Lingkar.co – Rencana pembangunan batalion teritorial pembangunan di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memicu penolakan dari para petani dan warga setempat. Mereka khawatir kehilangan lahan garapan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama.
Penolakan mencuat setelah para petani kopi diminta memanen biji kopi lebih awal sebelum matang sempurna. Lahan perkebunan tersebut disebut akan segera digunakan untuk pembangunan markas batalion TNI.
Asih, bukan nama sebenarnya, mengaku menerima instruksi dari lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) pada awal Mei 2026 untuk memetik kopi yang masih hijau.
“Sudah bilang (alasannya). Buat markas, perumahan TNI,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).
Menurut Asih, informasi terkait pembangunan batalion datang secara mendadak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada warga maupun petani penggarap.
Ia mengatakan para petani sempat bertemu kepala desa guna membahas rencana tersebut. Namun, warga merasa tidak pernah dimintai persetujuan.
“Nggak ada persetujuan dari warga,” ucap Asih.
Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah alat berat berupa backhoe mulai meratakan jalan di area yang akan dijadikan lokasi pembangunan batalion.
“Umpama (lahan) ini diambil, masyarakat Selosabrang mau makan apa,” katanya lagi.
Petani lain, Puger, juga mengaku keberatan memanen kopi sebelum waktunya. Ia menyebut panen dini akan membuat harga jual kopi turun drastis.
“Kopi hijau itu dijual laku, tapi harganya rendah. Misal, petik basah (merah) laku Rp 10.000 per kilogram. Petik hijau jadinya Rp 5.000 per kilogram. Belum layak panen,” ungkapnya.
Menurut Puger, ratusan petani menggantungkan hidup dari sistem tumpang sari di lahan milik Kementerian Kehutanan tersebut. Sebagian besar petani bahkan telah menggarap lahan itu secara turun-temurun.
Rencana pembangunan batalion ini merupakan bagian dari program pembentukan 750 batalion teritorial pembangunan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. Selain fungsi pertahanan, batalion tersebut diproyeksikan mendukung program ketahanan pangan nasional.
Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kedu Utara, Andrie Syailendra, menjelaskan kawasan perkebunan kopi di Selosabrang berada di area perhutanan milik Kementerian Kehutanan.
“Di Selosabrang itu area KHDTK (kawasan hutan dengan tujuan khusus). Kami tidak lagi menarik (hasil) sharing kopi. Sudah bukan area kewenangan kami,” jelasnya, Senin (25/5/2026).
Dari pertemuan yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 16 Mei 2026 diketahui pemerintah pusat mengalokasikan sekitar 57 hektare lahan di Desa Selosabrang untuk pembangunan batalion teritorial pembangunan.
Pembangunan disebut dilakukan dalam tiga tahap hingga 2028 atau 2029. Untuk tahap awal, sekitar tiga hektare lahan akan digunakan membangun barak tentara dengan target selesai pada akhir Juli 2026.
Ke depan, kawasan markas batalion disebut akan dilengkapi rumah dinas, kantor, kolam renang, hingga gudang pertanian.
“Agustus-Desember 2026 pembukaan (lahan) lagi sekitar 5 hektar. Tahun depan 10 hektar,” ucap seseorang bernama Eka yang mengaku sebagai utusan Kementerian Pertahanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menyebut urusan pencarian lahan menjadi kewenangan TNI.
“Pencarian lahan merupakan tugas dari TNI,” kata Rico melalui pesan singkat, Minggu (24/5/2026).
Sementara itu, Komandan Kodim 0706/Temanggung Letkol Inf Hermawan Adi Nugroho mengakui proses sosialisasi proyek tersebut berlangsung secara mendadak.
“Waktunya memang mepet,” ucapnya saat dihubungi, Minggu (24/5/2026).
Hermawan menegaskan tidak seluruh lahan akan digunakan untuk bangunan markas. Menurutnya, sebagian area tetap dapat dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam.
Ia juga menyatakan TNI AD tengah melakukan pendekatan kepada warga terkait penolakan pembangunan batalion tersebut dan membantah adanya tekanan terhadap masyarakat.
“Sosialisasi lanjutan, bukan menekan,” klaimnya.
Penulis : Putri Septina
