Semua tulisan dari Galuh Sekar Kinanthi

Berita, Highlight

TPA Darupono Kendal Overload, Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Jadi Solusi

Lingkar.co – Masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Darupono saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overload, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret dalam penanganan dan pengelolaan sampah.

Dalam upaya mencari solusi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menggelar serasehan pengelolaan sampah berbasis kelurahan dan desa, yang dihadiri berbagai narasumber dari kalangan akademisi, perwakilan kementerian, hingga penggerak bank sampah.

Peserta serasehan meliputi para kepala desa, pengelola BUMDes, serta camat se-Kabupaten Kendal. Diharapkan dari kegiatan ini, setiap desa atau kecamatan nantinya mampu mengelola sampah secara mandiri.

Dengan demikian, tidak semua sampah harus dibuang ke TPA Darupono, melainkan bisa ditangani di tingkat lokal untuk mengurangi volume sampah secara signifikan.

Sulistyo Agung Prabowo, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa desa sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam pengelolaan sampah.

Namun, hal itu harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dari pemerintah daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Baca Juga: Menko Polkam Pastikan Dana Masyarakat Aman Meski Rekening Diblokir PPATK

“Kewenangan anggaran itu sudah ada di desa, tinggal payung hukum dari pemkab yang perlu disiapkan agar pengelolaan sampah bisa berjalan legal dan berkelanjutan,” jelas Sulistyo. (Rabu 30/7/2025)

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Aris Irwanto, menegaskan bahwa serasehan ini menjadi momentum penting untuk menguatkan kolaborasi pengelolaan sampah antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Aris berharap desa-desa di Kendal dapat memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangun sistem pengelolaan sampah mandiri.

“Jika setiap desa bisa mandiri kelola sampahnya, beban TPA akan berkurang drastis. Ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga bagian dari membangun budaya peduli lingkungan,” kata Aris.

Inovasi juga dilakukan oleh komunitas seperti Sekolah Sampah Nusantara. Pengelolanya, Siti Nuraini, menyebut bahwa edukasi masyarakat dimulai dari lingkungan kampus.

Pihaknya telah membagikan drop box ke kampus-kampus di Kendal dan Batang untuk menampung botol plastik.

“Satu botol bekas air mineral bisa dihargai lima puluh rupiah per biji. Dengan begitu, masyarakat terutama mahasiswa mulai sadar bahwa sampah punya nilai ekonomi,” ungkap Siti.

Program ini akan terus dikembangkan ke lingkungan rumah tangga, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah bisa meningkat secara menyeluruh.

Pendidikan

Sumedang Jadi Percontohan Nasional Sekolah Rakyat dan Penguatan Karakter Anak

Lingkar.co – Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan kiprahnya sebagai daerah yang adaptif, responsif, dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan, yaitu menjadi percontohan nasional sekolah rakyat dan penguatan karakter anak.

“Alhamdulillah, hari ini berkumpul untuk menyelaraskan langkah, terutama menindaklanjuti permintaan Gubernur agar Sumedang menjadi pilot project pelatihan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi anak-anak yang dikategorikan ‘khusus’—bukan bermasalah,” ujar Sekda Tuti Ruswati, Kamis (8/5/2025).

Sekda Tuti Ruswati menegaskan,rakor bulanan kali ini menjadi momentum penting karena memuat berbagai mandat strategis dari Pemprov Jawa Barat yang harus segera ditindaklanjuti. 

Program ini dimulai Jumat  (9/5/2025) di Markas Kodim 0610/Sumedang yang akan dihadiri Gubernur Dedi Mulyadi, dengan melibatkan 40 siswa SMP dari berbagai latar belakang mulai dari binaan Polres, anak dari rumah aman, hingga siswa yang didaftarkan secara mandiri oleh orang tuanya.

Uniknya, program ini juga melibatkan orang tua dalam sesi parenting, sebagai upaya holistik membangun generasi unggul.

