Arsip Tag: Ahmad Luthfi

Berita, Ekonomi

Kreativitas Kolaboratif, Dorong Pengusaha Muda Ciptakan Peluang Baru

Lingkar.co – Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang tak menentu, pengusaha muda didorong untuk tidak sekadar bertahan, tetapi tampil sebagai pencipta peluang baru. Kreativitas dan keberanian mengambil inisiatif menjadi kunci lahirnya lapangan kerja dan pengungkit ekonomi daerah.

Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah di Bandungan, Minggu (19/4/2026), yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebagai narasumber.

Dalam forum itu, Ahmad Luthfi menegaskan, peran pengusaha muda sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta Hipmi Jateng untuk lebih aktif berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Hipmi itu pengusaha muda. Harus kreatif menciptakan lapangan kerja dan ekonomi baru. Jangan menunggu, tapi menjemput bola,” tegasnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini berada di angka 5,37 persen, yang merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk kontribusi pelaku usaha muda. Tren tersebut diharapkan terus meningkat seiring upaya pemerintah daerah dalam menggenjot investasi.

Fokus investasi diarahkan pada sektor industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, guna menekan angka pengangguran terbuka. Selain itu, sedikitnya 12 kabupaten/kota mulai mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ahmad Luthfi juga mendorong Hipmi untuk menyelaraskan program organisasinya dengan agenda pembangunan di daerah. Ia meminta para pengusaha muda aktif menjalin komunikasi dengan kepala daerah guna membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

“Temui bupati dan wali kota. Kolaborasikan program Hipmi dengan program daerah masing-masing. Hipmi adalah bagian dari collaborative government,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengusaha muda menyampaikan aspirasi, mulai dari kemudahan perizinan, pemerataan akses program, hingga optimalisasi aset pemerintah yang belum termanfaatkan.

Eko, pengusaha asal Banjarnegara, mengapresiasi dorongan sinergi antara Hipmi dan pemerintah daerah. “Kalau akses komunikasi dengan kepala daerah bisa lebih terbuka, tentu akan sangat membantu pengusaha di daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menyebutkan bahwa tren investasi di provinsi ini terus menunjukkan peningkatan. Pada 2025, pertumbuhan investasi mencapai 6,76 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 6,5 persen.

“Ini perkembangan yang menggembirakan dan sangat positif. Kawasan industri dan KEK menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” ujarnya.

Dengan sinergi yang diperkuat dan inovasi dari pengusaha muda, Jawa Tengah diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja di masa mendatang. (*)

Berita, Pemerintahan

Gubernur Ajak PMII Berkolaborasi Jadi Penggerak Pembangunan di Jawa Tengah

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk ikut berperan sebagai penggerak perubahan di Jawa Tengah.

Luthfi mengingatkan, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Butuh seluruh elemen, termasuk mahasiswa, untuk terlibat dalam pola collaborative government

Di hadapan ratusan kader dan alumni PMII, Ahmad Luthfi menekankan bahwa pergerakan mahasiswa harus hadir langsung di tengah masyarakat, bukan sekadar mengikuti dinamika dari kejauhan.

“Jangan hanya menonton suatu perubahan, tetapi kita harus mengubah yang ada di Provinsi Jawa Tengah di pundak kita sekalian,” ujarnya saat menghadiri halal bihalal dan tasyakuran Hari Lahir ke-66 PMII di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (17/4/2026).

Ahmad Luthfi yang juga alumni PMII itu menilai, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia mendorong seluruh elemen, termasuk mahasiswa, untuk terlibat dalam pola collaborative government.

“Kita harus membentuk super team. Pemerintah, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat harus bergerak bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Ia menegaskan, capaian itu merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor.

“Ini tidak bisa dilakukan satu institusi. Harus kita keroyok bersama-sama,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mendorong kader PMII terjun langsung dalam isu-isu konkret, termasuk penanganan bencana yang kerap terjadi di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, kehadiran nyata di lapangan menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah pergerakan.

“Kalau tidak terlibat, Anda hanya menonton perubahan. Pergerakan itu harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Bahkan, ia secara terbuka mengajak kader PMII untuk ikut ambil bagian dalam aksi-aksi sosial di lapangan.

