Dengan sistem pencairan bertahap, penting untuk rutin mengecek status agar tidak ketinggalan informasi pencairan bantuan.

Penulis: Putri Septina

Berita, Pendidikan, Politik

Harlah 66 Tahun PMII Semakin Dewasa, Saatnya Bicara Kontribusi Bagi Pembangunan

Lingkar.co – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (Ika) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Fathan Subchi menegaskan, sudah saatnya bicara kontribusi bagi pembangunan di usia 66 tahun PMII.

“Hari ini kita Harlah yang ke-66, kalau kita bicara usia PMII sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat. Saat ini kita harus bicara tentang kontribusi kita, peran kita, partisipasi kita dalam pembangunan,” tegasnya.

Senior PMII yang kini menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) ini menegaskan hal itu saat Halal Bihalal dan Resepsi Hari Lahir (Harlah) ke-66 PMII di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, kegiatan yang berlangsung pada sore ini merupakan forum untuk menyatukan potensi baik kader maupun alumni.

“Tentu ini adalah forum konsolidasi berbagai kekuatan, guyup, sinergi, kolaborasi,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta kepada seluruh kader PMII untuk mendengarkan arahan Gubernur Jateng untuk menegaskan tekat membantu pemerintah dalam menekan dan mengentaskan kemiskinan di Jateng.

Menurut Fathan, PMII telah memiliki kekuatan di birokrasi maupun di dunia akademis bisa dimaksimalkan untuk mempertegas peran PMII dalam pembangunan, dalam mengentaskan kemiskinan.

Mantan anggota DPR RI ini lantas memaparkan terbentuknya Ika PMII hingga di Papua, hampir merata di seluruh Indonesia.

“Bagaimana Ika PMII ini menjadi medan pengabdian yang luar biasa,” tuturnya.

Ia bilang, para alumni sudah banyak yang duduk di lembaga eksekutif, dan legislatif,

“Bupati yang kita tulis itu ada sekitar 40 sampai 60 orang,” sebutnya.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, lanjutnya, butuh inovasi-inovasi generasi muda Nahdlatul Ulama, PMII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, Ketua PW Ika PMII Jawa Tengah, Prof. Dr. Musahadi menekankan pentingnya bersinergi dengan pemerintah, terlebih Gubernur Jateng saat ini juga alumni PMII.

“Sehingga kita patut mendukung agar program-program pembangunan di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terpenting, kata dia, adanya PMII dan Ika PMII di setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Semua pengurus cabang di kabupaten/kota saya harap bisa mengonsolidasi diri dengan sebaik-baiknya,” pesannya. (*)

Berita, Ekonomi, Pendidikan

Stop Pungutan Sekolah, Pemkab Pati Arahkan Wisata Siswa ke Lokal

Lingkar.co – Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan larangan pungutan di sekolah negeri serta mendorong kegiatan wisata siswa difokuskan ke destinasi lokal. Kebijakan itu disampaikan saat Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati 2026 di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2026).

Ia menyebut, langkah tersebut bertujuan meringankan beban orang tua sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Pati, lanjutnya, telah menerbitkan edaran resmi yang melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri, termasuk yang dilakukan melalui komite atau pihak lain yang tidak sesuai aturan.

“Kami sudah sosialisasikan, tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri dengan alasan apa pun. Edaran juga sudah kami keluarkan,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan wisata siswa diarahkan tetap di dalam daerah. Kebijakan ini diharapkan memberi dampak langsung bagi pelaku UMKM lokal.

“Wisata siswa cukup di dalam daerah agar ekonomi lokal bergerak dan UMKM ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Risma juga menyoroti sektor infrastruktur yang masih memerlukan penataan, terutama terkait berbagai kendala teknis dan administratif.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan layanan, salah satunya dengan menambah jam operasional puskesmas.

“Puskesmas tidak hanya melayani pagi hari, tetapi juga sore, supaya pelayanan lebih merata,” tambahnya. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Pendidikan

Soroti Ketimpangan Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta, Muhammadiyah Minta Regulasi Jangan ‘Bunuh’ PTS

Lingkar.co – Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti ketimpangan yang terjadi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Oleh karena itu, Muhammadiyah meminta jangan sampai regulasi yang tidak berkeadilan membunuh PTS di Indonesia.

Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Rabu (15/4/2026).

Bambang menyebut terdapat kenaikan mahasiswa di Indonesia. Akan tetapi kenaikan jumlah mahasiswa itu hanya dirasakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sementara PTS semakin turun.

“Seharusnya ke arah sana (naik) semua, namun agak landai. Tapi ini secara absolut menurun, ini memang ada masalah. Maka kalau tidak segera kita pecahkan akan terus jadi masalah,” ungkap Bambang di hadapan Komisi X DPR RI.

Ia mengakui jumlah mahasiswa aktif secara nasional dari 2020 hingga 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jumlah mahasiswa PTN mengalami kenaikan signifikan pada 2025 menjadi 4,5 juta, padahal pada 2022 hanya berjumlah 2,9 juta.

Berbanding terbalik, PTS yang seharusnya jumlah mahasiswanya ikut naik pada tahun-tahun yang sama justru mengalami penurunan. Misalnya dari 4,8 juta pada 2023, menjadi 4,3 juta pada 2025.

“Kemudian yang saya tangkap adanya nuansa atau keinginan untuk membunuh atau mematikan PTS kecil. Industri kita ini 90 persen lebih itu UMKM, itu yang bisa melayani itu PTS kecil,” katanya.

