Arsip Kategori: Ekonomi

Berita Ekonomi

Berita, Ekonomi, Religi

Semangat Jalankan Ibadah Kurban, Harga Tinggi Tak Jadi Soal

Lingkar.co – Menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriyah, aktivitas jual beli hewan kurban di sejumlah daerah mulai menggeliat. Tingginya harga hewan saat ini nampaknya tidak jadi soal bagi umat Islam untuk berkurban.

Terbukti, Abas Komarudin,, penjual hewan kurban di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengaku mulai diserbu pembeli meski harga hewan kurban mengalami kenaikan.

Warga Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, ini mengungkapkan, peningkatan jumlah pembeli mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, dibandingkan tahun lalu, penjualan hewan mengalami sedikit penurunan akibat dampak penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sempat menyerang ternak.

“Untuk tahun ini memang ada penurunan pasokan dibanding tahun lalu, tapi harga justru naik sekitar 15 persen,” ujarnya saat ditemui wartawan, Sabtu (25/4/2025).

Abas menyebut, saat ini ia memiliki stok sekitar 50 ekor sapi dengan harga bervariasi, mulai dari Rp23 juta hingga Rp30 juta per ekor. Kenaikan harga tersebut, menurut dia, dipicu oleh terbatasnya pasokan sapi sehat di pasaran.

Ia juga memastikan seluruh sapi yang dijual dalam kondisi sehat dan dirawat secara alami, dengan pakan rumput tanpa campuran bahan tambahan seperti bekatul atau ampas tahu.

Selain berprofesi sebagai pedagang, Abas juga dikenal sebagai anggota DPRD Kendal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sementara itu, salah satu pembeli, Samiyo Puspito, warga Desa Brangsong yang juga panitia kurban Mushala Baitul Muslimin, mengaku membeli tiga ekor sapi dengan harga sekitar Rp26,5 juta per ekor.

“Sudah tiga kali kami beli di sini, dan sapinya selalu sehat,” kata Samiyo.

Ia menambahkan, setiap tahun mushala desanya rutin menyembelih antara tiga hingga enam ekor sapi serta beberapa kambing. Untuk meringankan biaya, pembelian sapi biasanya dilakukan secara patungan oleh tujuh orang.

Samiyo berharap, pada perayaan Idul Adha tahun ini semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam berkurban. Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi bagi masyarakat yang jarang mengonsumsi daging.

“Semoga tahun ini yang berqurban semakin banyak, sehingga lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” harapnya.

Dengan meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban ini, para pedagang berharap kondisi pasar akan terus membaik hingga puncak perayaan Idul Adha mendatang. (*)

Berita, Ekonomi, Highlight, Nasional

Heboh Uang Negara Tinggal Rp120 T, Menkeu: Masih Banyak

Lingkar.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis kabar yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp120 triliun. Ia memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam keadaan aman dan mencukupi untuk mendukung kebutuhan pemerintah.

“Nggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” ujar Menkeu Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, angka Rp120 triliun yang beredar tersebut sebenarnya merujuk pada sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di Bank Indonesia. Secara keseluruhan, total SAL pemerintah saat ini mencapai Rp420 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp300 triliun telah dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas perbankan. Langkah ini dilakukan guna mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan, sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional.

Penempatan dana tersebut dilakukan secara bertahap, diawali dengan Rp200 triliun, lalu ditambah Rp100 triliun. Tambahan itu diberikan menjelang periode Lebaran untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan likuiditas di masyarakat.

Meski demikian, Purbaya menegaskan dana yang ditempatkan tersebut bersifat fleksibel karena berbentuk deposito on call, sehingga dapat ditarik kembali sewaktu-waktu jika diperlukan pemerintah.

“Dulu biasanya ditaruh di BI, sekarang harusnya masuk ke ekonomi. Itu yang menunjang pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Tapi uangnya nggak habis, masih deposito saya. Itu langkah yang pintar (smart move) sebetulnya,” jelasnya.

Dari sisi kinerja fiskal, hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Kenaikan ini terutama didorong oleh penerimaan pajak yang meningkat 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja negara tumbuh 31,4 persen secara tahunan, dengan defisit APBN tetap terkendali di level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menegaskan APBN tetap dalam kondisi solid dan mampu berperan sebagai penyangga (shock absorber) di tengah ketidakpastian ekonomi global. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pertumbuhan Ekonomi Kendal Melesat 7,99 Persen, Tertinggi di Jawa Tengah 2025

Lingkar.co – Kabupaten Kendal mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah sepanjang 2025, yakni 7,99 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata keberhasilan transformasi ekonomi daerah yang ditopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal sebagai program prioritas nasional.