“Semakin kotor Anda bersama kami di lapangan, semakin berhasil pergerakan itu,” ujarnya disambut riuh peserta.

Menutup sambutannya, Luthfi menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan organisasi kepemudaan.

“Rumah Gubernur adalah rumah rakyat. Siapa pun boleh datang kapan saja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB IKA-PMII, Fathan Subchi, menilai usia PMII yang telah mencapai 66 tahun menuntut kontribusi nyata dari kader dan alumni dalam pembangunan bangsa.

“PMII sudah cukup dewasa. Maka kita harus bicara tentang kontribusi, peran, dan partisipasi,” ujarnya.

Senada, Ketua PW IKA-PMII Jawa Tengah, Prof. Dr. Musahadi, menyebut momentum halal bihalal ini sebagai ajang konsolidasi untuk memperkuat sinergi antara alumni, kader, dan pemerintah.

“Ini adalah konsolidasi kekuatan, guyub, sinergi, dan kolaborasi. Potensi alumni kita besar dan harus dimaksimalkan untuk kemanfaatan masyarakat,” ungkapnya. (*)

Berita, Pendidikan, Politik

Harlah 66 Tahun PMII Semakin Dewasa, Saatnya Bicara Kontribusi Bagi Pembangunan

Lingkar.co – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (Ika) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Fathan Subchi menegaskan, sudah saatnya bicara kontribusi bagi pembangunan di usia 66 tahun PMII.

“Hari ini kita Harlah yang ke-66, kalau kita bicara usia PMII sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat. Saat ini kita harus bicara tentang kontribusi kita, peran kita, partisipasi kita dalam pembangunan,” tegasnya.

Senior PMII yang kini menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) ini menegaskan hal itu saat Halal Bihalal dan Resepsi Hari Lahir (Harlah) ke-66 PMII di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, kegiatan yang berlangsung pada sore ini merupakan forum untuk menyatukan potensi baik kader maupun alumni.

“Tentu ini adalah forum konsolidasi berbagai kekuatan, guyup, sinergi, kolaborasi,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta kepada seluruh kader PMII untuk mendengarkan arahan Gubernur Jateng untuk menegaskan tekat membantu pemerintah dalam menekan dan mengentaskan kemiskinan di Jateng.

Menurut Fathan, PMII telah memiliki kekuatan di birokrasi maupun di dunia akademis bisa dimaksimalkan untuk mempertegas peran PMII dalam pembangunan, dalam mengentaskan kemiskinan.

Mantan anggota DPR RI ini lantas memaparkan terbentuknya Ika PMII hingga di Papua, hampir merata di seluruh Indonesia.

“Bagaimana Ika PMII ini menjadi medan pengabdian yang luar biasa,” tuturnya.

Ia bilang, para alumni sudah banyak yang duduk di lembaga eksekutif, dan legislatif,

“Bupati yang kita tulis itu ada sekitar 40 sampai 60 orang,” sebutnya.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, lanjutnya, butuh inovasi-inovasi generasi muda Nahdlatul Ulama, PMII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, Ketua PW Ika PMII Jawa Tengah, Prof. Dr. Musahadi menekankan pentingnya bersinergi dengan pemerintah, terlebih Gubernur Jateng saat ini juga alumni PMII.

“Sehingga kita patut mendukung agar program-program pembangunan di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terpenting, kata dia, adanya PMII dan Ika PMII di setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Semua pengurus cabang di kabupaten/kota saya harap bisa mengonsolidasi diri dengan sebaik-baiknya,” pesannya. (*)

Berita, Hukum dan Kriminal, Pendidikan

400 Paralegal Muslimat NU Jadi Jembatan Keadilan Bagi Warga Kecil

Lingkar.co, Di tengah upaya pemerintah memperluas akses keadilan, kehadiran 400 paralegal Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah menjadi penghubung penting antara masyarakat kecil dan layanan hukum yang selama ini terasa jauh.

Alih-alih hanya menjadi pelengkap, para kader ini diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan warga dengan sistem hukum yang kerap dianggap rumit dan sulit dijangkau. Pengukuhan mereka di Balairung UTC Hotel Semarang, Sabtu (11/4/2026), menandai dimulainya peran tersebut secara resmi.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada ketersediaan layanan hukum, tetapi bagaimana layanan itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga lapisan terbawah.

“Paralegal ini akan menjadi penghubung. Mereka membantu masyarakat memahami, sekaligus mendampingi dalam menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.

Dengan sebaran di 32 kabupaten/kota, para paralegal Muslimat NU akan bergerak langsung ke tengah masyarakat.

Mereka membawa pendekatan yang lebih dekat dan personal, mulai dari konsultasi hukum sederhana, mediasi konflik, hingga pendampingan non-litigasi.

Peran ini dinilai krusial, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak, yang kerap menghadapi hambatan saat berhadapan dengan persoalan hukum.

Ketua PP Muslimat NU, Arifah Chooiri Fauzi, menyebut langkah ini sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap kebutuhan zaman.

Menurutnya, penguatan kapasitas perempuan tidak lagi cukup hanya di sektor sosial dan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek perlindungan hukum.

“Ini bagian dari upaya memastikan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, tidak berjalan sendiri saat menghadapi persoalan hukum,” katanya.

Khofifah Indar Parawansa menambahkan, para paralegal ini diharapkan mampu bersinergi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sehingga terbentuk jalur pendampingan yang lebih terstruktur dan mudah diakses.

Program ini juga akan berjalan beriringan dengan inisiatif Kecamatan Berdaya, yang mendorong penguatan masyarakat dari tingkat desa.

Di sisi lain, Muslimat NU turut membawa pesan yang lebih luas. Melalui sembilan poin imbauan yang disampaikan kepada Sekjen PBB lewat Menteri PPPA RI, organisasi ini menyerukan pentingnya perdamaian dunia dan penghentian konflik global.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa gerakan yang berakar dari komunitas lokal pun mampu menjangkau isu global dari mendampingi warga di desa hingga menyuarakan harapan damai di panggung dunia.

Berita, Highlight, Pemerintahan

Pemprov Upayakan Anggaran Relokasi Korban Tanah Gerak Jangli Semarang

Lingkar.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih mengupayakan anggaran untuk merelokasi korban bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro baik terkait status tanah, anggaran, hingga tempat relokasi.

“Nanti akan ditindaklanjuti agar ada status bagi masyarakat sekitar. Kalau relokasi, dinas akan kita panggil untuk membahas detailnya,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026).

Diajelaskan, koordinasi dengan Kodam IV/Diponegoro tersebut juga untuk mencari lahan yang sekiranya dapat digunakan sebagai permukiman warga. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah akan diterjunkan untuk mengecek lahan yang sekiranya aman dan tidak jauh dari lokasi bencana.

Berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) penanganan bencana, keselamatan warga menjadi yang nomor satu. Setelah itu penyediaan hunian sementara (huntara), kemudian baru hunian tetap (huntap). Huntara disediakan untuk menampung sementara korban bencana sambil menunggu huntap.

“Huntap itu sudah sertifikasi by name by address dan punya hak milik. Itu kalau sudah huntap. Kalau huntara itu kan sementara. Nanti saya koordinasi lebih lanjut dengan walikota,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai pihak mana nanti yang akan membangun huntap, Ahmad Luthfi menyatakan masih belum ditetapkan. Namun pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan bantuan.

“Komposisi dana belum kita rapatkan, tapi minimal saya harus koordinasi dulu dengan walikota,” jelasnya.

Sebelumnya, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwa Pemkot Semarang tidak dapat melakukan penanganan sepenuhnya karena status kepemilikan lahan di kawasan tersebut milik Kodam IV/Diponegoro. Status kepemilikan tanah tersebut membuat Pemkot Semarang tidak dapat memberikan bantuan RTLH.

Seperti diketahui, bencana tanah bergerak di Kampung Sekip RT 007/RW 001, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026. Sebanyak 15 unit rumah terdampak kejadian tersebut, empat di antaranya roboh.

Sebagai informasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sudah meninjau langsung lokasi kejadian pada Sabtu, 14 Februari 2026. (*)

Berita, Highlight, Kesehatan, Pemerintahan

Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah Catat 2.188 Kasus Suspek Campak, Kudus Terbanyak

Lingkar.co – Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per 7 April 2026, tercatat sebanyak 2.188 kasus suspek campak tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, kabupaten Kabupaten Kudus menjadi daerah dengan temuan tertinggi mencapai 501 kasus.

