Singgung Izin Tambang, Ketum PBNU Tegaskan Semua Banom NU Harus Bersinergi, Harus di Atas Negara

Lingkar.co – Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H Yahya Cholil Staquf memberikan menegaskan agar di masa mendatang, semua badan otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) harus bersinergi. Katanya, NU harus mampu berdiri di atas kepentingannya dan menjadi ekosistem yang koheren dan saling tersambung antara satu dengan yang lain.

“Semua Banom harus bersinergi dan mutamasik dengan PBNU,” ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya

Ia menegaskan hal ini saat memberikan sambutan pengarahan acara pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah masa khidmat 2024-2029 yang berlangsung di Universitas Islam Agung (Unissula), Kota Semarang, Minggu (3/8/2024).

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan agenda strategis dan besar. “Sejak awal, kami di PBNU telah mencanangkan agenda strategis yang mencakup dua agenda besar yakni repositioning dan rekonsilidasi. Reposition artinya menata lagi kedudukan NU. NU harus berada di atas negara agar mampu berkontribusi dalam menata masyarakat. Ini matra yang pertama,” kata Gus Yahya.

Matra yang kedua berkaitan dengan melakukan konsolidasi lagi organisasi Nahdlatul Ulama. Gus Yahya mengatakan bahwa kita juga melakukan rekonsolidasi dengan melakukan tata kelola organisasi termasuk regulasi yang ada hingga metode atau model administrasi bahkan cara kerja.

“Pada awal Agustus ini, kami sudah meluncurkan platform digital untuk menata urusan berkaitan dengan NU. Platform ini kita sebut dengan Digdaya NU, digitalisasi data dan layanan NU,” paparnya.

Selain itu, sebagai bagian dari penataan organisasi adalah konsolidasi kaderisasi. Ini berkaitan dengan agenda kaderisasi hingga rencana strategis nasional Nahdlatul Ulama. “Berkaitan dengan organisasi, akan ada fungsi baru untuk Lakpesdam. Ini agar Lakpesdam seperti Bappenasnya NU. Kita sebut dengan Bapenu yakni Badan Perencanaan Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Yahya.

“Karena itu, perintah pertama saya kepada PWNU Jawa Tengah adalah menerjemahkan renstra nasional menjadi resntra provinsi dan dibreakdown menjadi renstra cabang atau kabupaten. “Ini harus koheren semua,” tandasnya..

Ia melanjutkan, matra ketiga adalah berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan. Sejalan dengan hal itu, dirinya juga menyinggung persoalan izin tambang bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas):yang sempat menuai pro-kontra.

“Kita butuh konsolidasi sumber daya ini untuk penguatan organisasi. Misalnya soal tambang adalah hasil rapat PBNU. Ini adalah rapat organisasi, bukan keinginan Yahya,” imbuhnya.

Gus Yahya juga menegaskan bahwa PBNU ke depan akan mengembangkan akademi kepemimpinan Nahdlatul Ulama. “Program ini berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia,” .

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat