DPRD Pati Sukarno Sebut Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Kurang Tepat

DPRD Pati
Suasana Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pati saat melakukan pelayanan. (Istimewa/Lingkar.co)

PATI, Lingkar.co – Anggota Komisi B DPRD Pati, Sukarno menyebut kebijakan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 pada 6 Januari lalu adalah kurang tepat.

Adapun isi dari Inpres tersebut menyatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan ini menjadi syarat wajib bagi masyarakat untuk dapat mengakses sejumlah layanan publik.

Anggota Komisi B DPRD Pati, Sukarno menyatakan kebijakan pemerintah itu kurang tepat. Karena sejauh ini belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir. Selain itu, keadaan perekonomian masyarakat belum pulih seutuhnya.

2023-12-tgl-13-larangan-kampanye

“Kebijakan ini kurang tepat karena sangat memberatkan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah. Apalagi pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda berakhir,” ungkapnya belum lama ini.

DPRD Pati Pantau Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Saat ini, untuk mengikuti program BPJS Kesehatan terbagi menjadi tiga golongan kelas. Untuk kelas pertama besar iuran Rp150.000 per bulan, kelas kedua Rp100.000 per bulan, dan kelas ketiga Rp35.000 per bulan.

2023-12-tgl-13-pihak-yang-dilarang-ikut-kampanye

Berdasarkan isi dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, sejumlah layanan publik yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki kepesertaan BPJS di antaranya, pembuatan paspor, jual beli tanah, ibadah haji dan umrah, permohonan SIM, STNK, dan SKCK, kredit usaha rakyat, izin usaha, serta dalam lingkup lembaga pendidikan dan agama.

Png-20230831-120408-0000

DPRD Pati: Harus Ada Solusi Alternatif saat BPJS Error

“Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Sehingga masyarakat tidak boleh mendapat beban dengan mewajibkan keanggotaan BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Menurutnya yang harus pemerintah lakukan dalam rangka mendorong optimalisasi program jaminan kesehatan ialah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat ikut program BPJS, bukan malah mewajibkan masyarakat untuk memiliki BPJS dengan ancaman tak dapat mengakses layanan publik.

“Padahal setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan publik. Artinya tidak boleh ada syarat yang memberatkan,” pungkasnya. (Lingkar Network l Falaasifah – Lingkar.co)

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *