Arsip Tag: Damkar Semarang

Pelayanan

Kisruh Hidran Semarang, Lemahnya Koordinasi Pengelolaan Aset Vital Disorot

Lingkar.co – Permasalahan hidran kebakaran di Kota Semarang kembali mencuat ke publik. Bukan sekadar soal hidran yang tertutup cor atau tidak berfungsi, persoalan ini menyoroti lemahnya koordinasi dan tata kelola pengelolaan aset vital lintas instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang akhirnya angkat bicara menyusul viralnya hidran di Jalan Majapahit, tepatnya di depan Polsek Pedurungan, yang tertutup cor akibat pekerjaan jalan. Selain itu, keluhan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang terkait banyaknya hidran yang tidak berfungsi turut menjadi sorotan serius.

Plt Direktur Teknik PDAM Tirta Moedal, Hariyadi, mengatakan hidran merupakan fasilitas strategis dalam penanganan kebakaran sehingga tidak boleh dikelola secara parsial. Ia mengakui bahwa pengelolaan hidran di Kota Semarang berada di bawah kewenangan lintas sektor.

“Hidran ini aset vital. Ke depan kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Damkar dan OPD terkait untuk mengevaluasi penataan dan penguatan infrastruktur hidran agar bisa berfungsi optimal,” ujar Hariyadi, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, PDAM memiliki peran pada pemasangan instalasi dan suplai air, sementara aset hidran juga berkaitan dengan instansi lain seperti Damkar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kondisi ini, menurutnya, menuntut koordinasi yang solid agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Hariyadi juga mengungkapkan hingga kini belum ada data terpadu terkait jumlah pasti hidran yang aktif maupun tidak berfungsi di Kota Semarang. Oleh karena itu, PDAM bersama Damkar dan OPD terkait akan melakukan inventarisasi ulang di lapangan.

“Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. Data harus valid, berapa jumlahnya, lokasinya di mana saja, dan kondisinya seperti apa. Ini penting agar informasi ke publik tidak simpang siur,” tegasnya.

Sementara itu, Damkar Kota Semarang sebelumnya menyampaikan bahwa dari total 79 titik hidran yang tercatat, hanya sekitar 10 unit yang berfungsi. Kondisi tersebut dinilai sangat memengaruhi kecepatan dan efektivitas pemadaman kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk.

Menurut Hariyadi, keberadaan hidran yang dekat dengan lokasi kejadian kebakaran sangat menentukan keberhasilan penanganan awal. Ia menegaskan, penyebab hidran tidak berfungsi pun harus ditelusuri secara menyeluruh, apakah disebabkan oleh aliran air, kerusakan aset, atau faktor teknis lainnya.

“Ini bukan soal saling menyalahkan, tapi bagaimana ke depan pengelolaan aset publik ini bisa lebih tertata, terdata, dan diawasi bersama,” tandasnya.

Kisruh hidran ini menjadi alarm penting bagi Pemkot Semarang untuk memperkuat koordinasi lintas OPD dalam pengelolaan aset keselamatan publik, agar tidak lagi menjadi persoalan berulang yang berisiko bagi keselamatan warga. ***

Pelayanan

Hanya 10 dari 79 Hidran Berfungsi, Damkar Semarang Minta Perhatian Serius

Lingkar.co – Kondisi sarana penunjang pemadaman kebakaran di Kota Semarang menjadi sorotan. Dari total 79 titik hidran yang tercatat, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang menyebut hanya 10 hidran yang masih berfungsi.

Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, keberadaan hidran sangat vital dalam mendukung kecepatan dan efektivitas pemadaman kebakaran.

“Dari 79 titik hidran yang terdata, sekitar 61 masih terlihat fisiknya, tetapi yang benar-benar berfungsi hanya 10 titik. Sementara sisanya, ada yang rusak dan ada pula yang sudah tidak terlihat keberadaannya,” kata Ade, Jumat (2/1/2025).

Ade menjelaskan, tim Damkar telah melakukan penelusuran terhadap hidran yang tidak terlihat hingga radius sekitar 20 meter. Namun, sejumlah titik tidak berhasil ditemukan karena diduga tertutup bangunan atau infrastruktur jalan.

