Arsip Tag: Pemprov Jateng

Berita, Highlight, Pemerintahan, Religi

34.122 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Solo, Jateng Berangkat Malam Ini

Lingkar.co – Sebanyak 34.122 jemaah haji asal Jawa Tengah kloter pertama diberangkatkan malam ini Selasa (21/4/2026) dari Embarkasi Solo (Donohudan).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan tiga hal yang harus dijaga jemaah haji asal Jawa Tengah selama di Tanah Suci. Yakni kesehatan, kekompakan, dan nama baik daerah termasuk Indonesia..

“Yang paling utama itu kekompakan,” kata Gus Yasin, panggilan akrabnya mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Ia mengingatkan jemaah agar mengikuti arahan pembimbing dan jadwal yang telah disusun selama di Tanah Suci.

Menurut dia, rangkaian ibadah haji tahapannya tidak sesederhana ibadah yang urutannya tunggal seperti salat. Karena itu, jemaah diminta tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap menjaga koordinasi dengan rombongan maupun kelompok bimbingan ibadah haji.

“Yang paling dijaga di sana adalah arahan dari pembimbing haji di KBIH,” ujarnya.

Selain kekompakan, Taj Yasin juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Ia mengingatkan perjalanan ibadah haji berlangsung panjang, sekitar 40 hari, sehingga jemaah harus cermat menjaga stamina.

“Jaga kesehatan, jaga kekompakan,” kata dia.

Ia juga meminta jemaah menjaga perilaku selama di Tanah Suci. Menurut dia, jemaah Jawa Tengah harus ikut mempertahankan citra baik jemaah Indonesia yang selama ini dikenal tertib, sopan, dan tidak menyulitkan pihak lain.

“Nama baik Provinsi Jawa Tengah juga harus dijaga di sana,” ujarnya.

Pesan itu sejalan dengan perhatian panitia embarkasi pada aspek kesehatan jemaah. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dyah Kusminar mengatakan, pemeriksaan ulang dokumen resmi yang menyatakan kemampuan calon jemaah dari aspek kesehatan (fisik dan mental) untuk menunaikan ibadah haji, berdasarkan pemeriksaan medis komprehensif.

“Persiapan kita yang utama adalah melakukan cek kembali hasil istitha’ah dari seluruh jemaah,” ujarnya.

Ia menyebut kloter 1 dalam kondisi aman. Namun pada kloter 2 terdapat dua jemaah yang dirujuk ke RS Moewardi, sedangkan pada kloter 3 dua jemaah diistirahatkan dan satu lainnya masih diobservasi.

Menurut dia, kondisi itu tidak otomatis membuat jemaah batal berangkat. Penentuan layak terbang dilakukan melalui asesmen khusus oleh tim medis yang bersiaga 24 jam.

“Pemeriksaan kesehatan itu sangat penting untuk menjaga jamaah di sana tetap sehat. Jadi berangkat sehat, pulang sehat,” katanya.

Dari sisi lapangan, Ahmad Risyanto Pembimbing Ibadah Kloter 3 SOC asal Kabupaten Tegal menyebut pelayanan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Terutama dalam pembagian kebutuhan jemaah, layanan administrasi, dan kejelasan alur keberangkatan.

“Untuk tahun ini saya kira dari sisi pelayanan sudah semakin baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Prov Jateng, H. Fitriyanto melaporkan kuota jemaah haji Jawa Tengah tahun ini mencapai 34.122 orang. Jumlah itu terdiri atas 32.138 jemaah urut porsi, 1.706 jemaah prioritas lansia, 191 petugas haji daerah, dan 87 pembimbing KBIH.

Seluruh jemaah diberangkatkan melalui dua embarkasi, yakni Solo dan Yogyakarta. Sebanyak 81 kloter diberangkatkan melalui Embarkasi Solo, sedangkan 15 kloter dari wilayah karesidenan Kedu melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport.

Jumlah jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Solo mencapai 28.772 orang dengan pendampingan 321 petugas haji. Sementara melalui Embarkasi Yogyakarta sebanyak 5.368 orang dengan didampingi 60 petugas haji.

