Lingkar.co – Seratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Pati mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jumat (7/1/2025). Kedatangan mereka disambut oleh anggota Komisi A dan Komisi D DPRD Pati.
Koordinator Guru Tidak Tetap (GTT) Pati, Diana Sukarwati menyampaikan bahwa yang datang ke gedung DPRD ini adalah guru yang kebetulan tidak lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1. Pihaknya menuntut pemerintah memberikan kejelasan, mengingat para guru sudah mengabdi cukup lama.
“Kita intinya menuntut kesejahteraan. Karena kita mengajarnya sudah lama. Harapannya pemerintah dapat mempriotaskan dari pengabdiannya,” katanya kepada awak media.
Salah satu guru, Sinta menambahkan bahwa dirinya bersama guru lainnya tidak lolos PPPK karena formasi yang dibuka tidak mencukupi dengan kebutuhan di lapangan.
“Nggak lolos karena formasinya kurang. Yang dibuka kan 500, guru kelas 300-an, sisanya guru mapel. Jadi kita nggak kebagian formasi, meski pun kenyataannya sekolah kita kekurangan guru,” ujarnya.
Dirinya pun berharap meskipun tidak lolos PPPK, pemerintah dapat memberikan kejelasan terkait statusnya, juga kesejahteraannya.
“UMR Pati kan sekitar Rp 2.300.000.
Harapan kami jika memang daerah belum mampu memberikan UMR itu tadi, paling tidak bisa mensejahterakan kita semua di paruh waktu,” harapnya.
Saat ditanya soal gaji, ia selama ini hanya mendapatkan Rp 300 ribu per bulan. Kemudian, ditambah mendapat bantuan kesejahteraan sebesar Rp 500 ribu.
“Jadi total Rp 800 ribu, tapi biasanya dapat yang lain-lain. Kayak kalau ngajar ekstra kita dapat tambahan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso menyampaikan bahwa setelah ini pihaknya akan menanyakan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memperjelas status para guru yang tidak lolos PPPK ini.
“Besok sama-sama tanyakan ke BKN, karena semuanya diputuskan oleh pusat,” katanya.
“Mereka nggak lulus PPPK, tetapi kenyataannya kalau masuk Dapodik sekolah membutuhkan. Kita berharap ada kompensasi yang layak terhadap teman-teman guru,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap ke depan ada standar. Termasuk standar gaji guru, dan juga standar data guru. Sehingga, katanya, sekolah tidak mudah menerima guru baru, harus satu pintu.
“(Soal gaji guru) Itu nanti kita pertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan juga kepantasan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Miftah
