Dampak Pandemi dan Kebijakan Penyelenggara Pelayanan Publik pada Masa Pandemi COVID – 19

  • Bagikan
Yety Bahhar, S.IP Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jekulo

*oleh Yety Bahhar, S.IP
Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jekulo

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wikipedia 2019).

Telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Pelayanan  publik adalah kegiatan atau  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Di Indonesia, pandemi sudah membuat sebagian orang untuk beraktivitas di rumah  lebih dari enam bulan. Salah satu dampaknya tentu saja dalam hal pelayanan publik. Pelayanan daring belum sepenuhnya mantap, pelayanan secara langsung terhambat karena banyaknya birokrat yang terinfeksi Covid-19. Masyarakat pun kebingungan. Website yang disediakan untuk mengurus dokumen secara daring tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Bila datang langsung pun tidak dilayani.

Banyak petugas yang piket, namun menolak melayani dengan alasan “pelayanan akan dilakukan secara daring.” Kebuntuan ini bukan tanpa sebab. Seandainya birokrat yang bertugas paham bahwa mereka bukan robot yang bertugas sesuai juknas dan juknis saja. Semua profesi dalam masa pandemi ini dituntut untuk berpikir, memeras otak dalam kondisi yang baru ini. (Kolom Ironi Pelayanan Publik Masa Pandemi – Dinda Lisna Amilia – detikNews Senin, 28 Sep 2020).

Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (social distancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya social distancing  tapi dilanjutkan dengan Physical Distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, menginisiasi layanan online bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini, dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian menghimbau kepada pegawai-pegawai untuk melakukan Work From Home (WFH).

Pemberlakuan WFH ini memang tidak diberlakukan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak dapat melakukan WFH, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan perekaman KTP-El, mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan STNK di Samsat, dan bidang-bidang lain yang memerlukan kedatangan masyarakat secara langsung. Walaupun tidak memberlakukan WFH, tetapi tetap memberlakukan pembatasan pelayanan publik. Pembatasan yang dilakukan yaitu seperti dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam ruangan dan di dalam ruangan, serta pelayanan harus mengikuti anjuran jarak aman yaitu minimal 1 meter.

Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Akan tetapi, penyelenggara pelayanan publik kemudian membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar palayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online.

Sistem online ini yang kemudian sedang digalakkan oleh beberapa penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat agar pelayanan publik tetap berjalan, seperti contoh beberapa penyelenggara yang melakukan pelayanan menggunakan sistem online yaitu PLN, menggunakan sistem online dalam pemberian pelayanan mulai dari penyambungan baru, perubahan daya sampai kepengaduan serta dalam pembayaran melalui ATM atau internet banking. Kemudian DJP (Direktorat Jenderal Pajak) juga menghentikan pelaporan secara langsung dan mengarahkan secara online serta memperpanjang masa pelaporan pajak yang seharusnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi tanggal 30 April 2020. Serta masih banyak lagi penyelenggara pelayanan publik yang menggunakan sistem online selama masa ini.

Himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan pembatasan pemberian pelayanan publik ini memang membuat masyarakat menjadi kurang nyaman dalam menerima pelayanan publik, tetapi ini merupakan kebijakan yang saat ini diambil pemerintah adalah upaya untuk membatasi atau menghentikan penyebaran Virus Corona. Dengan adanya pembatasan ini apakah kemudian hak-hak dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik menjadi berkurang? Itu merupakan pertanyaan mendasar dari sebagian besar masyarakat.

Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang benefit yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peran masyarakat sesuai dengan Undang-undang adalah, untuk mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa, masyarakat seharusnya disertakan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam keadaan darurat dan mendesak saat ini yang dikarenakan penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat ini, masyarakat mungkin tidak dilibatkan dalam penyusunan standar pelayanan terkait pembatasan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat masih mempunyai peran yang lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) bahwa masyarakat adalah sebagai pengawas eksternal. Sehingga dapat melakukan tugas pengawasannya dengan melalui laporan atau pengaduan, akan tetapi masyarakat tidak bisa menilai atau melakukan pengawasan secara penuh terkait standar layanan, dikarenakan kondisi sekarang masih tidak normal (Artikel Ombudsman• Selasa, 07/04/2020 • Jaka Andhika).

Saat ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan  harus jaga produktivitas agar dalam situasi seperti ini tetap produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru. Kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Definisi new normal menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19.
(Artikel “Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19”, Dipna Videlia Putsanra, https://tirto.id/fDB3)

Dalam masa pandemi ini semua terkena dampaknya, begitupun dengan kegiatan pelayanan pada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dalam masa tatanan normal baru diharapkan semua kegiatan termasuk dalam pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sehingga hak-hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi meskipun tetap dalam batasan aman sesuai dengan protokol kesehatan.(*)

Baca Juga:
Gus Yasin Minta Pembaruan Data Kemiskinan, Galakkan Program Satu Desa Binaan Satu OPD

  • Bagikan
error: Ijin Dulu baru Copas BOSS !!