KEK Kendal kini menjadi episentrum pertumbuhan baru, mendorong industrialisasi berbasis manufaktur yang menyumbang 42,03 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor ini tidak hanya dominan, tapi juga tumbuh melampaui rata-rata PDRB, jauh meninggalkan pertanian (17,27 persen) dan perdagangan (12,04 persen).

“Industri manufaktur kini ‘berlari kencang’, menggerakkan ekonomi secara masif dan berkelanjutan,” tegas Kepala BPS Kendal, Ade Sandi, Kamis (23/4/2026)

Akselerasi ini didorong investasi deras melalui KEK. Realisasi investasi mencapai Rp14,21 triliun pada 2024, melonjak menjadi Rp15,86 triliun di 2025—terbesar di Jawa Tengah dua tahun berturut-turut.

Dampaknya merembet luas: sektor konstruksi tumbuh 17,60 persen, akomodasi 11,86 persen, dan industri pengolahan solid 8,92 persen, menciptakan efek berganda (multiplier effect).

Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melonjak 20,35 persen dengan kontribusi 30,18 persen, sementara konsumsi rumah tangga tetap penopang utama (54,49 persen) dan konsumsi pemerintah moderat 3,63 persen. Capaian ini dihitung berdasarkan PDRB harga konstan, dirilis BPS secara triwulanan dan tahunan.

Pernyataan Ade Sandi disampaikan saat Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan bincang santai potret ekonomi bersama media di BPS Kendal, Rabu (22/4). Hadir Kadis Kominfo Kendal Ardhi Prasetiyo, Ketua Forwaken Wahyudi, dan Pimpinan BSI Weleri Kendal Dian.

Diskusi membahas kaitan pertumbuhan dengan penurunan kemiskinan, dampak KEK bagi masyarakat, serta peran industri padat karya.

“KEK bukan hanya kawasan industri, tapi pusat pertumbuhan baru yang transformasi ekonomi daerah,” ujar Ade Sandi.

Ia mendorong media tingkatkan literasi dPerkuat Kolaborasi, Kemenperin Ciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatifata agar angka jadi informasi publik yang mudah dicerna. Semua pihak sepakat kolaborasi BPS, pemerintah, dan media kunci pembangunan berbasis data. Kegiatan ditutup doorprize, foto bersama, dan pesan: “Dari berita jadi makna, dari data jadi gerakan.”

Penulis: Yoedhi W

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pemkab Magelang Wajibkan Seluruh ASN Belanja di Warung Tetangga

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Magelang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berbelanja di warung tetangga. Langkah tersebut ditempuh untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mendongkrak usaha kecil dan mikro melalui program Belonjo Warung Tonggo.

Tak main-main, sebagian tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN akan dialihkan ke dompet digital, yang hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di warung-warung kecil yang telah terverifikasi.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UKM Kabupaten Magelang, Edi Wasono menjelaskan, program ini dirancang sebagai solusi konkret menghadapi lesunya ekonomi masyarakat serta tekanan dari maraknya ritel modern.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan uang berputar di masyarakat bawah, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Saat ini, program masih dalam tahap uji coba di tiga wilayah, yakni Desa Deyangan, Kelurahan Sawitan, dan Kelurahan Mendut. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena berada di sekitar kompleks kantor Pemkab Magelang, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

Dalam skemanya, sebagian Tunjangan ASN akan dialihkan sebagian ke dompet digital dengan estimasi antara Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan dalam bentuk saldo digital. Saldo tersebut hanya bisa digunakan melalui sistem pembayaran QRIS di warung-warung yang memenuhi kriteria.

“Warung yang terlibat benar-benar kami seleksi. Pemiliknya harus masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, bukan minimarket atau usaha besar,” tegas Edi.

Menariknya, ASN juga akan dilibatkan secara aktif dengan mendata 3 hingga 5 warung di sekitar tempat tinggal atau lingkungan kerja mereka. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat keterlibatan sosial.

Kabar ini pun disambut hangat oleh para pelaku UMKM. Suhardi, Ketua Paguyuban Pedagang Barokah di Lapangan drh. Soepardi, mengaku optimistis program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pedagang kecil.

