JAKARTA,Lingkar.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa digitalisasi desa sudah masuk pada masanya, sehingga semua lini kehidupan sudah harus terkoneksi secara digital.
“Dinamika ini tidak bisa untuk terabaikan. Semua lini kehidupan sudah harus terkoneksi secara digital,” kata Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/4/2021).
Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa era digital memiliki sisi baik dan buruk, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus menggunakan teknologi digital dengan bijak dan tepat untuk menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, seperti penyebaran hoaks.
“Namun, dalam sisi pemerintahan, fakta digitalisasi sistem bisa menekan tindakan moral hazard pada tindak pidana korupsi,” tutur dia.
Dengan demikian, dalam hal tata kelola pemerintahan desa, para pemangku kepentingan yang terkait harus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya yang ada di desa. Adapun sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo pun sepakat dalam hal peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, pemanfaatan aplikasi yang semakin masif sebagai bagian dari digitalisasi pemerintahan desa, serta peningkatan kerja sama dalam tim dengan pendekatan pentahelix.
Selain itu, Yusharto juga mendukung peningkatan infrastruktur informasi dan teknologi (IT) hingga menjangkau seluruh desa, pemanfaatan data secara terintegrasi, perbaikan mekanisme kerja, serta koordinasi dari pemerintah kecamatan hingga pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri juga menyatakan secara resmi Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta sebagai balai yang bertaraf internasional. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan menekan tombol dalam layar yang disaksikan oleh semua peserta yang hadir baik luring maupun daring.
Adapun peserta yang hadir dalam acara tersebut adalah para duta besar Indonesia yang bertugas di 14 negara anggota Center on Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP). Organisasi tersebut beranggotakan 15 negara, yakni Afghanistan, Bangladesh, Fiji, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.
Penulis : Tito Isna Utama
Editor : Rezanda Akbar D.
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps