Arsip Tag: Akuntabel

Berita, Ekonomi, Pemerintahan, Tech

Resmi Dilaunching, Aplikasi KDMP Plus Mudahkan Anggota Pantau SHU Realtime

Lingkar.co – Aplikasi Koperasi Desa Merah Putih Plus di sosialisasikan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, pada Kamis (27/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan sistem digital berbasis website dan mobile yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan koperasi secara modern, transparan, dan akuntabel.

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Lela Sari, selaku developer aplikasi Koperasi Desa Merah Putih Plus, menjelaskan bahwa aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan koperasi desa dalam pengelolaan data anggota, keuangan, hingga unit usaha secara terintegrasi.

“Pada prinsipnya, uang yang dikelola oleh koperasi adalah milik anggota. Karena itu, pertanggungjawabannya harus akuntabel dan transparan. Melalui aplikasi ini, anggota bisa mengetahui secara realtime berapa sisa hasil usaha (SHU) yang menjadi hak mereka,” kata Lela saat pemaparan materi.

Ia menerangkan, aplikasi Koperasi Desa Merah Putih Plus memiliki sejumlah fitur unggulan, di antaranya kemudahan penggunaan (user-friendly) serta akses data realtime selama 24 jam. Pengurus koperasi dapat memantau laporan gudang, laporan keuangan, hingga aktivitas gerai kapan saja dan di mana saja.

“Selain berbasis website, aplikasi ini juga tersedia dalam versi mobile yang dapat diunduh melalui Play Store. Dengan begitu, anggota dapat terhubung langsung dengan koperasinya melalui genggaman tangan,” ujarnya.

Tak hanya itu, sistem ini juga didukung oleh integrasi yang luas dengan berbagai vendor serta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Integrasi tersebut dinilai penting untuk memastikan standarisasi serta validitas data yang dikelola koperasi.

Untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut, CV Hasbi Mitra Sejahtera turut menyediakan dukungan teknis penuh serta pelatihan bagi pengurus koperasi, mulai dari tahap awal penggunaan hingga pendampingan operasional.

Kepala Desa Singosari, Widodo, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia mengaku kehadiran aplikasi Koperasi Merah Putih Plus sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan koperasi desa yang lebih profesional.

“Kami menyambut positif aplikasi ini karena sangat membantu dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan dan modern. Ini sesuai dengan kebutuhan desa kami,” ujarnya.

elalui sosialisasi ini, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih Singosari dapat segera mengadopsi sistem digital tersebut guna meningkatkan kepercayaan anggota serta memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. (*)

Penulis: Lukman Khakim

Berita, Pelayanan, Pemerintahan

Pastikan Akuntabel dan Transparan, BPK Audit Kegiatan Pemprov Jateng

Lingkar.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa hari ke depan akan memulai pemeriksaan pendahuluan semester II 2025. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan terkait kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Hari ini kita melakukan entry meeting, itu adalah komunikasi audit. Kami menyampaikan tujuan dari pada dilakukan pemeriksaan pendahuluan, ini juga lingkupnya,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, saat entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (1/9/2025).

Ia menjelaskan, ada banyak tema atau lingkup pemeriksaan. Di antaranya manajemen aset, belanja daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, serta BLUD seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) yakni RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, dan BUMD seperti BPD Jateng dan BPR BKK Jateng.

Lama pemeriksaan pendahuluan adalah 25-30 hari. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terinci dan penyerahan hasil pemeriksaan pada pekan kedua atau pekan ketiga Desember 2025.

“Tujuan kita untuk menilai. Ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai kepatuhan dari pelaksanaan semua tema yang kami sampaikan tadi,” katanya.

Berdasarkan data, Pemprov Jateng termasuk entitas dengan persentase yang baik dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tercatat pada semester I 2024 penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 90,96%. Kemudian meningkat pada semester II 2024 yaitu 92,24%. Pada semester I 2025 meningkat lagi menjadi 93,46%.

“Kami baru bisa mengatakan sangat baik kalau sudah 95%. Ini baru 93,46%. Standarnya untuk natas penyelesaian rekomendasi adalah 85%, ini sudah di atas standar namun menurut kami masih harus ditingkatkan karena bisa diupayakan lebih baik,” kata Luthfi H Rahmatullah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pemeriksaan BPK ini suatu sarana perbaikan dalam rangka tata kelola terutama rumah sakit dan BUMD. Tujuannya adalah pengelolaan keuangan ini dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan. Harapannya bisa memberikan gambaran secara objektif dan masukan konstruktif.

Setelah ada temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, ia berharap secepatnya ditindaklanjuti demi menciptakan good governance dan clear government.

“Saya sebagai gubernur mengharapkan agar seluruh OPD, rumah sakit (dan BUMD) dibuka, blakotang, transparan. Berikan data secara proaktif sehingga pada saat audit investigasi akan terjadi adanya transparansi daripada kegiatan yang kita lakukan,” kata Ahmad Luthfi. (*)