“Alhamdulillah kalau benar-benar berjalan. Sejak pandemi, kondisi ekonomi kami belum pulih. Harapannya, dengan adanya kewajiban belanja ini, penghasilan kami bisa bertambah,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, selama ini pendapatan pedagang cenderung tidak menentu dan hanya ramai saat akhir pekan.

Jika uji coba berjalan sukses, program “Belonjo Warung Tonggo” akan diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Pemerintah berharap, langkah ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. (*)

Berita, Ekonomi, Fashion, Lifestyle

Fashion Show Peringatan Hari Kartini 2026, Ikhtiar Pemkab Klaten Tumbuhkan Semangat Industri Kreatif Berbasis Kain Perca

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar fashion show berbahan perca dan lurik di Pendopo Pemkab Klaten, Senin (20/4/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memeriahkan Peringatan Hari Kartini 2026.

Berbagai busana hasil kreasi dari 60 peserta ditampilkan di atas panggung. Kain perca yang biasanya dianggap sisa bahan, disulap menjadi busana menarik dengan sentuhan motif lurik khas Jawa yang elegan dan bernilai seni tinggi.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Klaten sekaligus Dewan Juri, Fahrani Hamenang mengaku terpukau dengan pakaian dan kreativitas peserta.

“Ini diluar biasa, baju-bajunya bagus, ini kelasnya bukan Kabupaten lagi tetapi sudah seperti tingkat nasional. Terima masih partisipasinya kepada seluruh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Desa Binaan yang sudah berkenan berpartisipasi,” jelasnya.

Kepala Dissos P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti menyampaikan lomba ini bertujuan menumbuhkan semangat kreativitas perempuan, menumbuhkan kesadaran pentingnya limbah kain perca agar bernilai guna, mendorong inovasi busana unik dan ramah lingkungan, meningkatkan rasa percaya diri, serta cinta kreativitas lokal.

Puspo memaparkan peserta fashion show berasal dari berbagai organisasi wanita, di antaranya TP PKK Kabupaten Klaten, Dharma Wanita Persatuan (DWP), Gayatriwara, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Adhyaksa Dharmakarini, Gabungan Organisasi Wanita serta perwakilan dari 48 desa binaan.

Adapun Juara I berhasil diraih Vida Salsabila, menyusul sebagai Juara 2 diraih Fasikah, dan Dessy Aprillianti menempati juara 3. Sedangkan juara harapan 1, 2 dan 3 secara berurutan diraih oleh Eka W Sigid, Eny, dan Salsabilla Arilla (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Tanggul Sungai TuntangJebol, 278 Hektare Sawah Petani Guntur Gagal Panen

Lingkar.co – Pemkab Demak melalui Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan sekitar 278 hektare sawah gagal panen di Kecamatan Guntur ke Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut disebabkan jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang melintas di Desa Trimulyo dan Desa Sidoharjo.

“Kelima desa tersebut, yakni Desa Trimulyo, Tlogorejo, Sidoharjo, Bumiharjo, dan Turitempel,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Agus Herawan di Demak, Minggu, (19/4/2026).

Sementara luas lahan yang puso, kata dia, di Desa Trimulyo seluas 35 hektare, Desa Tlogorejo seluas 25 hektare, Desa Turitempel seluas 80 hektare, Desa Bumiharjo seluas 12 hektare, dan Sidoharjo seluas 126 hektare.

Menurut Agus, dari ratusan hektare sawah tersebut yang paling luas 126 hektar di Desa Sidoharjo dan desa Turitempel kurang lebih 80 hektare.

Secara rinci, ia sebut luas lahan yang puso di Desa Trimulyo seluas 35 hektare, Desa Tlogorejo seluas 25 hektare, Desa Turitempel seluas 80 hektare, Desa Bumiharjo seluas 12 hektare, dan Sidoharjo seluas 126 hektare.

Ia mengungkapkan lahan puso tersebut merupakan hasil pengamatan sejak 3-7 April 2026. Sementara total lahan tanaman padi yang terdampak banjir di Kabupaten Demak seluas 662 hektare yang tersebar di 11 desa yang tersebar di dua kecamatan.

Kedua kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Guntur ada lima desa dengan total luas terdampak 451 hektare, 278 hektare di antaranya mengalami puso. Sedangkan di Kecamatan Karangtengah ada enam desa dengan luas tanaman padi tergenang 211 hektare.