Pemkab Sumedang juga tengah mempersiapkan lima lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lokasi yang diusulkan meliputi Jatigede, Tomo, Pamulihan, dan Tanjungsari, dengan target mencakup minimal 3.000 anak per titik. 

“Kalau SPPG hanya di kota, maka anak-anak di Jatigede tidak akan terjangkau. Ini soal pemerataan, soal masa depan,” tegas Tuti.

Baca Juga: Sumedang Jadi Rujukan, Dua Kabupaten Kalimantan Pelajari Sistem SPBE

Selain itu, Sumedang juga bakal menjadi prioritas nasional untuk pendirian Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Kementerian Sosial yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin.

Percobaan dimulai Juni 2025 dengan 6 rombongan belajar: 2 SMP dan 4 SMA, yang akan berlokasi sementara di Balai Latihan Kerja.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal dan karakter generasi muda. 

“Kami harus kuat secara PAD. Tanpa itu, program sebagus apapun tidak bisa jalan. Apalagi sekarang era efisiensi,” ujarnya.

Ia mencontohkan urgensi penguatan layanan KB untuk mencegah pernikahan dini yang rentan menyebabkan kemiskinan struktural dan perceraian dini. Fajar juga menyoroti pentingnya shock therapy dalam persoalan lingkungan dan kebersihan, terutama soal sampah liar.

“Siapa yang buang sampah sembarangan, langsung dibina. Kalau perlu, pasang CCTV di titik-titik rawan,” katanya.

Selain itu, ia mempertegas kembali pentingnya program Koperasi Merah Putih sebagai solusi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Dengan dukungan penuh terhadap legalitas, akta notaris, dan pengawasan ketat, koperasi ini diharapkan mampu menekan keberadaan bank emok dan tengkulak. 

“Potensi desa harus diangkat. Kalau ada ide ekonomi, langsung kirimkan RAB-nya. Kita bantu. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Rakor diakhiri dengan pembahasan langkah cepat penanganan bencana longsor di Cisarua, yang kini telah dikaji oleh BNPB dan dinyatakan tidak layak huni.

Pemerintah daerah kini sedang mencari lokasi relokasi dan mendesain hunian sementara (huntara) bekerja sama dengan Dinas Perkimtan. 

Berita

Dedi Mulyadi Dorong Pembangunan Infrastruktur Publik di Perdesaan

Lingkar.co – Pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan di Jawa Barat menjadi hal penting dalam mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

Dalam rakor tersebut hadir Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu juga hadir Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa/Lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa/kelurahan, Gubernur Dedi Mulyadi berharap dapat menghadirkan solusi bagi masyarakat dalam merealisasikan peningkatan kesehatan, penanganan sampah yang lebih baik hingga ketahanan pangan.

“Kita membuat komitmen-komitmen, melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat,” sebut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Jabar-Jateng Optimalkan Pembangunan di Daerah Perbatasan

Menurutnya, wilayah perdesaan menjadi titik sentral di Jawa Barat. Maka dari itu, infrastruktur penunjang untuk melayani warga harus segera diperbaiki.

“Ada infrastruktur peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, pencegahan ibu hamil meninggal ketika melahirkan, dan pencegahan balita meninggal karena proses sedang dilahirkan. Kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, dan sekolah rakyat,” paparnya.

Ia berharap melalui kolaborasi kolektif antara pemerintah pusat dan daerah bisa mengintegrasikan pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga.

“Itu yang menjadi sesuatu hari ini, terintegrasi antara pemerintah pusat sampai tingkat RT,” pungkas KDM.

Infrastruktur, Pelayanan

Jabar-Jateng Optimalkan Pembangunan di Daerah Perbatasan

Lingkar.co – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Provinsi Jawa Tengah sepakat dalam pengembangan potensi dan peningkatan layanan publik di daerah perbatasan.

Secara garis besar sejumlah prioritas pembangunan daerah perbatasan Jabar-Jateng antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tak kalah penting sektor pekerjaan umum.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman mengungkap bahwa salah satu kunci kemajuan daerah perbatasan adalah konektivitas. Keterhubungan kedua belah pihak dalam berbagai sektor pembangunan harus dapat berjalan lancar dan optimal.

Menurutnya, Pemdaprov Jabar sesuai dengan arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bertekad agar kemajuan Jawa Barat dapat dimulai dari daerah perbatasan.

“Pak Gubernur menginginkan daerah perbatasan itu menjadi daerah yang paling maju,” ungkap Herman Suryatman saat menghadiri Musrenbang Daerah Perbatasan Jabar -Jateng Tahun 2025 di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata; Kota Cirebon, Kamis (8/5/2025).

Dengan kata lain daerah perbatasan sebagai gerbang masuk dan keluar Provinsi Jabar harus menjadi etalase yang merepresentasikan kemajuan. Adapun semua kemajuan dalam pembangunan adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan target pembangunan yang ditetapkan, Pemdaprov Jabar akan menyelesaikan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan hingga tahun 2026, termasuk untuk daerah perbatasan. 

Baca Juga: Musrenbang Jawa Barat 2025 “Menyongsong Jawa Barat Istimewa dengan Percepatan Transformasi Layanan Dasar”

Menurut Herman, konektivitas yang baik akan mempermudah arus barang maupun jasa. Sebaliknya, jika konektivitas buruk, maka aktivitas ekonomi akan terhambat.

“Ke depan di daerah perbatasan, salah satu ciri jalannya harus leucir mulus, bukan cuma jalan, kita akan bangun gapura-gapura selamat datang yang baik,” tutur Herman.

“Mudah-mudahan itu jadi sugesti yang mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya, ujungnya kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.


Memanfaatkan BIJB Kertajati

Tak kalah penting, Herman mengajak Pemda Provinsi Jateng untuk bersama Jabar mmanfaatlan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Dengan lokasi strategis, tak jauh dari perbatasan Jabar-Jateng, Bandara Kertajati siap memfasilitasi berbagai aktivitas penerbangan baik barang ataupun orang.

“Eksportir Jateng jangan sungkan manfaatkan Kertajati. Kami juga ada Pelabuhan Patimban, mari kita saling memanfaatkan konektivitas yang ada,” katanya.

Di sektor perdagangan, Herman juga ingin kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, dimana dengan komoditas unggulan masing-masing bisa saling memenuhi kebutuhan dengan adil dan seimbang.

Herman juga turut menyinggung soal tenaga kerja agar angkatan kerja Jabar- Jateng mempunyai kesempatan kerja yang sama dan fair. Dengan begitu angka pengangguran baik di Jabar maupun di Jateng dapat sama-sama ditekan.

“Hubungan kerja sama ini harus seimbang dan adil. Itu hanya bisa kalau kedua belah pihak bersama bekerja keras,” ucap Herman.

Hubungan tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu SDM perlu dipersiapkan, infrastruktur diperbaiki, termasuk unsur-unsur manajemen lainnya dalam pembangunan daerah.

“Sehingga Musrenbang ini harus menjadi alat mengakselerasi pembangunan daerah, termasuk daerah perbatasan Jabar-Jateng,” ujar Herman.

Baca Juga: Jawa Barat Raih Peringkat Kedua Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Infrastruktur memadai

Senada dengan Herman, Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi menyebut bahwa daerah perbatasan di seluruh wilayah Jawa Barat harus memiliki kapasitas infrastruktur yang memadai.

“Selain itu, kualitas layanan kesehatan, pendidikan juga harus lebih baik,” tuturnya.

“Jadi kalau konsep yang beliau (Gubernur Jawa Barat) sampaikan adalah bagaimana pembangunan itu mulai dari perbatasan, terlebih dahulu secara circle. Kemudian langsung menuju ke tengah,” kata Dedi.

Ini didesain agar seluruh wilayah Jawa Barat bisa terselesaikan permasalahan-permasalahan pembangunannya mulai dari wilayah perbatasan.

Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo sepakat turut meningkatkan potensi dan juga layanan publik di daerah perbatasan mulai dari urusan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Pihaknya pun siap bersinergi demi pembangunan yang berkemajuan.

