PATI – Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan yang tak bisa dihindari dari keberadaan kawasan industri. Oleh karena itu, Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk memperhatikan pencemaran lingkungan sebelum mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri menjadi Perda.
Pemkab Pati
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Ini Pandangan Umum Semua Fraksi DPRD Pati
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun anggaran 2021 pada Rabu (08/06).
DPRD Pati Muslihan Laporkan Hasil Reses Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Ekonomi
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil reses anggota dewan tahap I tahun 2022 masa keanggotaan 2019-2024 dan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, belum lama ini.
Fraksi PPP DPRD Pati Setujui Raperda Rencana Pembangunan Industri
PATI – Sektor ekonomi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Pati. Dalam rapat paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dalam agenda Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri, Fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh anggota dari Komisi B, Narso.
Tarik Investor, Dewan Minta Pemkab Pati Gencarkan Inovasi
PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor investasi. Salah satu upaya yang ditempuh dalam Bidang Penanaman Modal, dengan menarik investor agar berinvestasi di Kabupaten Pati.
Dewan Sampaikan Usulan pada Pemkab Pati terkait Layanan Dinas Arpus
PATI – Kurangnya minat baca warga Kabupaten Pati mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Dalam penyampaian Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati, Haryanto tahun 2021, DPRD Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinas Arpus) Pati untuk menangani hal itu.
DPRD Pati Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna membahas laporan hasil reses anggota DPRD Pati tahap I tahun 2022 masa keanggotaan 2019-2024 dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 pada Senin (06/06) lalu.
Fraksi PKB DPRD Pati Dukung Raperda Rencana Pembangunan Industri
PATI – Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri. Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pati mendukung Raperda itu untuk dibahas lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda).
DPRD Pati Minta Pemkab Perhatikan Bidang Komunikasi dan Informatika
PATI – Di zaman yang semakin canggih, teknologi, informasi dan komunikasi saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang mudah dan praktis. Oleh karena itu, dibutuhkan kelancaran akses untuk menunjang penerapan teknologi, informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
DPRD Pati Minta Pemkab Perhatikan Bidang Perhubungan
PATI – Kemacetan yang seringkali terjadi di Pati mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Pasalnya, keberadaan parkir liar membuat arus lalu lintas macet, misalnya kawasan yang berada di Jalan Panglima Sudirman.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.