Maliyah, warga Margasari Kabupaten Tegal mengaku senang bisa melaksanakan ibadah haji. Penantian dimulai sejak 13/14 tahun yang lalu. Di atas kursi roda, Maliyah tetap bersyukur bisa berangkat haji lantaran sebelumnya sempat sakit.

“Hari senin sempat opname. Tapi alhamdulillah sudah sembuh, dicek kesehatan tadi sudah bagus. Dulu daftar dengan suami, tapi sudah meninggal 4/5 tahun lalu. Sekarang berangkat dengan menantu,” ucap lansia berusia 75 tahun itu.

Tercatat jemaah haji Jawa Tengah tertua tahun ini berada pada kloter SOC 20, berusia 94 tahun, atas nama Himan Kasto bin Kasto asal Kabupaten Kendal. Adapun jemaah termuda berada pada kloter YIA 19, berusia 13 tahun, atas nama Vira Talita Sahri binti Eko Setiawan asal Kabupaten Magelang.

Untuk kloter pertama, yakni SOC 1 dari Kabupaten Tegal, jemaah dijadwalkan terbang dari Bandara Adi Soemarmo pukul 01.05 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 6101 menuju Madinah.

Penyelenggaraan haji tahun ini juga didukung sejumlah perbaikan layanan. Embarkasi Solo kembali memperoleh layanan Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo untuk mempercepat proses keberangkatan dan mengurangi kelelahan jemaah. Selain itu, kartu Nusuk kini sudah dibagikan dan diaktivasi sejak di embarkasi.

Acara pelepasan kloter pertama ini dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, jajaran penyelenggara haji, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah tokoh organisasi keagamaan. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Pesantren Demak Jadi Perhatian Serius Pemprov Jateng

Lingkar.co – Dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menilai persoalan utama bukan semata pada menu, melainkan ketepatan distribusi dan waktu konsumsi makanan.

Ia mengaku prihatin atas insiden yang menimpa ratusan penerima manfaat tersebut. Menurutnya, indikasi keracunan sering kali berkaitan dengan pengelolaan waktu distribusi yang kurang tepat.

“Biasanya yang keracunan itu karena pengaturan jadwalnya kurang tepat. Makanan ini ada masa konsumsinya, jadi harus diantarkan tepat waktu dan langsung dikonsumsi,” ujar Taj Yasin yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jateng, Selasa (21/4/2026).

Ia menekankan pentingnya edukasi kepada para penerima manfaat. Khususnya anak-anak dan santri, agar tidak menunda konsumsi makanan. Menurutnya makanan yang seharusnya dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu berisiko jika disimpan terlalu lama.

Selain itu, pihak sekolah maupun pesantren diminta turut berperan aktif dalam membimbing siswa atau santri agar langsung mengonsumsi makanan yang telah disediakan negara.

“Jangan sampai makanan disimpan dulu, lalu dimakan di kemudian hari,” tegasnya.

Lebih jauh, Taj Yasin memastikan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi terhadap penyedia layanan MBG yang lalai. Sanksi tersebut berjenjang, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional dapur.

“Sudah ada kasus penutupan dapur di Jawa Tengah. Ini menjadi peringatan keras. Dari pemerintah pusat juga sudah memberikan warning, ada tahapan sanksi bahkan sampai pencabutan izin,” ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan santri dari empat pesantren di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan pada Sabtu (18/4/2026) kemarin. Gejala mulai muncul pada Minggu pagi, dengan keluhan sakit perut, pusing, mual, hingga muntah.

Tak hanya santri, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) juga terdampak. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang.

Hingga Senin, sebanyak 68 orang menjalani perawatan inap, sementara 66 lainnya menjalani rawat jalan dengan pemantauan intensif. Di antara korban terdapat dua balita, tiga ibu bersama anaknya, serta satu ibu menyusui.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Khidmatul Ummah Madani telah dihentikan sementara operasionalnya dan dipasang garis polisi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak juga tengah melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti, sekaligus mengevaluasi menyeluruh sarana produksi pangan, termasuk aspek higiene, lingkungan, hingga kapasitas sumber daya manusia.