Highlight, Pendidikan

Jangkau Lebih Banyak Keluarga Miskin, Daya Tampung Sekolah Rakyat Akan Ditambah

Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekolah Rakyat harus dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Untuk memenuhi target ini diperlukan terobosan dan strategi khusus.

Instruksi presiden di atas disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat kerja bersama tim formatur Sekolah Rakyat, Selasa (06/05/2025).

Didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul menekankan pentingnya optimalisasi titik lokasi sekolah rakyat dan jumlah rombongan belajar (rombel) sebagai strategi percepatan.

“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Gus Ipul.

Pada rapat tersebut, diputuskan intensifikasi rombel di titik-titik yang sudah siap, disertai perluasan jumlah lokasi baru yang memenuhi syarat “siap pakai”.

Dari 65 lokasi yang telah terverifikasi, diproyeksikan akan bertambah menjadi 100 lokasi hingga akhir kuartal ini. Jumlah tersebut memungkinkan capaian daya tampung sekitar  10.000 siswa.

“Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat misalnya, tergantung kapasitas bangunan,” ujar Salahudin Yahya, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.

Strategi ini didukung oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa banyak bangunan di kabupaten/kota siap dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat tanpa memerlukan pembangunan baru. Dalam transisi ini, renovasi ringan dengan anggaran APBN menjadi opsi utama.

Baca Juga: Kemendikdasmen Usulkan PAUD Jadi Bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun

Menanggapi opsi ini, Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden tidak keberatan jika dana digunakan untuk renovasi, asal akuntabel dan efektif.

Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh menekankan pentingnya mengelola persepsi publik. “Kita perlu menyampaikan bahwa perluasan titik dan optimalisasi rombel adalah bentuk efisiensi, bukan pelemahan kualitas. Semua tetap dalam standar mutu,” katanya.

“Ini bukan sekadar ekspansi kuantitas. Ini adalah upaya kolektif untuk menghadirkan pendidikan rakyat yang terjangkau, bermutu, dan merata,” Wakil Mensos Agus Jabo menambahkan.

Sekolah Rakyat siap menjadi simbol pendidikan transformatif dengan menjangkau ribuan siswa sebelum akhir tahun 2025.

Pemerintah optimistis kombinasi antara efisiensi dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.

Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.

Ekonomi

Pemko Banda Aceh Tampilkan Produk Unggulan UMKM di Indonesia City Expo Surabaya

Lingkar.co – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) secara aktif ambil bagian dalam ajang Indonesia City Expo 2025 yang digelar di Grand City Convention Hall Surabaya.

Pameran berskala nasional ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), yang berlangsung dari 6 hingga 10 Mei 2025.

Dalam kesempatan ini, Pemko Banda Aceh memboyong sejumlah produk unggulan hasil karya UMKM lokal.

Mulai dari ija krong, parfum khas Aceh, kasab (kain tradisional), tas bermotif etnik Aceh, kopi Aceh, gemstone, sepatu rajut, freshcare, bumbu masakan khas Aceh, hingga berbagai kerajinan tangan bernilai seni tinggi lainnya, semuanya ditampilkan dengan kebanggaan dan kualitas terbaik.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang hadir langsung di Surabaya, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memajukan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

“Produk-produk UMKM Banda Aceh memiliki kualitas dan daya saing yang luar biasa. Kami ingin memastikan bahwa karya-karya lokal ini dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Inilah bentuk nyata komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota Illiza.

Baca Juga: Atasi Stunting, Pemko Banda Aceh Jalin Kolaborasi Strategis dengan KAHP Korea Selatan

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta seluruh wali kota peserta APEKSI yang telah mengunjungi stan Banda Aceh dan turut membeli sejumlah produk unggulan.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme pengunjung yang tinggi. Stan Banda Aceh yang terletak di lantai 1 Grand City Convention Hall ramai dipadati pengunjung sejak hari pertama.

Produk yang paling menarik perhatian dan laris manis adalah bubuk kopi Aceh yang memang dikenal memiliki aroma khas dan cita rasa kelas dunia.

