Arsip Tag: Gubernur Riau

Berita, Nasional, Pemerintahan

Kembalikan Fungsi Hutan Konservasi, Menhut Mulai Relokasi Warga Taman Nasional Tesso Nilo Riau

Lingkar.co – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mulai melakukan relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Upaya tersebut sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pemulihan ekosistem hutan konservasi.

“Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama pada masyarakat Desa Bagan Limau, bapak ibu adalah uswah hasanah menjadi contoh teladan, dimana dialog sebagai rekonsilisasi, sebagai upaya menjadi win win solution, kemenangan bersama. Atas kebesaran hati bapak ibu sekalian dapat terselesaikan,” ujar Menhut Raja Antoni di Desa Bagan Limau, Sabtu (20/12/2025).

Menhut menegaskan adanya pemindahan masyarakat dari wilayah Taman Nasional ini bukan sebagai bentuk permusuhan. Melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai.

“Ini bukan hari tanda permusuhan karena bapak ibu sekalian digusur dari Taman Nasional, tapi hari bahagia karena dengan cara damai, persuasif, dialog bersama bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum untuk mengelola kebun sawit baru di luar Taman Nasional Tesso Nilo. Saat ini masih dalam bentuk SK Hutan Kemasyarakatan karena awalnya relokasi PBPH HTI, supaya prosesnya cepat saya pakai Hkm,” ujar Menhut.

Kegiatan ini turut dihadiri Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam XIX Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kajati Riau Sutikno, serta Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

Sedikitnya, ada 228 kepala keluarga (KK) yang direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Relokasi ini menyasar wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, dengan target penataan kawasan seluas 2.569 hektare.

Sebagai lahan pengganti, pemerintah menyiapkan area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare.

Kelompok masyarakat penerima Surat Keputusan (SK) Hijau di kawasan eks PT PSJ adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera dengan jumlah 47 KK. Sementara di kawasan eks PTPN, penerima SK Hijau meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 KK dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 KK.

Menhut menyebut saat ini masyarakat diberikan SK Hutan Kemasyarakatan dibawah Kementerian Kehutanan. Nantinya dalam proses yang berjalan, masyarakat akan mendapatkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dibawah Kementerian ATR/BPN.

“Kita jadikan TORA, sehingga bapak ibu, punya sertifikat yang akan dipastikan pemberiannya oleh Wamen ATR/BPN,” tuturnya.

“Karena bapak ibu adalah teladan berharap pada masyarakat lain dapat mengikuti teladan dari desa ini. Ini adalah simbol rekonsiliasi, simbol kehadiran negara, tidak dengan kekerasan tapi mejadi kemenangan bersama. Taman Nasional kita jadi rumah yang aman dan nyaman bagi gajah Domang dan kawan-kawan, tapi pada saat yang sama masyarakat punya kepastian hukum,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

“Kalau secara simbolik ada pemusnahan sawit, bukan berarti ada permusuhan pada masyarakat, tapi kita kembalikan Taman Nasional pada fungsinya sebagai Taman Nasional konservasi ,” jelasnya

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kementerian Kehutanan mengalokasikan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, terdiri dari Mahoni 30 ribu batang, Trembesi 15 ribu batang, Sengon 15 ribu batang, Jengkol 9 ribu batang, dan Kaliandra 5 ribu batang. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Kolaborasi 4 Gubernur, Tingkatkan Efektifitas Tumbuh Kembangkan Ekonomi Daerah

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menandatangani kesepakatan bersama dengan Gubernur Riau Ansar Ahmad, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Kesepakatan tersebut terkait kolaborasi dan kerja sama berbagai bidang sesuai dengan best practices dan tipologi masing-masing daerah.

Menurut Ahmad Luthfi, kerja sama tersebut secara tidak langsung akan menjalin konektivitas antardaerah. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi di masing-masing potensi wilayah.

“Hari ini melakukan MoU kerja sama dalam segala hal. Jadi, seluruh para bupati/wali kota kita di 4 gubernur, kemudian seluruh OPD dan Kadin melakukan MoU dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan investasi, UMKM, ketahanan pangan, BUMD, dan lain sebagainya,” kata Ahmad Luthfi usai acara penandatanganan kesepakatan bersama dan capacity building kerja sama antar-Pemerintah Provinsi di Marriott Hotel Harbour Bayi, Batam, Sabtu, (14/6/2025).

“Ini juga akan menstabilkan terkait dengan investasi. Kalau kita mempunyai kerja sama akan mendukung terkait dengan pertumbuhan ekonom baru,” sambungnya.

Kerja sama antardaerah yang melibatkan empat provinsi secara langsung ini merupakan kali pertama. Ahmad Luthfi berharap ke depan dapat menjadi role model, tidak hanya dalam bentuk MoU tetapi harus menghasilkan sesuatu terkait perkuatan nilai. Juga bagaimana ke depan kerja sama tersebut dapat melibatkan seluruh provinsi sehingga menjadi lebih luas.

“Luar biasa. Kita berencana begitu karena tidak hanya 4 wilayah ya. Saya yakin wilayah lain, apabila itu terjadi, adanya konektivitas akan lebih baik dan ini baru pertama kita lakukan. Saya yakin kalau yang lain kita buka dengan cara bersama-sama akan timbul suatu kesepakatan yang lebih baik terkait dengan investasi wilayah kita,” jelasnya.

Disebutkan, potensi kerja sama dengan empat daerah tersebut per tahun sekitar Rp 600 miliar, dalam empat tahun sekitar Rp 2,1 triliun. Nilai itu hanya terkait empat bidang.

Namun lebih dari itu, potensi kerja sama juga dapat berkembang menjadi tujuh bidang dengan nilai mencapai sekitar Rp 7 triliun per tahun, meliputi bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, pertanian dan lerkebunan, ketahanan pangan, dan BUMD PT JTAB.

Menurut Ahmad Luthfi, Kepulauan Riau menjadi pintu masuk untuk ke pasar Singapura karena produk-produk termasuk UMKM-nya sudah memiliki trademark di sana.

“Tolong rapat yang tadi malam segera dilakukan eksplorasi kembali, di-review kembali, tidak usah menghadirkan para gubernurnya. Rekan-rekan sudah menjadi pabrik relationnya masing-masing provinsi,” ujarnya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, setiap daerah memiliki potensi masing-masing. Potensi itu yang akan dipadukan melalui kesepakatan bersama ini. Seluruh OPD telah melakukan pembahasan draf awal untuk realisasi kerja sama tersebut. Ini akan diperdalam lagi, tidak hanya memanfaatkan potensi yang masing-masing tetapi juga memanfaatkan pasar di luar daerah.

“Kita tidak boleh hanya bersifat bekerja dengan prinsip inworld looking tapi kita juga musti bekerja dengan prinsip outworld looking, memanfaatkan potensi-potensi di luar, terutama negara yang punya pasar besar yaitu Singapura,” katanya.

Ia menegaskan, kerja sama ini mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik karena digarap dengan serius. Kerja sama empat provinsi tersebut akan dinakhodai Gubernur Ahmad Luthfi.

“Gubernur Jawa Tengah akan menakhodai ini sampai nanti kita perluas dengan provinsi yang lain. Juga bagian usaha kita secara konsisten untuk mengimplementasikan astacita Presiden dan Wakil Presiden. Itu tugas kita semua dan komitmen kita semua. Jadikanlah tempat ini second home buat bapak-ibu sekalian,” jelasnya. (rf)