“Sampel yang kami kirimkan ke laboratorium tidak hanya makanan yang disajikan oleh SPPG, termasuk muntahan siswa yang diduga keracunan juga kami uji di laboratorium,” kata Kepala Dinas Kesehatan Daerah Demak Ali Maimun di Demak.

Ia memperkirakan hasil uji laboratorium keluar dalam tempo tiga hingga empat hari mendatang, setelah sampel tersebut dikirim pada Minggu (19/4/2026), setelah muncul keluhan yang diduga akibat keracunan makanan, seperti mual dan muntah.

Pemerintah berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan sistem distribusi MBG agar kejadian serupa tidak terulang.(*)

Berita, Pendidikan, Politik

Harlah 66 Tahun PMII Semakin Dewasa, Saatnya Bicara Kontribusi Bagi Pembangunan

Lingkar.co – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (Ika) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Fathan Subchi menegaskan, sudah saatnya bicara kontribusi bagi pembangunan di usia 66 tahun PMII.

“Hari ini kita Harlah yang ke-66, kalau kita bicara usia PMII sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat. Saat ini kita harus bicara tentang kontribusi kita, peran kita, partisipasi kita dalam pembangunan,” tegasnya.

Senior PMII yang kini menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) ini menegaskan hal itu saat Halal Bihalal dan Resepsi Hari Lahir (Harlah) ke-66 PMII di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, kegiatan yang berlangsung pada sore ini merupakan forum untuk menyatukan potensi baik kader maupun alumni.

“Tentu ini adalah forum konsolidasi berbagai kekuatan, guyup, sinergi, kolaborasi,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta kepada seluruh kader PMII untuk mendengarkan arahan Gubernur Jateng untuk menegaskan tekat membantu pemerintah dalam menekan dan mengentaskan kemiskinan di Jateng.

Menurut Fathan, PMII telah memiliki kekuatan di birokrasi maupun di dunia akademis bisa dimaksimalkan untuk mempertegas peran PMII dalam pembangunan, dalam mengentaskan kemiskinan.

Mantan anggota DPR RI ini lantas memaparkan terbentuknya Ika PMII hingga di Papua, hampir merata di seluruh Indonesia.

“Bagaimana Ika PMII ini menjadi medan pengabdian yang luar biasa,” tuturnya.

Ia bilang, para alumni sudah banyak yang duduk di lembaga eksekutif, dan legislatif,

“Bupati yang kita tulis itu ada sekitar 40 sampai 60 orang,” sebutnya.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, lanjutnya, butuh inovasi-inovasi generasi muda Nahdlatul Ulama, PMII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, Ketua PW Ika PMII Jawa Tengah, Prof. Dr. Musahadi menekankan pentingnya bersinergi dengan pemerintah, terlebih Gubernur Jateng saat ini juga alumni PMII.

“Sehingga kita patut mendukung agar program-program pembangunan di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terpenting, kata dia, adanya PMII dan Ika PMII di setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Semua pengurus cabang di kabupaten/kota saya harap bisa mengonsolidasi diri dengan sebaik-baiknya,” pesannya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Bukan Sekadar Sekolah, Catur Agus Saptono Tekankan Pentingnya Transisi Difabel ke Dunia Kerja

Lingkar.co – DPRD Jawa Tengah menilai perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada penyediaan akses pendidikan. Lebih dari itu, pemerintah dituntut memastikan adanya transisi yang jelas dari bangku sekolah menuju dunia kerja bagi kaum difabel.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Catur Agus Saptono, menegaskan bahwa selama ini pendekatan terhadap difabel masih terfokus pada fase pendidikan.

Padahal, tantangan sesungguhnya justru muncul ketika mereka harus memasuki ruang publik, khususnya dunia kerja.

“Sekolah sudah memberikan kesempatan belajar. Tapi setelah itu, apakah mereka punya jalur untuk masuk ke dunia kerja? Ini yang harus dipastikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa adanya jembatan yang kuat antara pendidikan dan dunia kerja, penyandang disabilitas berisiko kehilangan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.