Partisipasi ini menjadi langkah strategis Pemko Banda Aceh dalam mempromosikan potensi daerah dan memperluas jejaring pasar bagi pelaku UMKM.

Pemerintah berharap melalui ajang seperti ini, produk lokal Banda Aceh dapat menembus pasar yang lebih luas dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi daerah

Highlight, Kesehatan, Sosial

Wujudkan Semarang Bersih, Agustina Wali kota Semarang Luncurkan Program Zero Waste

Lingkar.co – Menguatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan Semarang bersih, Agustina, Wali kota Semarang meluncurkan program Zero Waste berbasis masyarakat yang bertujuan mendorong gerakan pilah olah sampah dari sumber pada Sabtu (3/5/2025).

Hutan Kota Krobokan menjadi lokasi yang dipilih sebagai lokasi percontohan karena letaknya strategis dan komunitasnya aktif.

“Seperti kata pepatah: Bumi bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Supaya saat kita sudah tidak ada di bumi ini (meninggal) anak cucu kita masih bisa menikmati bumi sama seperti kita. Jadi kalau bumi itu rusak berarti kita yang merusak karena kita menerima dalam keadaan baik,” ungkap Agustina.

‘Satukan Langkah Selamatkan Bumi’ menjadi tema yang diusung dalam Program Zero Waste Hutan Kota Krobokan Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini juga sejalan dengan salah satu program prioritas 100 hari Wali Kota Semarang yaitu Semarang Bersih.

“Kalau kita mau merubah sebuah budaya (menerapkan zero waste) maka tidak bisa dilakukan serta merta tetapi harus sedikit demi sedikit. Pola perilaku penanganan sampah dimulai dari titik yang paling kecil yaitu saya (diri sendiri), baru keluarga dan seterusnya,” kata Agustina.

Peluncuran program zero waste ini mendapat tanggapan antusias dari warga Kelurahan Krobokan. Warga merasa senang atas penunjukan Hutan Kota Krobokan sebagai lokasi percontohan.

Selain edukasi pilah sampah, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman bibit pohon dan penyaluran bantuan CSR dari berbagai perusahaan.

Baca Juga: Jubir KPK: UU Baru BUMN Larang Tangkap Direksi dan Komisaris yang Korupsi

“Kami minta hutan kota ini dijaga dengan penanaman supaya hutan kota ini menjadi suatu berkah. Boleh dibuat (venue) kegiatan, dan harus, tapi dirawat bersama-sama jangan mengandalkan tenaga dari pemerintah kota karena ternyata secara anggaran itu sulit. Bersama-sama kita selesaikan, kita bersihkan hutan kota di Kelurahan Krobokan ini,” terang Agustina.

Adapun bantuan CSR yang disalurkan antara lain 2 unit becak sampah dari Hotel Grand Edge, 25 unit tong sampah pilah dua dari United Tractors, 50 unit tong sampah portable dari PT Bumi Palapa, 10 unit tong sampah portable dari PT Hino Cemaco, dan penyerahan masing-masing 2 unit dropbox B3 dari 8 perusahaan lainnya (seperti PT Arah Environmental Indonesia, PT Wastec International, dll).

“Terima kasih khususnya kepada Ibu wali kota Semarang yang sudah mendukung kegiatan zero waste di Kelurahan Krobokan dengan menanam pohon dan bantuan CSR, baik itu becak sampah maupun pengadaan tempat-tempat sampah sehingga membuat warga Krobogan menjadi semangat untuk mewujudkan zero waste ini,” ujar Wardoyo, Ketua LPMK Kelurahan Krobokan.

Sementara itu, Ketua RT 12 Kelurahan Kaborokan Tutus Irawan menjelaskan bahwa warganya kini telah me-manage sampah dari rumah masing-masing, sehingga jumlah sampah yang dibuang semakin siperkecil atau lebih sedikit.

“Jadi di tempat pembuangan tidak (cepat) meluap-luap. Semoga Ibu wali kota terus mendukung program zero waste ini,” pungkas Tutus.