Ia menegaskan, PTS juga berkontribusi dalam melahirkan sumber daya untuk pembangunan ekonomi Indonesia berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk UMKM yang berada di kawasan PTS juga perlu perhatian.

Bambang menjelaskan maksud dari nuansa ingin ‘membunuh’ PTS kecil, di antaranya adalah dengan menetapkan peraturan jumlah kuota mahasiswa perguruan yang bisa dibina harus memiliki minimal 300 mahasiswa.

Ia menilai peraturan tersebut menyebabkan kampus yang jumlah mahasiswanya di bawah itu tidak masuk pembinaan.

“Sehingga jumlah kampus yang mahasiswanya tidak lebih dari 300 tidak berhak mengakses dana negara. Mestinya itu seratus pun boleh kan?,” kata Bambang.

Menurutnya biaya terjangkau yang ditawarkan oleh PTS di daerah-daerah ini menjadi pembuka kesempatan berkembang bagi UMKM. Sebab sarjana yang dihasilkan mematok harga yang tidak mahal, sehingga cocok untuk pelaku UMKM.

“Jadi PTS kecil itu sangat penting, karena menghasilkan sarjana yang akan melayani industri-industri kita UMKM,” ungkapnya.

Dia memandang jika ruang kerja di sektor UMKM diserahkan kepada anak-anak yang berasal dari PTN besar. Mereka akan berharap akan digaji tinggi, padahal UMKM belum tentu mampu untuk menggaji mereka karena terjadi mismatch.

“Untuk menolong industri UMKM kita itu, peran PTS kecil sangat penting. Oleh sebab itu mohon izin tolong diperbaiki ini,” imbuhnya.

Selain akses dana program pembinaan PTS, Bambang juga meminta supaya kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) lebih berkeadilan. Sebab kuota beasiswa KIP di PTS sangat terbatas.

Perubahan Pemendikbudristek 48 Tahun 2022

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Majelis Dikitilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Ahmad Muttaqin meminta adanya perubahan regulasi, khususnya Pemendikbudristek 48 Tahun 2022 tentang Seleksi PTN.

Dalam regulasi tersebut, PTNBH menurutnya seperti Pukat Harimau yang mengeruk seluruh calon mahasiswa. Sehingga PTS terdampak, dengan jumlah mahasiswa barunya yang terus mengalami penurunan.

Meski sudah ada perubahan dengan Permendiktisaintek 3 Tahun 2026 tentang PMB PT, akan tetapi masih ada peluang bagi PTN untuk mengeruk mahasiswa sebab ada kuota lewat jalur mandiri.

“Maka kami termasuk yang setuju kalau seandainya tadi dari teman-teman APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) dan lain-lain, sampai kepada jalur mandiri dibuang saja,” katanya.

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk membangun regulasi yang berkeadilan bagi PTS. Dengan itu diharapkan PTS dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas agar tetap kompetitif.

Sementara, PTNBH didorong pada peningkatan mutu menjadi World Class University (WCU) dengan membatasi jumlah mahasiswa S1, untuk fokus pada master dan doktor.

Di sisi lain, Pemerintah memberi mandat kepada PTS untuk peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, dan bagi PTS yang unggul diberi tugas untuk juga pada peningkatan mutu menjadi WCU.

“Kebijakan PMB antara PTN dan PTS yang berkeadilan ini saya kira akan menjadi kunci tercapainya target SDG’s perguruan tinggi di Indonesia,” tutupnya. (*)

Berita, Pendidikan

PJJ di Kampus Diterapkan Terbatas, Kualitas Pembelajaran Jadi Sorotan

Lingkar.co – Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah perguruan tinggi sebagai upaya efisiensi energi menuai beragam tanggapan. Meski dinilai adaptif terhadap kebutuhan zaman, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pembelajaran.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa PJJ hanya diterapkan pada mata kuliah tertentu yang bersifat teoritis.

”Tapi tetap kita menyerahkan kepada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi, prodi-prodi akan melihat mana yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan secara online. Tetapi, sekali lagi tidak mengurangi capaian pembelajaran, tidak mengurangi kualitas, dan seterusnya,” tutur Brian.

Ia menekankan bahwa mata kuliah praktik tetap harus dilakukan secara langsung agar kompetensi mahasiswa tidak menurun.

Meski demikian, sejumlah akademisi menilai pembelajaran tatap muka tetap memiliki keunggulan tersendiri. Dosen Universitas Gadjah Mada Agustinus Subarsono menyatakan dirinya lebih mendorong pembelajaran dilakukan secara langsung.

”Saya cenderung mendorong menggunakan luring (tatap muka) karena guru dan dosen memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berimprovisasi dalam menjelaskan berbagai pengetahuan dan fenomena. Pembelajaran luring juga dimaksudkan tidak terjadi learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses pembelajaran,” ujar Subarsono.

Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan ini. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.

Kepala LLDikti Wilayah III Henri Tambunan menegaskan bahwa pihaknya dapat meminta perguruan tinggi kembali ke pembelajaran tatap muka jika ditemukan ketidaksesuaian.

”Imbauan penyesuaian kegiatan akademik ini berlaku hingga adanya perubahan himbauan dan/atau kebijakan dari Kemendiktisaintek,” kata Hendri.

Dengan berbagai penyesuaian ini, implementasi PJJ di perguruan tinggi dinilai sebagai langkah adaptif di tengah tuntutan efisiensi. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan kualitas interaksi pembelajaran.

Penulis : Putri Septina