“Beberapa warga menyebut hanya terlihat bagian atas hidran, bahkan ada yang sudah tertutup cor atau bangunan,” jelasnya.

Dengan luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,70 kilometer persegi, jumlah hidran yang tersedia dinilai jauh dari ideal. Kondisi ini membuat petugas Damkar harus bekerja lebih keras saat menangani kebakaran, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber air.

Ade menyebut, di sejumlah kecamatan seperti Gunungpati dan Mijen, bahkan tidak terdapat satu pun titik hidran. Ia mendorong agar aset pemerintah, seperti kantor kelurahan dan fasilitas publik, dilengkapi dengan tandon air sebagai alternatif sumber pemadaman.

“Kalau hidran tidak tersedia, setidaknya ada tandon air di aset-aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan saat darurat,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Ade mencontohkan Kota Surabaya yang telah beralih dari sistem hidran ke tandon air. Saat ini, Surabaya memiliki lebih dari 400 titik tandon air aktif dan dapat digunakan Damkar tanpa biaya.

“Di Surabaya, penggunaan air untuk pemadaman gratis. Itu hasil studi banding kami dan sudah kami sampaikan ke Wali Kota Semarang,” ungkapnya.

Damkar juga menyoroti temuan hidran yang tertutup cor di Jalan Majapahit, Kecamatan Pedurungan, pada akhir 2025 lalu. Menurut Ade, kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya perhatian terhadap fungsi hidran sebagai fasilitas vital keselamatan publik.

Sepanjang tahun 2025, Damkar Kota Semarang mencatat sebanyak 275 peristiwa kebakaran, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 341 kejadian. Meski demikian, keterbatasan sumber air dinilai tetap menjadi kendala serius di lapangan.

Ke depan, Damkar berencana mengundang pihak PDAM untuk melakukan sinkronisasi terkait keberadaan dan fungsi hidran di Kota Semarang.

“Kami akan duduk bersama PDAM. Mau tidak mau, Damkar tidak bisa bekerja optimal tanpa ketersediaan sumber air,” tandas Ade. ***

Pelayanan, Pemerintahan

Perkuat Respon Darurat, DKI Jakarta Serahkan Mobil Damkar ke Semarang

Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menerima hibah satu unit armada pemadam kebakaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai bentuk kolaborasi antar-daerah dalam penguatan penanganan kebakaran.

Penyerahan hibah dilakukan secara simbolis dalam acara penyaluran bantuan armada pemadam kebakaran di Jakarta, yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, Senin (29/12/2025).

“Atas nama Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta. Armada ini tentu sangat bermanfaat untuk mendukung kebutuhan layanan kebakaran di Kota Semarang,” ujar Agustina.

Pemprov DKI Jakarta menyalurkan total 14 unit mobil pemadam kebakaran ke sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut terdiri atas dua unit berkapasitas 10.000 liter, delapan unit berkapasitas 4.000 liter, serta empat unit berkapasitas 2.500 liter.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh armada yang dihibahkan telah melalui proses pemeriksaan teknis sehingga siap dioperasikan oleh daerah penerima. Bantuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar-pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran.

Selain hibah armada, Pemprov DKI Jakarta juga membuka kesempatan bagi personel pemadam kebakaran daerah, termasuk dari Kota Semarang, untuk mengikuti program pelatihan di Jakarta. Pengalaman petugas damkar DKI yang menangani kejadian kebakaran dengan tingkat kompleksitas tinggi dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah lain.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya terbuka bagi daerah yang ingin melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemadam kebakaran.

“Kami membuka ruang bagi daerah-daerah untuk belajar dan melakukan pelatihan di Jakarta. Pengalaman kami menghadapi kebakaran setiap hari bisa menjadi pembelajaran bersama,” kata Pramono.

Agustina menilai bantuan ini akan memperkuat respon cepat layanan pemadam kebakaran di Kota Semarang, terutama di kawasan padat penduduk. Ia berharap kerja sama antardaerah dapat terus berlanjut, tidak hanya pada bantuan sarana prasarana, tetapi juga peningkatan kompetensi personel.

“Kolaborasi ini kami harapkan berlanjut pada penguatan kapasitas SDM melalui program pelatihan bersama,” pungkasnya. ***