Pemerintahan

Musrenbang Jawa Barat 2025 “Menyongsong Jawa Barat Istimewa dengan Percepatan Transformasi Layanan Dasar”

Lingkar.co – Tahun 2026 menjadi fase penting pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat , yang disusun melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 menjadi dokumen operasional untuk mempercepat misi Gubernur dan Wakil Gubernur Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan mewujudkan ‘Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata’.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kegiatan ini digelar di Gedung Negara Cirebon, Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, Rabu (7/5/2025).

Musrenbang kali ini mengusung tema ‘Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar’ yang sejalan dengan visi ‘Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata’.

Tema tersebut menggambarkan tekad Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, baik di wilayah perdesaan (lembur) maupun perkotaan.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Kampus Sediakan Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pentingnya keterlibatan semua pihak lintas sektor demi mewujudkan komitmen pembangunan Jawa Barat menuju kondisi masyarakat yang subur, makmur, tenteram, dan tertata (Gemah Ripah Repeh Rapih).

Proses penyusunan RPJMD 2025–2029 dibangun dengan prinsip keterpaduan melalui tahapan Gerbang Pancaniti: Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, dan Niti Sajati.

Strategi ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara pembangunan pusat dan daerah, sekaligus dapat mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan capaian pembangunan daerah.

Musrenbang Provinsi Jawa Barat menjadi forum strategis untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan dengan memberikan saran dan masukan melalui tautan https://bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025 , sebagai bentuk nyata dari keterbukaan informasi publik dan transparansi tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil Musrenbang sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.

Highlight, Pendidikan

Pemerintah Dorong Kampus Sediakan Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Lingkar.co – Wali Kota Bogor, Jawa Barat Dedie A. Rachim mendorong perguruan tinggi yang ada di Kota Bogor untuk memberikan peluang bagi para calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa kuliah melalui beasiswa.

Hal tersebut diungkapkan Dedie Rachim saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaksanakan pertemuan dengan para rektor se-Kota Bogor di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (6/5/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan merancang program peningkatan lama sekolah hingga perguruan tinggi. Acara tersebut juga untuk mempromosikan keberadaan perguruan tinggi di Kota Bogor agar dapat menjadi pilihan bagi para calon mahasiswa.

Dedie Rachim menuturkan, Pemkot Bogor bersama para rektor sedang merancang pola ataupun skema pembiayaan salah satunya beasiswa bagi calon mahasiswa kurang mampu melalui program orang tua asuh dari berbagai industri.

“Jangan sampai ketika sudah mendapatkan kesempatan kuliah, mereka tidak lulus karena kendala ekonomi,” ujarnya.

Dedie Rachim mengatakan, saat ini lulusan SMA di Kota Bogor yang melanjutkan ke perguruan tinggi baru mencapai 31,5 persen.

Artinya, masih ada anak-anak di Kota Bogor yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi. Padahal, Kota Bogor memiliki satu perguruan tinggi negeri dan 14 perguruan tinggi swasta yang bisa menjadi pilihan.

Baca Juga: Kemendikdasmen Usulkan PAUD Jadi Bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun

Sementara itu, terkait promosi perguruan tinggi di Kota Bogor, Dedie Rachim menyampaikan bahwa Kota Bogor sebagai kota yang indah dan sejuk memiliki sarana dan prasarana pendidikan perguruan tinggi yang memadai.

Ia pun berharap para orang tua di luar Kota Bogor dapat memberikan izin kepada calon mahasiswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Kota Bogor.

Rektor Universitas Ibn Khaldun Prof. Mujahidin menyampaikan, para rektor bersama Pemkot Bogor akan melakukan pendataan terlebih dahulu untuk mengetahui dasar dan latar belakang para lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Kalau karena ketidakmampuan ekonomi, kami akan carikan beasiswanya sehingga mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, bersama Pemkot Bogor, para rektor juga akan mempromosikan keberadaan seluruh perguruan tinggi di Kota Bogor.

