Lingkar.co – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri kepada para kepala daerah yang diusung oleh partainya untuk tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah dapat dimaknai sebagai pernyataan untuk cenderung melangkah ke arah oposisi.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti melansir dari Antara.
“Jika dalam 100 hari masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,” katanya, Jumat (21/2/2025).
Menurut Ray, langkah ini tidak hanya sekedar disebabkan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristanto oleh KPK, namun Megawati menilai Prabowo sudah seperti mengumumkan perpisahan pemerintah dengan PDIP.
Pasalnya, pada sat acara Rakernas Gerindra, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.
“Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahannya lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP,” katanya.
Baca Juga: Batal Ikut Retret, Agustin Pilih Ikut Intruksi Pimpinan PDIP
Sebelumnya, Megawati menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan (retreat) yang digelar pda 21-28 Februari 2024 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Hal ini terlampir dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang telah ditanda tangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada hari Kami, (20/2/2025).
Isi dalam surat tersebut mengatakab, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.