Kondisi ini membuat upaya pendidikan yang telah diberikan menjadi kurang optimal.Menurutnya, konsep penanganan difabel harus mencakup kesinambungan antara ruang privat dan ruang publik.

Pendidikan sebagai bagian dari ruang privat perlu terhubung langsung dengan kebijakan di ruang publik, seperti rekrutmen tenaga kerja dan penerimaan sosial.

Catur menilai, regulasi terkait kesempatan kerja bagi difabel sebenarnya sudah tersedia. Namun, implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal pengawasan dan komitmen dari perusahaan.

“Jangan sampai pendidikan sudah diberikan, tapi tidak ada kelanjutannya. Harus ada sistem yang menghubungkan keduanya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendukung. Sekolah dan ruang publik harus dilengkapi sarana yang ramah difabel agar mereka terbiasa berinteraksi di lingkungan yang inklusif sejak dini.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri disebut telah memiliki langkah awal melalui penyediaan sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Namun, DPRD mendorong agar kebijakan tersebut dilengkapi dengan program lanjutan, seperti pelatihan kerja dan kemitraan dengan dunia usaha.

DPRD Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengawal isu ini, agar penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan hak pendidikan, tetapi juga memiliki masa depan yang jelas di dunia kerja.

“Yang dibutuhkan bukan hanya pendidikan, tapi kepastian masa depan. Di situlah peran pemerintah harus benar-benar hadir,” pungkasnya.

Berita, Pemerintahan, Sosial

Tietha Soewarto Minta Pemprov Jateng Genjot Sosialisasi Kesetaraan, Ubah Stigma terhadap Difabel

Lingkar.co – DPRD Jawa Tengah menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci penting dalam menentukan masa depan kaum difabel. Selama ini, keterbatasan akses yang dialami penyandang difabel tidak hanya disebabkan oleh sistem, tetapi juga oleh stigma dan minimnya pemahaman publik.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Soewarto menegaskan bahwa upaya sosialisasi tentang kesetaraan hak difabel harus terus digencarkan. Menurutnya, masih banyak pihak yang belum memahami bahwa difabel memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kalau tidak disosialisasikan, kasihan mereka ke depan. Kesempatannya jadi semakin terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD bersama berbagai elemen, termasuk organisasi dan komunitas, berupaya menyebarluaskan pemahaman bahwa difabel bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang.

Dalam berbagai kesempatan, pihaknya juga menerima masukan dari komunitas difabel terkait masih adanya hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Bahkan, terdapat kasus di mana penyandang difabel yang telah lolos seleksi kerja justru dibatalkan, yang menunjukkan bahwa stigma masih memengaruhi kebijakan di tingkat teknis.

Menurut Tietha, kondisi tersebut memperkuat urgensi sosialisasi kepada instansi pemerintah maupun masyarakat luas agar tidak lagi memandang difabel secara diskriminatif. Ia juga mendorong agar seluruh lembaga, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan kebijakan inklusif.

Selain itu, DPRD turut mendorong peningkatan keterampilan bagi difabel sebagai bagian dari upaya membuka peluang yang lebih luas. Namun, ia menekankan bahwa tanpa perubahan cara pandang, berbagai program tersebut tidak akan berjalan maksimal.

“Intinya bagaimana kita sama-sama membuka pikiran, bahwa mereka juga bisa dan punya hak yang sama,” tegasnya.

Dengan penguatan sosialisasi yang masif, DPRD berharap masyarakat Jawa Tengah semakin inklusif dan mampu memberikan ruang yang adil bagi difabel untuk berkembang, sehingga masa depan mereka tidak lagi dibatasi oleh stigma. (*)

Penulis: Husni Muso

Berita, Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan

Dari Vaksinasi Hingga Healing, Layanan Kesehatan Hewan Gratis Pemprov Jateng Sasar Peternak Desa

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat layanan kesehatan hingga ke sektor peternakan. Melalui program Layanan Kesehatan Hewan Keliling (Healing), puluhan ternak milik warga di Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, mendapatkan vaksinasi hingga pemeriksaan kebuntingan secara gratis.