Setelah itu, kabupaten Brebes dengan 202 kasus, disusul Cilacap 119 kasus, Pati 72 kasus, dan Klaten 54 kasus. Puncak temuan terjadi pada Januari 2026 dengan 834 kasus.

Dari total suspek tersebut, sebanyak 144 kasus telah terkonfirmasi positif campak melalui pemeriksaan laboratorium, sementara 18 kasus lainnya dinyatakan positif rubella. Sebaran kasus positif campak terbanyak berada di Cilacap sebanyak 21 kasus, Banyumas 20 kasus, Pati 20 kasus, serta Klaten dengan 6 kasus campak dan 1 rubella.

Meningkatnya kasus suspek campak di sejumlah daerah di Jawa Tengah sejak awal 2026 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat.

Imunisasi massal dan deteksi dini kini digencarkan hingga ke tingkat desa guna mencegah potensi kejadian luar biasa (KLB) yang lebih luas.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, penanganan campak kini menjadi prioritas bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu dia sampaikan saat meninjau pelaksanaan imunisasi campak di Puskesmas Klaten Tengah, Rabu (8/4/2026).

“Kita lakukan deteksi dini di sejumlah wilayah dengan temuan tinggi seperti Cilacap, Kudus, dan Klaten. Ini menjadi perhatian serius,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, peningkatan kasus dipengaruhi oleh belum optimalnya cakupan imunisasi dasar pada anak, sehingga tingkat kekebalan tubuh terhadap campak masih rendah. Karena itu, lanjutnya, percepatan imunisasi dilakukan secara serentak dengan target cakupan mendekati 90 persen.

“Capaian vaksinasi terus kita tingkatkan agar penyebaran tidak meluas,” katanya.

Dijelaskan, selain percepatan imunisasi, masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap gejala campak, seperti demam dan munculnya ruam merah pada kulit. Jika gejala tersebut muncul, warga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Pencegahan harus masif, disertai pola hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi,” tambahnya.

Untuk mempercepat cakupan imunisasi, Pemprov Jateng juga mengintegrasikan program ini dengan layanan dokter spesialis keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau hingga pelosok desa.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jateng, Heri Purnomo, menjelaskan, mayoritas kasus suspek campak ditemukan pada anak-anak, meski tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa dengan imunitas rendah.

“Pencegahan utama adalah imunisasi. Selain itu, jika sakit sebaiknya menggunakan masker, melakukan isolasi, dan menjaga jarak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Irma Makiah dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jateng, yang menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat.

Di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap program imunisasi juga terus menguat. Salah satu warga Klaten, Kiki Kumala, menyebut imunisasi campak sangat penting bagi perlindungan anak, terutama di tengah meningkatnya kasus.

“Ini imunisasi kedua untuk anak saya. Program seperti ini sangat membantu karena gratis. Harapannya kesehatan anak-anak ke depan semakin baik,” ujarnya.

Dengan langkah terpadu antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Jawa Tengah berharap penyebaran campak dapat segera dikendalikan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jateng Susun Proyeksi Pendapatan Daerah 2027

Lingkar.co – Penyusunan target pendapatan daerah tahun 2027 mulai dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi mendorong kemandirian fiskal dan strategi baru yang lebih presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Ahmad Luthfi menegaskan, penyusunan target pendapatan daerah tidak boleh lagi bersifat normatif. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang terukur, berbasis potensi riil, serta mampu menopang arah pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri DPRD, kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, serta pemangku kepentingan terkait, Selasa (7/4/2026).

“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegasnya.

Ia menekankan, pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara integral dan holistik. Di tengah berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil, penguatan kemandirian fiskal menjadi keharusan.

Menurutnya, program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat harus diprioritaskan, sementara kegiatan yang tidak berdampak signifikan perlu dikurangi.

Kondisi itu menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, penghitungan potensi, hingga strategi pencapaian pendapatan.

Gubernur juga mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pendekatan yang selama ini administratif diminta bergeser menjadi berbasis hasil, dengan dukungan pemetaan potensi dan penanganan tunggakan secara konkret.