Ia menjelaskan, usia tanaman padi yang terdampak juga bervariasi, antara dua hari hingga 65 hari. Sedangkan yang puso usianya antara tujuh hari hingga 20 hari. Sedangkan varietas tanaman padi yang ditanam petani inpari 32, 50, dan Ciherang.

“Untuk laporan sudah sampai di pusat dan saat ini sudah mendapatkan droping bantuan benih padi 11 ton dari Badan Standarisasi Instrumen Pangan (BSIP) Jawa Tengah,” ujarnya.

Laporan kondisi sawah yang dilakukan ke pusat, lanjutnya, merupakan upaya langkah  penanganan pemerintah agar para petani terdampak dapat bantuan. Sehingga  mengurangi beban petani dan mempercepat pemulihan. (*)

Berita, Ekonomi

Kreativitas Kolaboratif, Dorong Pengusaha Muda Ciptakan Peluang Baru

Lingkar.co – Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang tak menentu, pengusaha muda didorong untuk tidak sekadar bertahan, tetapi tampil sebagai pencipta peluang baru. Kreativitas dan keberanian mengambil inisiatif menjadi kunci lahirnya lapangan kerja dan pengungkit ekonomi daerah.

Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah di Bandungan, Minggu (19/4/2026), yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebagai narasumber.

Dalam forum itu, Ahmad Luthfi menegaskan, peran pengusaha muda sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta Hipmi Jateng untuk lebih aktif berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Hipmi itu pengusaha muda. Harus kreatif menciptakan lapangan kerja dan ekonomi baru. Jangan menunggu, tapi menjemput bola,” tegasnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini berada di angka 5,37 persen, yang merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk kontribusi pelaku usaha muda. Tren tersebut diharapkan terus meningkat seiring upaya pemerintah daerah dalam menggenjot investasi.

Fokus investasi diarahkan pada sektor industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, guna menekan angka pengangguran terbuka. Selain itu, sedikitnya 12 kabupaten/kota mulai mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ahmad Luthfi juga mendorong Hipmi untuk menyelaraskan program organisasinya dengan agenda pembangunan di daerah. Ia meminta para pengusaha muda aktif menjalin komunikasi dengan kepala daerah guna membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

“Temui bupati dan wali kota. Kolaborasikan program Hipmi dengan program daerah masing-masing. Hipmi adalah bagian dari collaborative government,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengusaha muda menyampaikan aspirasi, mulai dari kemudahan perizinan, pemerataan akses program, hingga optimalisasi aset pemerintah yang belum termanfaatkan.

Eko, pengusaha asal Banjarnegara, mengapresiasi dorongan sinergi antara Hipmi dan pemerintah daerah. “Kalau akses komunikasi dengan kepala daerah bisa lebih terbuka, tentu akan sangat membantu pengusaha di daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menyebutkan bahwa tren investasi di provinsi ini terus menunjukkan peningkatan. Pada 2025, pertumbuhan investasi mencapai 6,76 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 6,5 persen.

“Ini perkembangan yang menggembirakan dan sangat positif. Kawasan industri dan KEK menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” ujarnya.

Dengan sinergi yang diperkuat dan inovasi dari pengusaha muda, Jawa Tengah diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja di masa mendatang. (*)

Berita, Ekonomi

Pemerintah Hapus Pengecualian Pajak Kendaraan Listrik, Ini Dampaknya

Lingkar.co – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menerbitkan aturan baru yang mengubah status pajak kendaraan listrik di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Aturan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan mulai diundangkan pada 1 April 2026. Dalam Pasal 3 ayat (3), hanya disebutkan beberapa jenis kendaraan yang tetap dikecualikan dari objek PKB, seperti kereta api, kendaraan untuk keperluan pertahanan dan keamanan, kendaraan diplomatik dengan asas timbal balik, lembaga internasional, serta kendaraan berbasis energi terbarukan yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Berbeda dengan regulasi sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2025, kendaraan listrik secara tegas masuk dalam kategori yang dibebaskan dari PKB dan BBNKB. Saat itu, kendaraan berbasis energi terbarukan seperti listrik, biogas, hingga tenaga surya, termasuk hasil konversi dari bahan bakar fosil, tidak dikenakan pajak daerah tersebut.

Dengan perubahan aturan ini, kendaraan listrik—baik mobil maupun motor berbasis baterai—berpotensi dikenakan pajak seperti kendaraan konvensional, tergantung kebijakan masing-masing daerah.

Di DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengakui bahwa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) kini tidak lagi otomatis bebas pajak daerah. Artinya, setiap kepemilikan, penguasaan, atau penyerahan kendaraan listrik dapat dikenakan PKB dan BBNKB.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan regulasi turunan untuk merespons kebijakan tersebut. Bapenda menyatakan pihaknya sedang merancang skema insentif fiskal guna meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga daya tarik kendaraan listrik.

“Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat nyata,” tulis Bapenda dalam pernyataan resminya.

Pemprov juga menegaskan bahwa kebijakan insentif yang disiapkan akan tetap sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota berkelanjutan, di mana penggunaan kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam menekan emisi dan meningkatkan kualitas udara.

“Dengan semangat melayani dan melindungi, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap pro-masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” papar Bapenda.

Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah berharap perubahan aturan tidak menurunkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, melainkan tetap mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Penulis: Putri Septina

Berita, Ekonomi, Nasional

Indonesia Hentikan Impor Solar per 1 Juli 2026, Siap Terapkan B50 Berbasis Sawit

Lingkar.co – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring implementasi biodiesel 50 persen (B50) berbasis kelapa sawit.

“Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” kata Amran saat berada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan komoditas sawit sebagai sumber energi alternatif.

Ia menjelaskan bahwa sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi bensin dan etanol, yang saat ini tengah dipercepat proses pengembangannya.

“Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin,” ujarnya. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kolaborasi dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk pengembangan bensin berbasis sawit dalam skala terbatas sebelum diperluas ke tingkat industri.

“Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga meninjau berbagai inovasi teknologi hasil karya ITS, termasuk traktor listrik yang dinilai lebih efisien dan hemat biaya operasional.

Kementerian Pertanian RI langsung memesan 10 unit traktor listrik tersebut untuk tahap uji coba karena tidak menggunakan bahan bakar solar, melainkan energi listrik. “Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat,” ucapnya.

Diketahui, Amran hadir di Surabaya untuk menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam wisuda ke-133 program doktor, magister, dan profesi insinyur di Grha ITS.

Penulis: Putri Septina

Berita, Ekonomi

Wagub Dorong HIPKA Jateng Perkuat Ekonomi Syariah

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Jateng untuk memperkuat ekonomi syariah dengan prinsip tumbuh bersama, guna menjaga stabilitas daerah di tengah gejolak ekonomi global.

Sinergi ini ditargetkan terwujud melalui kolaborasi konkret antara para pengusaha dengan jajaran BUMD serta OPD di Jawa Tengah.

“Prinsip ekonomi syariah itu kalau mau tumbuh ya harus tumbuh bersama,” kata Wagub, dalam acara Halal bihalal BPW HIPKA Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Sabtu (18/4/2026).

Kiai muda yang akrab disapa Gus Yasin itu menekankan pentingnya pemerataan ekonomi. Menurutnya, kemajuan sebuah daerah tidak bisa dicapai jika pengusahanya hanya bergerak sendirian.

Ia melanjutkan, ketangguhan ekonomi adalah fondasi utama jalannya pemerintahan. Di tengah ketidakpastian dunia akibat konflik global, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha lokal menjadi benteng pertahanan yang krusial.

“Negara mana pun, ketika ekonominya mapan dan jelas, pasti akan lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahannya,” imbuhnya.

Gus Yasin juga menyoroti pentingnya daya beli masyarakat bagi keberlangsungan bisnis. Ia meyakini bahwa kesejahteraan warga akan berdampak langsung pada keuntungan pengusaha.

“Dengan semakin sejahteranya masyarakat, pasti akan meningkat juga perekonomiannya,” ucapnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Jateng terus mendorong instrumen keuangan sosial seperti wakaf uang yang per hari ini telah terkumpul sekitar Rp5 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat.

Gus Yasin berharap, ke depan sinergi antara HIPKA dan BUMD seperti Bank Jateng atau BPR BKK bisa semakin dipererat

Ketua BPW HIPKA Jateng, Asrar, menyambut baik ajakan tersebut. Ia memastikan para pengusaha di bawah naungan HIPKA siap berkolaborasi lebih dalam dengan pemerintah daerah.

“Intinya kami akan bersinergi terus dengan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di Jawa Tengah,” pungkas Asrar.

Acara yang dikemas dengan talkshow ekonomi ini turut dihadiri oleh Koordinator Presidium KAHMI Jateng, Masrifan Djamil, serta sejumlah pimpinan BUMD dan OPD terkait.(*)