Program Healing yang digagas Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah ini menjadi pelengkap layanan kesehatan masyarakat yang sebelumnya dikenal melalui program dokter spesialis keliling (Speling). Jika Speling menyasar manusia, Healing difokuskan untuk memastikan kesehatan ternak tetap terjaga.

Pada pelaksanaan di Desa Monggot, tempo hari, sebanyak 22 ekor sapi milik peternak setempat mendapatkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk mengetahui kondisi kebuntingan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Budy Astyantoro, mengatakan, program ini merupakan langkah strategis dalam menjaga produktivitas peternakan di Jawa Tengah yang menjadi salah satu penopang kebutuhan nasional. Terlebih pada tahun ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Tah Yasin Maimoen, memfokuskan pada program ketahanan pangan.

“Kalau di kesehatan ada Speling, di peternakan ada Healing. Hari ini kami melakukan vaksinasi PMK sebagai upaya mendukung ketahanan pangan Jawa Tengah,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Selain layanan pemeriksaan dan vaksinasi, lanjut Budy, program Healing juga hadir saat kondisi darurat seperti bencana. Tim akan memberikan bantuan pakan hijauan serta pendampingan kepada peternak terdampak.

Ia menegaskan, seluruh layanan dalam program Healing diberikan secara gratis. Peternak cukup mengajukan permohonan melalui dinas peternakan kabupaten/kota, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim provinsi berdasarkan tingkat urgensi.

“Ini pelayanan aktif dari kami. Tim akan datang langsung ke lokasi, tanpa biaya,” tambahnya.

Data Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah mencatat, populasi ternak di provinsi ini cukup besar, mulai dari sapi potong yang mencapai lebih dari 1,2 juta ekor hingga ayam kampung hampir 40 juta ekor. Produksi daging, susu, dan telur dari Jawa Tengah juga menjadi kontributor utama secara nasional.

Apresiasi atas program ini datang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran, Andreas Iwan, menilai layanan Healing sangat responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

“Kami sudah beberapa kali menerima layanan ini, baik saat banjir maupun kondisi normal. Responsnya cepat dan sangat membantu peternak,” ungkapnya.

Pihaknya juga menargetkan pemberian 40.000 dosis vaksin PMK di wilayah Grobogan guna menekan penyebaran penyakit pada ternak.

Sementara itu, salah satu peternak sapi Desa Monggot, Widi Yunianto, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, selain gratis, layanan yang diberikan juga lengkap.

“Ada vaksin, USG, sampai pemberian vitamin. Sangat membantu kami sebagai peternak,” katanya.

Pemprov Jawa Tengah berharap, melalui program Healing, kesehatan ternak semakin terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. (*)

Berita, Highlight, Pemerintahan

Pemprov Upayakan Anggaran Relokasi Korban Tanah Gerak Jangli Semarang

Lingkar.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih mengupayakan anggaran untuk merelokasi korban bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro baik terkait status tanah, anggaran, hingga tempat relokasi.

“Nanti akan ditindaklanjuti agar ada status bagi masyarakat sekitar. Kalau relokasi, dinas akan kita panggil untuk membahas detailnya,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026).

Diajelaskan, koordinasi dengan Kodam IV/Diponegoro tersebut juga untuk mencari lahan yang sekiranya dapat digunakan sebagai permukiman warga. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah akan diterjunkan untuk mengecek lahan yang sekiranya aman dan tidak jauh dari lokasi bencana.

Berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) penanganan bencana, keselamatan warga menjadi yang nomor satu. Setelah itu penyediaan hunian sementara (huntara), kemudian baru hunian tetap (huntap). Huntara disediakan untuk menampung sementara korban bencana sambil menunggu huntap.

“Huntap itu sudah sertifikasi by name by address dan punya hak milik. Itu kalau sudah huntap. Kalau huntara itu kan sementara. Nanti saya koordinasi lebih lanjut dengan walikota,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai pihak mana nanti yang akan membangun huntap, Ahmad Luthfi menyatakan masih belum ditetapkan. Namun pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan bantuan.

“Komposisi dana belum kita rapatkan, tapi minimal saya harus koordinasi dulu dengan walikota,” jelasnya.