Strategi optimalisasi pendapatan yang dibahas dalam rakor mencakup penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan PAD, pengamanan tunggakan pajak, serta monitoring aset daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD dan penguatan tata kelola BUMD serta BLUD melalui prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja juga menjadi perhatian.

Penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi bagian dari agenda utama.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan, pihaknya mendukung postur pendapatan yang disusun pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat merumuskan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumarno menambahkan, rakor ini menjadi forum sinkronisasi dengan DPRD untuk menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat.

“Kita harapkan target 2027 bisa disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban di tahun berikutnya,” ujar Sumarno. (*)

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Pengungsi Banjir Demak Bertahan di Posko, Ahmad Luthfi Salurkan Bantuan Rp236 Juta

Lingkar.co – Ribuan warga terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih bertahan di posko pengungsian, Sabtu (4/4/2026). Di tengah kondisi serba terbatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai Rp 236,98 juta dan menegaskan penanganan banjir harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Suasana pengungsian di Kantor Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, masih dipenuhi warga yang mengungsi dengan barang seadanya. Perempuan, anak-anak, hingga lansia menempati ruang utama gedung, sebagian beristirahat di atas alas darurat, sementara lainnya bertahan di teras sambil menunggu kondisi rumah mereka membaik.

Banjir yang dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang ini berdampak pada delapan desa di empat kecamatan, yakni Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.839 jiwa.

Salah satu warga terdampak, Musri’ah (63), mengaku air datang secara tiba-tiba dengan arus deras saat tanggul tak lagi mampu menahan debit air.

“Kejadiannya sekitar jam 10 atau 11 siang. Tiba-tiba air mengalir deras sekali dari tanggul AQ, lama-lama jebol. Awalnya cuma setinggi betis,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanda-tanda kerusakan tanggul sebenarnya sudah terlihat sebelumnya. Warga bahkan berencana melakukan kerja bakti usai salat Jumat untuk memperbaiki bagian yang tergerus.

“Sudah kelihatan tanahnya terkikis air. Rencananya mau kerja bakti, tapi belum sempat, tanggul sudah keburu jebol,” katanya.

Kondisi semakin memburuk menjelang sore. Debit air terus meningkat hingga mencapai setinggi dada orang dewasa, memaksa warga dievakuasi menggunakan perahu.

“Setelah Ashar kami dijemput perahu. Waktu itu airnya sudah setinggi dada,” tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung posko pengungsian di Kantor Kecamatan Guntur bersama Bupati Demak Eisti’anah dan jajaran terkait. Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para pengungsi.

Total bantuan yang disalurkan Pemprov Jawa Tengah mencapai Rp 236.985.411. Bantuan tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah, di antaranya BPBD Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta PMI Jawa Tengah.

Usai meninjau lokasi, Ahmad Luthfi menggelar rapat terbatas bersama pemangku kebijakan terkait. Ia menegaskan, penanganan banjir Demak tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Kita mengatasi banjir ini tidak bisa parsial. Dari hulu sampai hilir itu harus kita tuntaskan,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

“Prinsipnya layanan dasar kepada masyarakat terdampak harus terpenuhi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bahan pokok, makanan, dan lainnya tidak boleh ketinggalan,” ungkapnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Jateng Tertinggi Penyaluran Kredit Perumahan Nasional, Tembus Rp2,3 Triliun di Awal 2026

Lingkar.co – Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dominasinya di sektor perumahan nasional. Hingga awal April 2026, penyaluran kredit perumahan di wilayah ini menembus Rp 2,3 triliun dan menjadi yang tertinggi di Indonesia, sekaligus mengukuhkan peran strategis daerah tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hunian rakyat.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) perumahan atau kredit program perumahan (KPP) periode 1 Januari hingga 1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah di posisi puncak nasional.

Kontribusi terbesar berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Kabupaten Banyumas Rp 117,4 miliar, dan Kabupaten Sragen Rp115,6 miliar.

Capaian tersebut menuai apresiasi dari Menteri PKP, Maruarar Sirait. Ia menilai keberhasilan Jawa Tengah tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam mengakselerasi program perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Kita harus belajar dari Jawa Tengah dan gubernurnya. Kredit perumahan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya sangat senang Jawa Tengah berada di peringkat pertama,” ujar Maruarar saat bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Tak hanya unggul dalam kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat performa impresif pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi. Pada 2025, realisasi FLPP di provinsi ini mencapai 24.470 unit, menempatkannya di posisi kedua secara nasional.