“Dari hasil diskusi ini akan berlanjut dengan pertemuan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Kemudian akan kami bentuk polanya dan setelah itu akan ada pencanangan ajakan ‘ayo kuliah di Kota Bogor’,” ujarnya.

Ia berharap, langkah awal dalam merancang program ini dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi Kota Bogor serta pendidikan di Indonesia. 

Pelayanan

TP PKK Kendal Gaet Gen Z, Wajah Baru dalam Struktur Pengurusan

Lingkar.co – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Niken Larasati menjelaskan, ada beberapa program yang menjadi prioritas program TP PKK selama periode lima tahun kedepan.

Hal ini ia sampaikan usai dikukuhkan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari sebagai Ketua TP PKK Kendal, di Gedung DPRD Paripurna Kendal, Rabu (7/5/2025).

ACARA: Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari kukuhkan kepengurusan TP PKK Kendal baru di Gedung DPRD Paripurna Kendal, Rabu (7/5/2025). (Foto: Istimewa)

Beberapa program tersebut yaitu, Pandu Cinta (Pelayanan Terpadu Untuk Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak), Kader Perak (Kader Paralegal PKK Penggerak Rumah Kecamatan), Rabu Pon (Gerakan Ibu Menanam Pohon), Kikih (Keluarga Indonseia Bebas Kemiskinan Ekstrim), Peling (Spesialis Anak Keliling).

Niken menyebut, selain program diatas juga ada program PKK Sigap (Sadar, Siaga dan Tanggap Bencana). Dimana TP PKK Kendal menggandeng generasi Z dalam susunan pengurusannya saat ini, termasuk putri Bupati Kendal, Nattaya.

“Di periode ini banyak gen Z yang masuk di PKK. Kami berharap dengan masuknya gen Z ini PKK bisa mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga PKK tidak lagi disebut sebagai organisasinya ibu-ibu sepuh. Tetapi PKK juga bisa melahirkan, mewujudkan program-program yang berkaitan dengan generasi muda, serta bisa mengikuti perkembangan zaman,” ujar Niken Larasati.

Niken yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kendal menyebut tantangan pembangunan keluarga semakin kompleks, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan ekonomi keluarga, dan permasalahan sosial yang tentunya memerlukan perhatian dan aksi nyata dari seluruh kader PKK.

Baca Juga: Jubir KPK: UU Baru BUMN Larang Tangkap Direksi dan Komisaris yang Korupsi

“Walaupun kita berangkat dari latar belakang berbeda, tetapi disini kita menjadi satu keluarga untuk menyamakan visi dan persepsi kita bahwa kita siap siaga sebagai mitra pemerintah daerah untuk membantu menjalankan program dan visi misi Bupati Kendal lima tahun kedepan,” imbuhnya.

Istri Wabup Kendal ini berkomitmen, bahwa pihaknya akan bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi salah satu prioritas Pemkab Kendal.

“Kita sudah bekerjasama dengan bank sampah. Jadi kita akan mengajak para kades PKK hingga tingkat desa untuk menyampaikan informasi, mensosialisasikan kepada maayarakat untuk kita lebih peduli kepada lingkungan kita,” tandasnya.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan PKK harus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar program-programnya selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.

“Salah satu program yang sejalan dengan TP PKK adalah percepatan penurunan stunting. Kita berharap dengan keterlibatan yang aktif dari PKK dapat bisa menurinlan angka stunting di Kendal. Dan generasi yang dilahirkan dapat tumbuh sehat dan berkualitas,” ujar Bupati Tika

Ia juga berharap pengurus TP PKK yang baru saja dilantik dapat bersinergi dalam membantu menyukseskan program-program pemerintah daerah.

“Apalagi Mbak Niken ini kan sudah teruji. InsyaAllah dibawah kepemimpinan Mbak Niken ini PKK Kendal lebih baik dan maju. Apa lagi Mbak Niken juga anggota DPRD Kendal. PKK adalah mitra strategis, dan banyak program-program dari OPD yang selaras dengan PKK,” ungkap Bupati Tika.