Sebelumnya, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwa Pemkot Semarang tidak dapat melakukan penanganan sepenuhnya karena status kepemilikan lahan di kawasan tersebut milik Kodam IV/Diponegoro. Status kepemilikan tanah tersebut membuat Pemkot Semarang tidak dapat memberikan bantuan RTLH.

Seperti diketahui, bencana tanah bergerak di Kampung Sekip RT 007/RW 001, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026. Sebanyak 15 unit rumah terdampak kejadian tersebut, empat di antaranya roboh.

Sebagai informasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sudah meninjau langsung lokasi kejadian pada Sabtu, 14 Februari 2026. (*)

Berita, Highlight, Kesehatan, Pemerintahan

Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah Catat 2.188 Kasus Suspek Campak, Kudus Terbanyak

Lingkar.co – Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per 7 April 2026, tercatat sebanyak 2.188 kasus suspek campak tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, kabupaten Kabupaten Kudus menjadi daerah dengan temuan tertinggi mencapai 501 kasus.

Setelah itu, kabupaten Brebes dengan 202 kasus, disusul Cilacap 119 kasus, Pati 72 kasus, dan Klaten 54 kasus. Puncak temuan terjadi pada Januari 2026 dengan 834 kasus.

Dari total suspek tersebut, sebanyak 144 kasus telah terkonfirmasi positif campak melalui pemeriksaan laboratorium, sementara 18 kasus lainnya dinyatakan positif rubella. Sebaran kasus positif campak terbanyak berada di Cilacap sebanyak 21 kasus, Banyumas 20 kasus, Pati 20 kasus, serta Klaten dengan 6 kasus campak dan 1 rubella.

Meningkatnya kasus suspek campak di sejumlah daerah di Jawa Tengah sejak awal 2026 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat.

Imunisasi massal dan deteksi dini kini digencarkan hingga ke tingkat desa guna mencegah potensi kejadian luar biasa (KLB) yang lebih luas.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, penanganan campak kini menjadi prioritas bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu dia sampaikan saat meninjau pelaksanaan imunisasi campak di Puskesmas Klaten Tengah, Rabu (8/4/2026).

“Kita lakukan deteksi dini di sejumlah wilayah dengan temuan tinggi seperti Cilacap, Kudus, dan Klaten. Ini menjadi perhatian serius,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, peningkatan kasus dipengaruhi oleh belum optimalnya cakupan imunisasi dasar pada anak, sehingga tingkat kekebalan tubuh terhadap campak masih rendah. Karena itu, lanjutnya, percepatan imunisasi dilakukan secara serentak dengan target cakupan mendekati 90 persen.

“Capaian vaksinasi terus kita tingkatkan agar penyebaran tidak meluas,” katanya.

Dijelaskan, selain percepatan imunisasi, masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap gejala campak, seperti demam dan munculnya ruam merah pada kulit. Jika gejala tersebut muncul, warga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Pencegahan harus masif, disertai pola hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi,” tambahnya.

Untuk mempercepat cakupan imunisasi, Pemprov Jateng juga mengintegrasikan program ini dengan layanan dokter spesialis keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau hingga pelosok desa.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jateng, Heri Purnomo, menjelaskan, mayoritas kasus suspek campak ditemukan pada anak-anak, meski tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa dengan imunitas rendah.

“Pencegahan utama adalah imunisasi. Selain itu, jika sakit sebaiknya menggunakan masker, melakukan isolasi, dan menjaga jarak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Irma Makiah dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jateng, yang menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat.

Di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap program imunisasi juga terus menguat. Salah satu warga Klaten, Kiki Kumala, menyebut imunisasi campak sangat penting bagi perlindungan anak, terutama di tengah meningkatnya kasus.

“Ini imunisasi kedua untuk anak saya. Program seperti ini sangat membantu karena gratis. Harapannya kesehatan anak-anak ke depan semakin baik,” ujarnya.

Dengan langkah terpadu antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Jawa Tengah berharap penyebaran campak dapat segera dikendalikan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jateng Susun Proyeksi Pendapatan Daerah 2027

Lingkar.co – Penyusunan target pendapatan daerah tahun 2027 mulai dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi mendorong kemandirian fiskal dan strategi baru yang lebih presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Ahmad Luthfi menegaskan, penyusunan target pendapatan daerah tidak boleh lagi bersifat normatif. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang terukur, berbasis potensi riil, serta mampu menopang arah pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri DPRD, kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, serta pemangku kepentingan terkait, Selasa (7/4/2026).

“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegasnya.

Ia menekankan, pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara integral dan holistik. Di tengah berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil, penguatan kemandirian fiskal menjadi keharusan.

Menurutnya, program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat harus diprioritaskan, sementara kegiatan yang tidak berdampak signifikan perlu dikurangi.

Kondisi itu menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, penghitungan potensi, hingga strategi pencapaian pendapatan.

Gubernur juga mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pendekatan yang selama ini administratif diminta bergeser menjadi berbasis hasil, dengan dukungan pemetaan potensi dan penanganan tunggakan secara konkret.

Strategi optimalisasi pendapatan yang dibahas dalam rakor mencakup penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan PAD, pengamanan tunggakan pajak, serta monitoring aset daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD dan penguatan tata kelola BUMD serta BLUD melalui prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja juga menjadi perhatian.

Penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi bagian dari agenda utama.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan, pihaknya mendukung postur pendapatan yang disusun pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat merumuskan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumarno menambahkan, rakor ini menjadi forum sinkronisasi dengan DPRD untuk menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat.

“Kita harapkan target 2027 bisa disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban di tahun berikutnya,” ujar Sumarno. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Tech

Komisi A DPRD Jateng Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemkab Magelang

Lingkar.co – Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mukafi Fadli, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, termasuk di kabupaten Magelang.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitasnya harus terus ditingkatkan sesuai tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan cepat, tepat, dan efisien,” katanya saat memimpin rombongan kunjungan kerja di Ruang Cemerlang, Pemkab Magelang.

Ia juga menyoroti masih adanya pelayanan yang belum sepenuhnya optimal secara digital. Menurutnya, meskipun sistem sudah berbasis online, namun dalam praktiknya masyarakat masih harus datang langsung untuk menyelesaikan administrasi.

“Harapannya, pelayanan yang sudah online benar-benar bisa dirasakan manfaatnya tanpa proses yang berbelit,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/4/2026).

Komisi A Provinsi Jawa Tengah lanjutnya, juga tengah mendorong optimalisasi implementasi peraturan daerah agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar operasional dan mempermudah masyarakat.

Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik dinilai sebagai langkah positif dalam menghadirkan layanan terpadu. Namun demikian, inovasi tersebut tetap perlu disempurnakan agar semakin optimal.

Di akhir pertemuan, kedua pihak berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat komunikasi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang.

Mal Pelayanan Publik

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi, yang mewakili Bupati Magelang menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

Bella menegaskan, pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi masyarakat, Pemkab Magelang terus melakukan berbagai pembenahan dan inovasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Ia memaparkan, Pemkab Magelang memiliki ratusan layanan publik. Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), tersedia 13 kategori layanan dengan 27 tenant.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menetapkan regulasi pendukung, diantaranya Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah serta Perbup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024.

Pengelolaan inovasi juga didukung oleh Bapperida Kabupaten Magelang berdasarkan Perbup Nomor 21 Tahun 2025.

Bela menambahkan, pada 2025 Pemkab Magelang berhasil meraih predikat Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA).

Menyusul pencapaian itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah mengembangkan 62 aplikasi layanan yang digunakan oleh berbagai perangkat daerah.

Sejumlah inovasi layanan juga terus dikembangkan, di antaranya SI DUKUN DESA (Siap Melayani Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Desa), SAHABAT ANYAR GRESS untuk pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan, serta PELAJAR AMAN yang menyediakan layanan transportasi gratis bagi siswa SD dan SMP.

Dalam hal digitalisasi, Pemkab Magelang juga terus mendorong penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi antar perangkat daerah. Integrasi data dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. (*)