Pemerintah pusat bahkan mendorong peningkatan target pada 2026 menjadi 40 ribu unit. Dukungan tersebut diperkuat dengan kesiapan lahan yang dinilai paling progresif secara nasional, hasil koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, turut dibahas percepatan berbagai program perumahan lainnya, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, hingga pemberdayaan UMKM genteng.

Maruarar menyoroti potensi besar sentra genteng di Jawa Tengah, khususnya di Kebumen dan Jepara, yang akan dioptimalkan untuk mendukung program perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Genteng dari Jawa Tengah akan kita manfaatkan agar UMKM ikut tumbuh,” katanya Maruarar.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebanyak 274.514 unit. Secara keseluruhan, sisa backlog kini sekitar 1.058.454 unit atau turun sekitar 20 persen.

Penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.

Untuk 2026, Pemprov Jawa Tengah juga mengusulkan sejumlah program prioritas, termasuk BSPS, penanganan kawasan kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang, serta pembangunan rumah susun.

“Hari ini kami usulkan BSPS 2026. Penanganan kawasan kumuh dan pembangunan rumah susun juga menjadi prioritas,” ujar Ahmad Luthfi. (*)

Berita, Politik

Dikabarkan Hubungan Retak, Ahmad Luthfi dan KDM Ngobrol Akrab Penuh Canda Tawa

Lingkar.co – Momen akrab ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 di Gedung BPK RI, Kamis (2/4/2026). Keduanya tampil cair dan penuh canda, menepis narasi di media sosial yang menyebut hubungan mereka renggang.

Kehadiran Ahmad Luthfi dan Dedi Mulyadi dalam forum resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI justru memperlihatkan kedekatan yang natural di depan publik. Tidak tampak kecanggungan saat keduanya berinteraksi, bahkan sejak awal pertemuan dimulai.

Ahmad Luthfi yang tiba sekitar pukul 08.45 langsung menyapa Dedi Mulyadi yang telah lebih dulu berada di ruang pertemuan. Dengan gaya masing-masing, Ahmad Luthfi mengenakan batik warna cokelat dan Dedi Mulyadi berbusana batik putih bercorak wayang, keduanya terlibat obrolan santai yang diselingi candaan. Terlihat senyum dan tawa saat mereka berbincang akrab.

Di tengah obrolan cair itu juga diselingi sejumlah topik terkait pembangunan di daerah masing-masing. Tak terlihat ketegangan, keduanya justru berbincang penuh keakraban bak sahabat lama.

Percakapan hangat antarkeduanya itu turut menarik perhatian sejumlah kepala daerah lain yang kemudian ikut bergabung. Di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta sejumlah undangan lain. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, juga tampak mendampingi Ahmad Luthfi dalam kesempatan tersebut.

Interaksi tersebut sekaligus membantah berbagai spekulasi di media sosial yang membandingkan hingga mengesankan adanya jarak antara kedua tokoh. Seperti diketahui, di media sosial banyak berseliweran konten dan komentar yang kerap membandingkan antara Ahmad Luthfi dan Dedi Mulyadi.

“Ngobrol-ngobrol ringan saja tadi,” ujar Ahmad Luthfi sembari tersenyum saat dikonfirmasi tentang obrolan dengan KDM.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan BPK RI itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan komitmennya mendukung penuh proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI. Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya pemeriksaan keuangan.

Menurutnya, Entry Meeting menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan auditor agar proses pemeriksaan berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu.

“Tadi intinya arahan dari BPK RI yang memberikan tugas kepada perwakilan di daerah untuk melakukan pemeriksaan keuangan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan daerah harus diserahkan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menyerahkan laporan keuangan unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada 30 Maret 2026.

Ahmad Luthfi optimistis capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Jawa Tengah selama 14 kali berturut-turut dapat terus dipertahankan.

“Semoga teman-teman bupati dan wali kota bisa bersama-sama menjaga capaian ini,” pungkasnya. (*)