Dinilai Banyak Masalah, GP Ansor Kudus Dukung Pj Bupati Wujudkan Good Governance dan Good Goverment

Lingkar.co – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kudus mendukung langkah Pj Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie dalam mewujudkan Good Governance dan Good Goverment.

Ketua PC GP Ansor Kudus Arif Mustain mengungkapkan, selama ini roda pemerintahan di Kabupaten Kudus tidaklah sebagus lukisan yang disuguhkan. Temuan LHP BPK, kasus pengisian perangkat desa, kasus KONI, kasus PDAM, Kasus Umroh, kasus insentif nakes, katanya, menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya ada yang tidak beres di dalam Pemerintahan Kabupaten Kudus.

Pihaknya pun menilai Pj Bupati Kudus saat ini malah menjadi tukang cuci piring atas kotor dan semrawutnya pemerintahan sebelumnya.

“Jadi persoalan yang ada pada tahun ini adalah sisa dari masalah kemarin. Itu pun Pj harus menyelesaikan dengan SDM yang sudah ada dan anggaran yang juga sudah terploting di 2023,” ujarnya di sela-sela Pelantikan PC GP Ansor Kudus di Auditorium IAIN Kudus Lt.3, Sabtu (29/6/2024).

Ia juga mengatakan bahwa langkah Pj Bupati Kudus saat ini sudah benar. Menurutnya, ikhtiyar mewujudkan Good Governance dan Good Goverment dengan melakukan penyegaran lewat selter dan uji kompetensi akan membuka peluang semua ASN yang ada untuk menjabat sesuai kompetensinya.

“Bersih-bersih ini pun tanpa mahar, tanpa transport dam embel-embel apapun. Sudah menjadi rahasia umum jika muncul isu pengisian dan rotasi jabatan pasti akan diidentikkan dengan transaksi jual beli,” katanya.

Namun, dirinya yakin Pj Bupati Kudus ini akan clean and clear. Ansor Kudus siap untuk mengamati dan mengawasi proses yang berjalan.

Di sisi lain, pihaknya juga merasa heran jika ada statement yang mempertanyakan usaha yang dilakukan oleh Pj Bupati Kudus tersebut. Bahwa memang kenyataannya ada jabatan yang kosong lama sudah seharusnya segera diisi untuk memaksimalkan pelayanan publik.

“Jika kosong kasihan kasihan masyarakat” imbunya.

Ia juga menilai kritik terhadap langkah Pj Bupati Kudus yang terjadi ini menjadi pertanyaan besar bagi Ansor Kudus. Apalagi apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Kudus tidak melanggar aturan yang ada.

“Apakah ini ketakutan semata dari kontestan Pilkada yang terlanjur menjanjikan kue jabatan kepada orang-orang tertentu atau transaksional politik dalam Pilkada,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap Pemerintahan Kabupaten Kudus dapat bersih dari birokrat yang nakal.

“Sehingga ke depan birokrat-birokrat yang ada benar-benar maksimal dan profesional dalam bekerja melayani masyarakat,” harapnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam